JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau sekitar 2.500 mahasiswa yang akan menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober, untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak mudah terprovokasi. Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda dan mengusung isu #IndonesiaSadardengan serta tuntutan yang mereka sebut sebagai Lima Perintah Rakyat (LAPAR). Imbauan ini disampaikan agar kegiatan berjalan aman sekaligus tidak mengganggu aktivitas warga di sekitar kawasan strategis tersebut.
Imbauan Polri: Keamanan adalah Tanggung Jawab Bersama
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukan semata tugas kepolisian. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam menjaga situasi agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak. Polri, lanjutnya, tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat agar tetap aman, tertib, dan nyaman bagi semua,” kata Isir dalam keterangan yang dikutip pada Rabu, 28 Oktober.
Isir juga mengingatkan bahwa kebebasan menyuarakan pandangan perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk memperhatikan keselamatan dan ketertiban umum. Menurutnya, komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati menjadi kunci agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi gangguan terhadap aktivitas publik. “Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus disikapi secara dewasa,” ujarnya. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan.
Bagi warga yang bekerja, melintas, atau beraktivitas di sekitar Bundaran HI, dampak aksi ini terasa secara langsung. Karena itu, imbauan Polri menempatkan ketertiban dan keselamatan sebagai perhatian bersama, sementara peserta aksi tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sikap tidak mudah terpancing kabar yang belum terverifikasi dinilai penting agar suasana di ruang publik tidak cepat memanas dan potensi gesekan dapat ditekan sedini mungkin.
Seruan Aksi Damai dan Makna Peringatan Sumpah Pemuda
Seruan serupa datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Ia mendukung demonstrasi yang berjalan damai dan menegaskan bahwa demokrasi mesti berjalan berdasarkan konstitusi. Dalam laporan JPNN, Said Iqbal meminta peserta aksi tidak melakukan kekerasan maupun tindakan yang mengarah pada kerusuhan, sehingga penyampaian aspirasi tetap berada dalam koridor yang sah dan menghormati kepentingan publik.
Pesan dari Polri dan KSPI pada dasarnya sejalan: ruang demokrasi perlu dijaga melalui cara-cara yang tidak membahayakan orang lain. Peringatan Sumpah Pemuda sendiri secara historis menjadi momentum refleksi tentang persatuan, kebangsaan, dan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Dalam konteks itulah aksi penyampaian pendapat diharapkan menjadi sarana dialog yang konstruktif, bukan ajang yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Dengan perkiraan jumlah peserta mencapai 2.500 mahasiswa, pengaturan lalu lintas dan rekayasa jalur di sekitar Bundaran HI kemungkinan akan diberlakukan guna mengantisipasi kepadatan. Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan potensi kemacetan serta mengikuti informasi resmi dari aparat di lapangan. Selain itu, peserta aksi diharapkan mematuhi ketentuan mengenai waktu, lokasi, dan tata tertib penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ke depan, kualitas demokrasi Indonesia salah satunya diukur dari kemampuan semua pihak menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban sosial. Aksi pada 28 Oktober ini menjadi ujian kecil: apakah aspirasi dapat disampaikan dengan lantang tanpa mengorbankan keselamatan bersama, serta apakah publik mampu menyikapi perbedaan pandangan secara dewasa dan berbasis informasi yang terverifikasi. Kolaborasi antara aparat, penyelenggara aksi, dan masyarakat menjadi faktor penentu agar peringatan Sumpah Pemuda tahun ini berlangsung aman, tertib, dan bermakna.
Penulis
