Impor Pangan Indonesia, Buah Penerapan Paradigma Liberalisme

“Pemerintah SBY tidak bisa diharapkan untuk membangun Sektor pertanian”. Prof. Dr.Ir. Muslim Salam, M. Ec.

               Hingga saat ini, Indonesia masih harus mengimpor pangan. Mengimpor bahan-bahan untuk pemenuhan produk masyarakatnya sendiri. Sangat ironis, sebuah negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang sangat besar menjadi negara yang terbelakang dan harus menggadaikan kedaulatannya dengan menunggu kebaikan dari tangan-tangan negara-negara lain.

               Saat ini Indonesia harus mengalokasikan sekitar 5 miliar dollar AS atau setara dengan 50 triliun rupiah  biaya dari APBN untuk sekedar membiayai impor pemenuhan  kebutuhan  pangan dalam negeri. Menurut Kompas (24/08/09), ada lima komoditas pangan yang masih diimpor oleh pemerintah Indonesia saat ini; kedelai sekitar 595 juta dollar AS/ tahun (Rp 5,95 triliun); gandum 2,25 miliar dollar AS (Rp  22,5 triliun); gula 859,5 juta dollar AS (8,59 triliun); daging sapi 480 juta dollar AS (Rp 4,8 triliun); dan garam 90 juta dollar AS (Rp 900 miliar).

               Menurut Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.Ir. Muslim Salam M.Ec, ada 4 penyebab utama sehingga sebuah negara membuat kebijakan impor pangan; Pertama, produksi dalam negeri lebih mahal daripada produk luar negeri, artinya pemerintah cenderung memilih untuk mengimpor karena harga dari luar lebih murah. Kedua, ketersediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi. Ketiga, pertimbangan politik, artinya meskipun sebuah negara sebenarnya sudah mencapai tahap swasembada tapi impor dibutuhkan untuk menjaga kontinuitas ketersediaan pangan. Keempat, kualitas pangan dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan kontinutasnya.

               Menurutnya, dalam melihat faktor kecenderungan pemerintah untuk tetap mempertahankan impor pangan, pemerintah belum fokus pada peningkatan kualitas pertanian.  Sehingga masalah pertanian di Indonesia masih tetap mandek dan pemerintah terus menerus mengimpor hasil pertanian.  Dari data yang diungkap oleh Metro TV dalam program Suara Anda Special 100 Hari SBY-BoEdiono (29/12/09), masalah-masalah yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah dalam hal pertanian adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengimbangi pertambahan penduduk yang terus menerus meningkat tiap tahunnya. Sekitar 2% peningkatan penduduk tiap tahun di Indonesia. Sementara, disatu sisi lahan-lahan pertanian masih tetap stagnan. Artinya perluasan lahan pertanian untuk memicu produktifitas pertanian itu belum dilakukan oleh pemerintah. Infrastruktur pendukung yang masih buruk dan kebijakan benih, pupuk dan obat-obata adalah salah satu faktor penyebab terpuruknya kondisi petani Indonesia.

Globalisasi Pangan

                Selain masalah teknis yang dihadapi Indonesia dalam bidang pertanian, masalah yang cukup prinsipil yang dihadapi Indonesia tidak lepas dari kondisi sistem ekonomi politik  kontemporer.  Dimana frame utama hubungan ekonomi antar negara adalah neoliberalisme atau globalisasi.

               Dengan didirikannya WTO(World Tread Organitation) sebagai satu-satunya regulator perdagangan dunia, menjadikan negara-negara kapitalis bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari negara-negara miskin. WTO sebagai agen neoliberalisme memaksakan kebijakan-kebijakannya kepada pemerintah yang sangat berpihak pada pemilik modal atau negara-negara maju, seperti kebijakan anti proteksionisme, liberalisasi pasar dan pengurangan Subsidi pada produk-produk perekonomian lokal.

