Perluasan kabinet Jammu dan Kashmir (J&K) dijadwalkan berlangsung pekan depan setelah Kepala Menteri Omar Abdullah bertemu Letnan Gubernur Manoj Sinha pada Sabtu. Dalam pertemuan itu, Omar meminta jadwal resmi untuk mengubah dan memperluas dewan menteri, sekaligus menyampaikan permintaan tegas kepada para kolega partainya agar tidak melakukan lobi pribadi demi mendapatkan kursi menteri.
Permintaan agar Legislator Berhenti Melobi
Seusai bertemu Sinha, Omar menuturkan bahwa ia telah mengajukan permintaan penjadwalan pertemuan pekan depan sebagai langkah awal memperluas susunan kabinet. Perubahan itu dinilai penting karena akan menentukan siapa yang mengisi tiga kursi menteri yang hingga kini masih kosong. Omar menegaskan bahwa keputusan mengenai calon menteri sudah diambil, dan meminta semua pihak menunggu proses resminya berjalan.
Ia kemudian menyampaikan imbauan terbuka kepada rekan-rekan partainya agar berhenti mendatangi rumahnya maupun rumah ayahnya, Farooq Abdullah, yang juga menjabat sebagai presiden National Conference. Menurut Omar, lobi semacam itu tidak diperlukan karena ia sudah mengenal para koleganya dengan baik. “Tidak perlu mengetuk pintu Farooq Abdullah, pintu saya atau pintu siapa pun,” kata Omar kepada wartawan, seraya meminta para kolega bersabar.
Omar juga mengeluhkan banjir pesan yang masuk melalui WhatsApp. Ia menyebut sejumlah orang mengirimkan riwayat hidup panjang hingga profil setebal buku demi menarik perhatiannya. “Mereka mengirimkan seluruh biodata mereka, seolah-olah saya belum mengenal mereka. Jadi, tolong jangan kirim pesan WhatsApp,” ujarnya. Keluhan ini memperlihatkan besarnya tekanan yang muncul menjelang pembagian posisi kabinet, ketika banyak legislator berlomba mendekati pimpinan partai.
Bagi para legislator yang berharap mendapat jabatan, perluasan kabinet bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan. Keputusan tersebut menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan dan memikul tanggung jawab sebagai menteri. Omar menegaskan bahwa prosesnya tidak akan dipengaruhi oleh kunjungan pribadi maupun pesan panjang yang dikirim melalui aplikasi perpesanan.
Tiga Kursi Menteri Masih Kosong
Omar Abdullah dilantik pada 16 Oktober 2024 bersama lima menteri, termasuk Wakil Kepala Menteri Surinder Choudhary. Saat ini, tiga posisi dalam kabinet masih belum terisi. Aturan yang disebut dalam laporan sumber membatasi jumlah anggota dewan menteri hingga sembilan orang, atau sekitar 10 persen dari total 90 anggota Majelis Jammu dan Kashmir. Karena itu, ekspansi kabinet berlangsung dalam batas jumlah yang ditentukan, sementara kursi kosong yang tersedia menjadi bagian penting dari keputusan pekan depan.
Perubahan susunan kabinet dapat berdampak langsung pada jalannya pemerintahan daerah. Penunjukan menteri baru akan menentukan pembagian tanggung jawab di kabinet, termasuk penanganan berbagai persoalan daerah yang menuntut perhatian serius. Cara Omar mengelola harapan kolega partainya juga menjadi perhatian politik, karena setiap keputusan berpotensi memicu kekecewaan di antara legislator yang merasa berhak atas posisi tersebut. Namun, hingga pertemuan yang dijadwalkan pekan depan, nama calon yang akan mendapat posisi belum diumumkan.
Kritik dari Partai Oposisi
Partai oposisi menilai imbauan Omar merendahkan para politikus yang berharap mendapat posisi menteri. Pemimpin oposisi dari BJP, Sunil Sharma, menyebut Omar bertindak seperti raja dan menilai ia merendahkan anggota legislatif dari partainya sendiri. Sharma juga mengulang klaim bahwa National Conference akan mengalami perpecahan jika Omar tetap melanjutkan perluasan kabinet. Klaim tersebut merupakan penilaian oposisi, bukan kepastian mengenai dampak perubahan kabinet.
Ketua Peoples Conference Sajad Lone menyebut pernyataan Omar sebagai “kultus diri”. Ia mempertanyakan cara kepala menteri menyampaikan permintaan agar para legislator tidak mendesaknya untuk mendapat jabatan. “Jika Anda tidak mampu mengakomodasi mereka di kabinet, Anda bisa menghindarkan mereka dari penghinaan di depan publik,” kata Lone. Kritik ini menunjukkan bahwa persoalan pembagian kursi bukan hanya soal struktur pemerintahan, tetapi juga menyangkut cara seorang pemimpin memperlakukan para pendukungnya.
Hingga kini, Omar belum mengumumkan nama menteri yang akan diangkat. Ia menegaskan bahwa keputusan telah dibuat dan meminta kolega partainya menunggu proses perluasan kabinet pekan depan. Bagi publik J&K, hasil perluasan ini akan menjadi indikator awal bagaimana pemerintahan daerah di bawah Omar Abdullah mengelola ekspektasi politik internal sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Perhatian kini tertuju pada pertemuan pekan depan, ketika tiga kursi kosong akhirnya menemukan pemiliknya dan arah kerja kabinet mulai terbentuk lebih jelas.
Penulis
