1  SKS Wajib Diperjualbelikan : PKMR Fakultas Kehutanan

Di tengah teriknya matahari pada Rabu (17/4/2024) Syamsu Rijal selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan (WD 1) dan Chairil sebagai ketua panitia Perkemahan Kerja Malam Rimbawan (PKMR) melakukan dialog terbuka bersama mahasiswa kehutanan. Dialog yang dihadiri puluhan mahasiswa itu digelar pada pelataran Gedung Aula (GA) di Fakultas Kehutanan yang mengupas “Komersialisasi Pendidikan dan Indikasi Praktik Pungutan Liar”. Adapun poin utama yang menjadi pembahasan ialah PKMR, program 1 Satuan Kredit Mahasiswa (SKS) wajib yang rencananya akan dilaksanakan di Hutan Pendidikan malah menimbulkan keresahan bagi mahasiswa kehutanan lantaran diwajibkan untuk membayar senilai Rp 350.000.

Saat sesi dialog berlangsung, Ari (samaran), salah satu peserta, mempertanyakan PKMR yang merupakan program wajib 1 SKS yang diadakan fakultas pada nyatanya membebankan para mahasiswa. “Tapi dalam penyelenggaraannya beban biaya penyelenggaraan dilimpahkan ke mahasiswa. Tapi kalau kita liat aturan dari Permendikbud nomor 25 tahun 2020 pasal 11, fakultas menyalahi aturan. Apalagi berdasarkan SK rektor tentang larangan pungutan liar.”

Adapun muatan yang tercantum dalam Permendikbud No. 25 tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 11

Komponen perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak termasuk untuk:

1. Biaya mahasiswa yang bersifat pribadi
2. Biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN)/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;
3. Biaya asrama mahasiswa; dan
4. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.

Menanggapi pertanyaan Ari menyoal PKMR yang menyalahi aturan, Chairil menuturkan bahwa PKMR tidak ditanggung oleh UKT.  Meskipun menjadi syarat kelulusan dan salah satu pemenuhan mata kuliah korikuler di Fakultas Kehutanan. “Karena (PKMR) bukan kegiatan perkuliahan dalam bentuk kelas ataupun praktikum. Jadi pelaksanaan PKMR bergantung pada biaya kontribusi yang dibayarkan peserta,”

Alhasil, perdebatan terus bergulir antara pembicara dan para mahasiswa. Temuan salah satu peserta dialog bahwa Surat Ketetapan (SK) kepanitiaan PKMR terbit dua hari sebelum menjelang pemberangkatan ke Hutan Pendidikan. Hal itu dibenarkan oleh Chairil yang mengatakan bahwa SK baru keluar kemarin pada 16 April 2024.

“Itu pun dalam perekrutan panitia (PKMR), jujur kami kesulitan karena kegiatan ini sebenarnya diadakan mendadak, karna saya sendiri pun ditunjuk jadi ketua panitia. Sebenarnya agak sulit mengadakan kegiatan yang bisa dibilang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan kegiatan ini,” pungkasnya.

Bukan sekadar itu, Chairil mengaku pada PKMR sebelumnya, para dosen sempat menutupi kekurangan biaya dikarenakan keperluan PKMR cukup banyak. “Jadi untuk PKMR kali ini ditetapkan sejumlah biaya agar bisa mencukupi kebutuhan kegiatan.”

Menanggapi hal tersebut, salah satu peserta dialog mengeluhkan mahasiswa lagi lagi menjadi sasaran perampasan uang. “Di tengah kemiskinan hidup mahasiswa, negara dan universitas sudah banyak merampas hak mahasiswa dari mahalnya biaya pendidikan. Padahal mau jaki belajar, mau jaki juga sarjana!”

“UKT mahasiswa tidak mampu mengakomodir pembiayaan PKMR. Tapi apa boleh buat PKMR salah satu dari hal wajib yang diikuti oleh mahasiswa untuk bisa seminar hasil. Jadi mau tidak mau harus dijalankan,” tutur Syamsu Rijal.

Sorak riuh mahasiswa sesekali terdengar, banyak mahasiswa kembali melontarkan pertanyaannya masing-masing.

Halid, salah satu peserta dialog kembali mempertanyakan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan PKMR yang memiliki banyak kejanggalan. “Banyak yang ndak masuk akal dikasih masuk contohnya kayak pemateri, masa kita lagi mahasiswa yang bayar pak? Baru ndak ada juga yang tanda tangani itu (RAB).”

Pertanyaan Halid itu disambut oleh Ivan, peserta lain yang ikut mempertanyakan kejanggalan RAB. “Mahasiswa di sini tidak sepakat dengan RAB dan fasilitator, kenapa mahasiswa disuruh membayar bukan ke fakultas dan kalau saya hitung-hitung ini Rp 43.000.000 lebih. Ada beberapa poin pula yang seperti kartu kontrol, sertifikat itu tidak masuk akal pak. Anggaran ini belumpi bisa dijelaskan lebih rinci.”

Lala ikut menyambung dan meminta adanya transparansi RAB yang jelas. “Mungkin bisaki kaji kembali ini isinya RAB karena kurasa sangat penting untuk dikaji karena di sini kita mau cari bagaimana kepercayaannya mahasiswa kepada fakultas apakah fakultas ini bisa kasih percaya ini mahasiswa terkait RAB-nya.”

Selain pertanyaan tersebut, Natan, peserta dialog juga mengatakan beberapa tuntutan di sini yakni hapuskan atau gratiskan PKMR. Dapat dilihat secara historis bahwasanya harga itu semakin meningkat dan dapat diasumsikan bahwa faktanya fakultas berusaha untuk mencari songkongan dari PKMR. “Maka dari itu jika fakultas tidak siap untuk memfasilitasi maka jangan dilaksanakan (kegiatan PKMR) karena hanya memanfaatkan mahasiswanya. Maka dari itu kami sepakat untuk menghapuskan atau gratiskan PKMR.”

“Iya, kalau dari siap atau tidak, kita siap. Kalau biaya juga pasti, kalau untuk pandangan harga ke depan bakal semakin meningkat kemungkinan ada tapi belum tentu. Nah persoalan ini PKMR mau dihapus silakan saja buat semacam pernyataan dari mahasiswa kalau mau dihapuskan. Nanti bisa jadi pertimbangan,” jelas WD 1 Fakultas Kehutanan itu.

Tetapi pada kenyataannya PKMR yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini tetap akan dilakukan, meskipun mahasiswa melakukan polling untuk penghapusan PKMR. “Yang ini tidak bisa karena ada pihak-pihak lain yang terlibat misalnya dari luar, melibatkan orang dan undangan tersebar. Jadi tidak mungkin juga gara-gara ini,” ujar Syamsu Rijal.

Di akhir diskusi WD 1 pamit undur diri. “Jadi begitu adek-adek, mohon maaf kalau tidak memuaskan tapi saya sudah berusaha menjawab. Tidak keinginan untuk memperkaya, tidak perlu memprovokasi. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.”

---

Reporter: Snaky