               Dalam kasus pangan Indonesia,  negara yang dikenal sangat dekat dengan rezim kapitalisme global sejak zaman orde baru hingga saat ini, sudah menjalankan resep-resep yang didiktekan oleh rezim kapitalis tersebut. Rezim orde baru yang sangat pro pada pasar saat itu dalam kebijakan pertaniannya, terutama beras, menjadikan pertanian sebagai penyangga proses industrialisasi. Harus dicatat industrialisasi bukan berbasiskan pada sektor pertanian.

               Pemerintah menggenjot produksi pertanian dengan berbagai macam cara. Hingga tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Kebijakan produksi dan swasembada nyatanya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani Indonesia saat itu. Menurut Syaiful Bahari Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat Bina Desa, swasembada beras tahun 1984 tidak berarti apa-apa bagi petani. Fakta yang diungkapkan dari hasil penelitian yang dilakukan Survei Agro Ekonomi (SAE) menunjukkan, justru di saat produksi beras mencapai titik puncak, jumlah petani kecil kian meningkat. Dari 50,99 persen menurut Sensus Pertanian 1983 menjadi 51,63 persen tahun 1993. Berdasarkan sensus tahun 2003 terjadi peningkatan 2,6 persen per tahun. Hasil penelitian di tingkat mikro, di beberapa desa memperjelas keterkaitan antara kepemilikan lahan, tingkat kemiskinan, dan kerawanan pangan. (els.bappenas.go.id , 15/03/04. )

                Tahun 1984 Indonesia surplus beras tapi, keadaan itu hanya butuh beberapa tahun untuk ambruk, hingga pemerintah kembali impor beras sejak tahun 1988 dan menjadikan indonesia sebagai importir beras terbesar di dunia. Indonesia saat itu mengimpor 50%  untuk memenuhi kebutuhan berasnya. Antara tahun 1990-1999 indonesia mengimpor rata-rata 1,5 juta ton beras pertahun dan fenomena ini berlangsung hingga tahun 2004. Jumlah impor gula sebesar 1,5 juta ton (kedua terbesar di dunia) atau 40% dari konsumsi nasional, kedelai 1,3 juta ton (terbesar di dunia), menutupi kebutuhan 45% konsumsi kedelai nasional. Sementara jumlah impor jagung adalah 1 juta ton. Hampir semua komoditas ini menjadi impor pemerintah hingga saat ini, kecuali beras yang menurut klaim pemerintah telah berhasil mencapai swasembada dan memberhentikan impor sejak tahun 2004.

               Tahun 1995, sebagai anggota dari WTO,  Indonesia menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan AoA (Agreement on Agriculture) yang berisi tentang aturan-aturan peranan pemerintah dalam pertanian seperti liberalisasi pasar, privatisasi, dan pengurangan subsidi. Aturan ini menjadikan kondisi pertanian Indonesia semakin memburuk. Peranan pemerintah sedikit demi sedikit dalam bidang pertanian atau pengembangan pertanian semakin dikurangi.

               Pengurangan subsidi dan liberalisasi pasar dalam bidang pertanian secara otomatis akan melemahkan sektor pangan atau pertanian Indonesia. Akhirnya impor secara besar-besaran pun tidak bisa dihindari. Juga tentunya akan mempengaruhi kerja-kerja petani kecil dalam memproduksi pertanian mereka. Impor pangan yang besar oleh pemerintah akan mematikan sektor pertanian rakyat kecil sedikit demi sedikit. Apalagi biaya atau harga pangan impor itu relatif lebih murah dari produksi lokal sehingga produksi pertanian lokal tidak bisa bersaing.

