catatankaki.info — Lembaga kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi potensi mahasiswa yang tidak dapat diperoleh dalam proses perkuliahan, tempat dimana ide diproduksi dan didistribusi. Lembaga kemahasiswan hadir sebagai pendidikan alternatif yang menekankan pengembangan nilai dasar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Dalam perjalanannya, lembaga mahasiswa akan menghadapi hambatan, karena tekanan langsung oleh Birokrasi Kampus (rektorat dan dekanat). Hambatan tidak hanya dari sulitnya urusan administrasi tapi juga karena kampus memproduksi aturan-aturan yang tidak berdasar dari pihak Birokrasi mengenai lembaga kemahasiswaan dalam menjalankan kerja organisasi.

Belum lama ini,  kasus yang terjadi di Fakultas Pertanian dimana beberapa lembaga kemahasiswaan tingkat Jurusan/bagian harus menunda kegiatannya karena dibubarkan oleh pihak dekanat.

Pihak dekanat membubarkan peserta Training Pengembangan Pola Pikir (TP3K) yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Agroteknologi. Kegiatan yang rencananya berlangsung selama tiga hari (07-09 November 2014) di LEC ATHIRAH ANTANG ini dilakukan saat peserta dan panitia bersiap berangkat ke Lokasi Kegiatan.

Alasannya, Universitas Hasanuddin (Unhas) memiliki aturan bahwa aktifitas di Kampus hanya bisa dilakukan sampai pukul 16.00 wita selain itu, kegiatan kemahasiswaan tidak diperbolehkan dilaksanakan diluar  Kampus.

Jika memang benar bahwa aktivitas di kampus berakhir pukul 16.00 wita, berarti perkuliahan, praktikum juga harusnya berakhir diwaktu yang sudah ditentukan. Sementara itu kenyataan bahwa banyak proses perkuliahan yang melewati batas aktifitas kampus tersebut.

Aturan tidak diperbolehkannya kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan diluar Kampus yang katanya juga terdapat dalan aturan tertulis ini sepertinya aturan yang tidak jelas karena beberapa Lembaga kemahasiswaan (BEM/SENAT, HIMPUNAN, dan UKM –UKM) melaksanakan kegiatan di Luar Kampus.

Hanya soal waktu, akibat dari ketidakjelasan aturan ini akhirnya dirasakan Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian, saat akan melaksanakan Bakti Sosial dan Wawancara di Kampung Kera – Kera (8/11). Alasannya pakaian hitam seragam yang dikenakan peserta dinilai sebagai perpeloncoan. Hal tersebut dijadikan alasan untuk menjegal kegiatan.

Ada nilai yang ingin ditanamkan dari pakaian seragam dan juga menjadi pembeda antara peserta dan warga yang tidak dipahami oleh birokrasi kampus. Jika memang terdapat aturan larangan memakai pakaian seragam dalam kegiatan, maka bisa diasumsikan dengan memakai almamater merah seragam juga bisa diangggap perpeloncohan atau dalam melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata), dimana mahasiswa menggunakan pakaian yang seragam. apakah itu berarti Unhas secara institusi juga melakukan kegiatan perpeloncoan? bahkan dengan kuantitas yang lebih besar.

Tiga aturan tadi hanyacontoh kecil saja, masih banyak aturan yang tidak jelas lainnya. Aturan ini sepertinya hanya untuk menekan aktifitas agar mahasiswa tetap menjadi seorang pengkhayal dengan banyak mendengar teori – teori diruang kuliah tanpa ada penanaman nilai dasar dan membuat mahasiswa hanya mengerti dengan dirinya sendiri karena kurang belajar dengan realitas yang mampu meningkatkan kepekaan terhadap kesadaran dan kondisi sosial.* 


Penulis : Mr

Editor : Nopi 

Previous Koalisi Jurnalis Makassar - Gugat Kekerasan Aparat
Next Tentang Perampasan Kerja

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *