Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi sorotan Malaysia dan Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan hingga Sumatra. Dalam keterangannya pada Rabu (28/10), Dasco menegaskan bahwa kritik dari negara tetangga tidak seharusnya ditanggapi dengan ketersinggungan, melainkan dengan kerja nyata yang dapat diuji hasilnya di lapangan. Pernyataan itu muncul di tengah dampak asap karhutla yang dirasakan warga sekaligus memicu perhatian diplomatik lintas batas.
Kritik sebagai Bagian Wajar Hubungan Antarnegara
Menurut Dasco, kritik yang disampaikan parlemen maupun masyarakat negara tetangga merupakan bagian wajar dari dinamika hubungan antarnegara. Ia menilai DPR menghargai perhatian serta rekomendasi yang datang dari Malaysia dan Singapura, tetapi Indonesia tidak harus menerima setiap penilaian yang diberikan. Bagi Dasco, yang juga menjabat sebagai Pimpinan DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), respons yang tepat adalah berfokus pada langkah-langkah yang bisa dinilai berdasarkan hasil konkretnya.
“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan. Kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” kata Dasco dalam keterangan resminya. Pernyataan ini menempatkan penanganan di lapangan sebagai tolok ukur utama respons Indonesia. Perbedaan penilaian dengan negara lain, menurutnya, tidak menghapus kebutuhan untuk melindungi warga yang terdampak asap dan menangani sumber persoalan karhutla secara menyeluruh.
Dasco kemudian memaparkan tiga fokus penanganan yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, melindungi masyarakat yang terdampak polusi asap. Kedua, memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran. Ia juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan serta pertanggungjawaban pelaku usaha, termasuk perusahaan yang memiliki rantai kegiatan lintas negara.
“Yang paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara,” ujar Dasco.
Dimensi Regional dan Pentingnya Koordinasi
Karhutla yang memicu kabut asap lintas batas memberi persoalan ini dimensi regional yang tidak bisa diabaikan. Dampaknya tidak berhenti pada wilayah yang terbakar, tetapi turut dirasakan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sorotan dari kedua negara itu menuntut perhatian pada koordinasi regional serta pertanggungjawaban kegiatan usaha yang melintasi batas negara. Asap yang melintas batas menjadikan karhutla bukan sekadar persoalan domestik, melainkan isu yang menyentuh hubungan antarnegara dan tanggung jawab bersama di kawasan.
Karena itu, Dasco mendorong parlemen di Asia untuk mempererat komunikasi sebelum keadaan berubah menjadi krisis. Menurutnya, dialog antarlembaga perlu berjalan lebih proaktif dan tidak hanya muncul ketika kabut asap sudah menjadi persoalan bersama. Pendekatan preventif semacam ini dinilai lebih efektif dibandingkan saling menimpali kritik setelah dampak kebakaran meluas.
“Saya memandang sudah saatnya parlemen-parlemen Asia duduk lebih erat, tidak hanya ketika terjadi krisis,” katanya.
Seruan Dasco menggeser perhatian dari saling membalas kritik ke tindakan yang dapat diperiksa, yaitu perlindungan warga, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan. Bagi masyarakat terdampak, ukuran paling dekat tetap kondisi penanganan asap dan upaya mencegah kebakaran berulang. Perlindungan terhadap kesehatan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, menjadi kebutuhan mendesak di tengah polusi asap yang berkepanjangan.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi kunci untuk memutus siklus karhutla yang kerap berulang setiap tahun. Pertanggungjawaban pelaku usaha, termasuk korporasi dengan jaringan bisnis lintas negara, menjadi bagian penting agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kemunculan titik api, tetapi juga menyentuh akar persoalan. Pemulihan lingkungan pascakebakaran, menurut Dasco, perlu dijalankan agar ekosistem dapat kembali pulih dan mengurangi risiko kebakaran pada musim berikutnya.
Dasco menegaskan bahwa kritik dari Malaysia dan Singapura patut dihargai tanpa harus diterima seluruhnya. Namun, ia meminta jawaban Indonesia terlihat pada kerja yang dapat diuji di lapangan. Bagi warga terdampak, yang paling menentukan bukan perdebatan diplomatik, melainkan kondisi penanganan asap yang mereka rasakan sehari-hari dan upaya nyata mencegah kebakaran berulang di masa depan. Dengan pendekatan yang menekankan hasil kerja, Indonesia diharapkan tidak hanya merespons kritik, tetapi juga membangun kepercayaan regional melalui tindakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis
