BRASILIA — Senator Flávio Bolsonaro berjanji akan meninjau sejumlah kebijakan pajak yang diberlakukan pada masa pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva jika ia terpilih sebagai presiden Brasil. Janji tersebut disampaikan menjelang putaran kedua pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober, ketika dirinya berhadapan langsung dengan Lula dalam perebutan kursi kepresidenan.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu, Bolsonaro mengatakan timnya tengah mengkaji amendemen konstitusi untuk mengubah sejumlah aspek reformasi pajak konsumsi. Menurut penilaiannya, rancangan tarif pajak tersebut berisiko membebani masyarakat luas dan pelaku usaha. Ia juga menyebut sejumlah agenda lain yang akan diusung, termasuk menurunkan usia pertanggungjawaban pidana, mengakhiri pemilihan ulang presiden, serta menjalankan reformasi politik secara menyeluruh.
Pajak Konsumsi Dinilai Terlalu Tinggi
Reformasi pajak konsumsi disahkan pada masa pemerintahan Lula pada 2023. Perombakan itu akan menggabungkan beberapa pungutan yang berbeda menjadi pajak pertambahan nilai ganda yang dikelola bersama oleh pemerintah federal dan pemerintah regional, dengan penerapan yang mulai berjalan tahun depan. Langkah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem pajak Brasil yang selama ini dikenal sangat rumit dan berlapis.
Bolsonaro menyatakan dirinya mendukung upaya penyederhanaan sistem pajak Brasil yang menurutnya terlalu kompleks. Namun, ia menilai tarif efektif PPN dalam rancangan reformasi berpotensi terlalu tinggi sehingga dapat menekan daya beli masyarakat. Perkiraan sejumlah ekonom menempatkan tarif tersebut sekitar 28 persen, meskipun pemerintah belum menetapkan angka finalnya. Bolsonaro menyebut sejumlah amendemen konstitusi dapat ditempuh untuk mengubah bagian reformasi yang dianggap bermasalah.
Selain itu, ia ingin menurunkan pajak atas gaji agar pekerja dapat menyimpan bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka. Meski demikian, rincian skema tersebut dan cara pemerintahannya menjalankan perubahan itu belum dijelaskan secara terperinci dalam bahan kampanye yang disampaikan kepada publik. Hal ini membuat sebagian pengamat menunggu kejelasan mengenai sumber penerimaan negara pengganti jika sejumlah pungutan benar-benar dibatalkan.
Sejumlah Pungutan Masuk Daftar Tinjauan
Daniella Marques, penasihat ekonomi utama Bolsonaro, mengatakan kepada media lokal pada Selasa bahwa pemerintahan Bolsonaro akan meninjau beragam kebijakan pajak era Lula. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pajak dividen yang berlaku sejak Januari. Marques pernah bertugas di pemerintahan Jair Bolsonaro, ayah Flávio, dan menyebut pemerintahan sebelumnya pernah mengusulkan pajak dividen bersamaan dengan pemangkasan pajak penghasilan perusahaan.
Marques juga mengatakan Bolsonaro akan menghapus pajak ekspor minyak mentah sebesar 12 persen yang diperkenalkan pemerintah Lula tahun ini. Ia menyebut pungutan tersebut sebagai kebijakan yang keliru. Sebagai konteks, pemerintah Lula memberlakukan pajak ekspor minyak untuk membantu membiayai keringanan pajak bahan bakar bagi warga Brasil, menyusul lonjakan harga minyak dunia yang dikaitkan dengan konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Daftar tinjauan yang disampaikan Marques juga mencakup kenaikan Pajak Transaksi Keuangan atau IOF atas kredit perusahaan, transaksi valuta asing, dan sejumlah investasi dana pensiun swasta. Belum ada rincian jadwal perubahan maupun penjelasan tentang bagaimana penerimaan negara akan diganti jika pungutan-pungutan tersebut dibatalkan. Persoalan ini menjadi penting karena kebijakan pajak tidak hanya memengaruhi rumah tangga, tetapi juga menentukan biaya pembiayaan bagi dunia usaha.
Utang Rumah Tangga Jadi Rebutan Janji
Taruhan pemilu tidak berhenti pada persoalan pajak. Bolsonaro mengatakan pemerintahannya akan membeli utang konsumen yang terlilit pinjaman, lalu merestrukturisasinya melalui Caixa Econômica Federal, bank milik negara. Ia juga menjanjikan akses ke jalur kredit baru untuk membantu pembiayaan usaha kecil agar roda perekonomian tetap berjalan.
Lula mengajukan janji serupa untuk membeli utang tersebut. Pemerintahannya berencana mengadakan lelang pada November, dengan anggaran 15 miliar reais untuk membeli hingga 150 miliar reais pinjaman rumah tangga bermasalah, disertai potongan setidaknya 90 persen. Program pemerintah diperkirakan mencakup sekitar separuh dari stok utang yang dinilai memenuhi syarat. Rumah tangga yang masuk program dapat melunasi kewajiban tertunggak berdasarkan nilai setelah diskon, sementara manfaat pengurangan utang diteruskan kepada peminjam.
Dampaknya langsung terasa bagi keluarga yang kesulitan memenuhi cicilan, tetapi rancangan dana serta pihak yang berhak mengikuti program akan menentukan seberapa luas bantuan itu menjangkau warga. Bagi dunia usaha, perubahan pajak kredit dan transaksi juga dapat memengaruhi biaya pembiayaan yang pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa.
Reuters melaporkan Bolsonaro mengungguli ekspektasi dan finis di depan Lula pada putaran pertama. Namun, pemilih yang belum menentukan pilihan menjadi sasaran penting kedua kubu. Associated Press, dalam laporan ABC News, menyebut kedua kandidat berupaya menarik pemilih bimbang menjelang pemungutan suara 25 Oktober, sekaligus mencatat lebih dari 33 juta pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara pada putaran pertama.
Dengan dua kandidat yang menawarkan arah pajak dan penanganan utang yang berbeda, perhatian berikutnya tertuju pada rincian program mereka menjelang putaran kedua. Pemilih akan menilai bukan hanya janji pemangkasan pungutan, tetapi juga bagaimana pemerintah mendanai perubahan tersebut dan menjalankan restrukturisasi utang secara adil dan berkelanjutan. Arah kebijakan yang dipilih Brasil nantinya diprediksi akan memengaruhi iklim investasi, daya beli rumah tangga, serta stabilitas fiskal negara itu dalam beberapa tahun ke depan.
Penulis
