Senator Brasil Flávio Bolsonaro dilarang meninggalkan negaranya dan diperintahkan menyerahkan seluruh paspornya, termasuk paspor diplomatik yang ia pegang sebagai anggota Kongres, dalam waktu 24 jam. Perintah itu dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, hanya beberapa jam setelah Flávio dinyatakan kalah dalam pemilihan presiden dari Luiz Inácio Lula da Silva. Keputusan tersebut menjadi babak baru tekanan hukum bagi keluarga Bolsonaro, tepat ketika pengaruh politik mereka mulai menyusut setelah berakhirnya masa kekuasaan Jair Bolsonaro.
Perintah Hakim dan Penyelidikan Pencucian Uang
Perintah Alexandre de Moraes tidak hanya membatasi pergerakan Flávio ke luar Brasil, tetapi juga mencakup pembatalan seluruh dokumen perjalanan yang ia miliki. Dalam putusan itu, hakim juga melarang senator tersebut berkomunikasi dengan pengacaranya, Willer Tomaz, yang menurut laporan terkait erat dengan penyelidikan dugaan pencucian uang. Polisi federal Brazil mencurigai adanya aliran dana bernilai sekitar £680 juta yang diduga dicuci melalui sebuah perusahaan taruhan. Angka tersebut merupakan nilai yang disebut dalam laporan utama mengenai jalannya penyelidikan, sementara sumber pembanding tidak memberikan angka yang berbeda.
Menurut laporan, kepolisian federal mendatangi Flávio tak lama setelah ia menjenguk ayahnya, mantan presiden Jair Bolsonaro, yang saat itu sedang menjalani tahanan rumah di Brasília. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Flávio menyatakan bahwa ia diperintahkan di tengah perjalanan untuk menyerahkan paspornya dan menerima larangan meninggalkan Brasil. Ia menegaskan tidak memiliki niat untuk melarikan diri setelah kekalahan dalam pemilihan presiden, dan menyatakan akan mematuhi permintaan otoritas meskipun membantah adanya rencana ke luar negeri.
Menariknya, Flávio mengaitkan keputusan tersebut dengan pernyataan adiknya, Eduardo Bolsonaro, yang dalam sebuah podcast di Amerika Serikat beberapa waktu sebelumnya menyarankan agar sang senator meninggalkan Brasil jika kalah dalam pemilu. Namun menurut laporan utama, ringkasan putusan hakim tidak mencantumkan wawancara tersebut sebagai dasar. Alasan yang tertulis secara eksplisit adalah penyelidikan polisi federal mengenai kemungkinan keterlibatan Flávio dalam skema pencucian uang. Perbedaan cara menggambarkan langkah hukum ini juga tampak antar laporan: laporan utama menekankan perintah hakim yang mencakup larangan bepergian dan pembatalan paspor, sedangkan laporan Strait Times lebih menonjolkan klaim Flávio bahwa polisi meminta paspornya. Mahkamah Agung dan kepolisian federal belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi saat laporan itu diterbitkan.
Kekalahan Pemilu dan Rencana Gugatan
Larangan bepergian itu muncul di tengah situasi politik yang memanas. Flávio kalah dari Lula dalam pemilihan presiden, tetapi hingga kini belum mengakui kekalahan secara resmi. Ia bahkan menyatakan akan mengajukan gugatan agar pencalonan Lula didiskualifikasi dengan alasan dugaan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Sebelumnya, ia juga menyerukan pembatalan hasil pemilu karena menilai perpanjangan waktu pemungutan suara merugikan kubu yang ia dukung. Persoalannya, perpanjangan waktu tersebut justru dimaksudkan agar pemilih yang tidak dapat mengakses transportasi umum gratis tetap bisa memberikan suara, dan menurut laporan utama, kubu Flávio sendiri sebelumnya juga meminta perpanjangan serupa.
Folha de S.Paulo melaporkan bahwa sejumlah sekutu dan tim pengacara Flávio menilai dasar hukum untuk membatalkan hasil pemilu sangat lemah, sehingga mereka mendorongnya meninggalkan rencana tersebut. Meski demikian, Flávio belum secara terbuka menarik tuntutan pembatalan hasil. Ia justru berjanji akan memimpin oposisi terhadap pemerintahan Lula, sebagaimana dilaporkan SCMP, yang menyebut pernyataan itu disampaikan pada Senin, sehari setelah ia menolak mengakui kekalahan. Hasil pemilu yang dikutip SCMP menunjukkan Flávio meraih 48,2 persen suara, sementara Lula memperoleh 51,8 persen.
Perubahan posisi politik Flávio turut memperumit situasinya. Masa jabatannya di Senat akan berakhir awal tahun depan, dan setelah itu ia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun tidak lagi memegang jabatan publik. Konsekuensinya, ia kehilangan yurisdiksi khusus yang biasanya menyertai jabatan tersebut, termasuk sejumlah perlindungan hukum yang menyertainya. Laporan utama juga menyebut Flávio tengah diselidiki dalam perkara lain, yakni terkait permintaan dana sekitar £20 juta kepada seorang bankir yang berurusan dengan hukum, untuk pembiayaan biografi film tentang ayahnya.
Dengan demikian, perintah penyerahan paspor menempatkan dua proses besar berjalan secara bersamaan: proses hukum di Mahkamah Agung dan sengketa hasil pemilu yang belum menemukan titik terang. Flávio menyatakan akan mengajukan gugatan baru terhadap tiket pencalonan Lula, sementara kewajiban menyerahkan dokumen perjalanan berlaku dalam hitungan jam. Bagi publik Brasil, kasus ini menjadi ujian atas sejauh mana lembaga peradilan mampu menjaga independensinya ketika berhadapan dengan tokoh politik yang masih memiliki basis dukungan kuat, sekaligus menjadi penanda bahwa transisi kekuasaan di Brasil tidak akan berlangsung tanpa gejolak.
Penulis