               Produk lokal tidak bisa bersaing dengan kualitas dan harga yang berbeda, karena campur tangan pemerintah dalam pengembangan kualitas pertanian sangat minim. Ditambah lagi subsidi yang semakin dikurangi. Sekjen Dewan Jagung Nasional, Maxdeyul Sola, mengatakan,   dari sekitar 165 triliun kebutuhan subsidi nasional dana yang ada di Departemen Pertanian hanyalah sekitar kurang lebih 5%. (hariansib.com/,04/09/2009)  Fakta ini juga diungkapkan oleh Muslim Salam, bahwa memang subsidi pemerintah semakin berkurang. 2008 lalu, subsidi pemerintah dalam bidang pertanian masih Rp 8,3 triliun rupiah dan kucuran dana dari perbankan hanya sekitar 5%. Menurutnya, itu tidak cukup untuk membangun sektor pertanian. Sekarang, 2010, biaya subsidi menurun. Pembangunan pertanian seharusnya pemerintah memberikan anggaran yang lebih pada sektor pertanian.

               Sri mulyani sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesi Bersatu Jilid II, mengakui hal itu sebagaimana ditulis oleh kompas (14/06/2009), bahwa subsidi pertanian negara maju saat ini lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani Indonesia. Sehingga menyulitkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke negara tersebut. Kalau dibandingkan dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara maju kepada sektor pertanian, dari data yang diambil oleh viva news.com (05/06/2009), dari World Bank menyebutkan bahwa subsidi negara maju pertahun sekitar US$ 368 miliar pertahun pada periode 2005 hingga 2007. Uni Eropa (US$ 151 miliar pertahun), AS (US$ 102 miliar pertahun), Jepang (US$ 40 miliar pertahun).

               Gambaran sederhana dan menyakitkan adalah jika di Indonesia angka garis kemiskinan adalah US$2 per hari maka di Eropa dua dolar itu adalah subsidi untuk satu ekor sapi perharinya.

Solusi Kebijakan Pertanian Indonesia

                Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia dalam sektor pertanian, bukanlah karena persoalan teknis semata, infrastruktur, luas tanah, hingga kebijakan pupuk, benih dsb. Masalah yang mendasar terletak di kepala-kepala pengambil kebijakan yang dipenuhi oleh logika pasar. Kalau ada yang sadar, mereka juga tidak mampu melawan rezim kapitalisme global yang menggunakan organisasi-organisasi Internasional, IMF, World Bank dan WTO sebagai pusat kendalinya. Persoalan teknis yang terjadi karena paradigma kebijakan pemerintah yang memang bermasalah. Artinya, untuk memperbaiki kondisi pertanian maka terlebih dahulu yang harus ditangani adalah paradigma pengambil kebijakan di negara kita.  Indonesia mesti melakukan pembenahan atas kebijakan pertanian di Indonesia sebelum petani dan masyarakat Indonesia betul-betul mati kekurangan pangan.

               Serikat Petani Indonesia (SPI), salah satu organisasi yang bergerak di bidang pertanian menyerukan kepada pemerintah pentingnya fokus pada pertahanan pangan dan kemandirian di bidang pangan. Ada beberapa solusi yang diberikan oleh organisasi ini dalam hal membangun kemandirian pangan bagi Indonesia, diantaranya; Pertama, SPI memperjuangkan konsep kedaulatan pangan sebagai upaya menciptakan kecukupan pangan, dan mengatasi kelaparan di dunia ini. Kedua, Penguasaan terhadap sumber-sumber agraria secara adil, sebagai prasyarat untuk dapat memproduksi bahan-bahan pangan. Ketiga, Memprioritaskan produksi pangan dalam negeri, aspek social dan lingkungan. Keempat, Melindungi pasar dalam negeri dari serbuan import dan praktek-praktek dari prinsip-prinsip perdagangan bebas (www.spi.or.id, 02/01/2008 ).

               Sebagai warga negara yang sadar akan hal ini kita juga mesti mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang anti pada kebijakan-kebijakan negara-negara maju dan lembaga-lembaganya, IMF,WTO, World Bank, yang sangat tidak adil dalam melakukan hubungan dagang dengan negara-negara berkembang. Jika memang negara sudah tidak mampu mendengar suara-suara kritis itu maka tidak ada jalan lain; revolusi adalah solusi yang paling radikal untuk perubahan selanjutnya. (Hasbi, DiIla, Gara)