Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026), langsung memicu gelombang reaksi publik. Penunjukan figur yang dikenal vokal mengkritik pemerintah itu tidak hanya melahirkan hujatan dan meme, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai istilah “sofis” yang dilekatkan padanya. Sementara itu, aturan baru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut terbit bersamaan justru tenggelam dari sorotan.
Makna Sofis dan Pergeseran Konotasinya
Akademikus hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyebut Rocky Gerung sebagai seorang sofis. Istilah itu bukan sekadar pujian atas kepandaian berdebat, melainkan memiliki akar sejarah yang jauh lebih rumit dan berlapis. Sofisme bukanlah aliran yang diambil dari nama seseorang, melainkan berakar dari kata Yunani “Sophos”, yang berarti orang bijaksana karena memiliki pengetahuan luas sekaligus terampil mengolah kata.
Pada masa Yunani kuno, orang dengan kemampuan semacam itu dikenal sebagai golongan sofis. Protagoras dan Gorgias disebut sebagai tokoh utamanya, dan mereka hidup sekitar 400 tahun sebelum masehi. Dengan demikian, label sofis pada mulanya merujuk pada kelompok intelektual yang dihormati karena keluasan wawasan dan kemampuan retorika mereka di ruang publik.
Namun, makna istilah itu kemudian bergeser. Sebutan sofis belakangan kerap digunakan dengan nada negatif, yaitu menggambarkan orang yang berpengetahuan luas dan pandai berdebat, tetapi menggunakan kepiawaiannya untuk memenangkan kepentingan sendiri. Pergeseran konotasi inilah yang membuat pernyataan Zainal dapat dibaca sekaligus sebagai pengakuan atas kecakapan retorika Rocky dan sebagai kritik terhadap tujuan penggunaan kemampuan tersebut.
Reaksi Publik dan Pertanyaan soal Sikap Kritis
Masuknya Rocky ke Wantimpres menjadi bahan olok-olok luas di media sosial, termasuk karena pernyataannya bahwa ia akan tetap kritis dan membedakan sikap kritis dari kritik. Reaksi publik pun bermacam-macam, mulai dari hujatan, meme, hingga karangan bunga dukacita bertuliskan “R.I.P Rocky Gerung”. Fenomena ini menunjukkan bahwa penunjukan tersebut tidak dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai peristiwa simbolik yang menyentuh sentimen politik publik.
Bagi publik, perbedaan makna istilah sofis menjadi penting karena perdebatan tentang penunjukan Rocky tidak berhenti pada jabatan barunya. Pernyataan bahwa ia akan tetap kritis memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana sikap itu akan terlihat setelah ia berada di dalam lembaga yang tugasnya memberi pertimbangan kepada presiden. Posisi sebagai anggota Wantimpres menempatkan seseorang di lingkaran inti kekuasaan, sehingga janji untuk tetap kritis berpotensi menghadapi ujian tersendiri.
Namun, bahan yang tersedia belum memuat rincian tugas khusus Rocky maupun respons resmi pemerintah atas pernyataan tersebut. Ketiadaan keterangan lebih lanjut membuat publik hanya bisa berspekulasi mengenai bagaimana peran itu akan dijalankan dalam praktiknya.
Isu MBG yang Tertutup Sorotan
Di tengah ramainya pembicaraan mengenai Rocky, perhatian terhadap aturan baru Makan Bergizi Gratis justru meredup. Kabar tentang aturan tersebut tenggelam, sementara pembicaraan mengenai pergantian Kapolri disebut menjadi isu yang lebih menonjol. Kondisi ini menggambarkan pola yang kerap terjadi dalam pemberitaan: isu yang berkaitan dengan figur dan polemik jabatan cenderung menyerap ruang perhatian lebih besar dibandingkan isu kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Perhatian yang terkonsentrasi pada figur dan polemik jabatan bisa membuat pembahasan kebijakan publik kalah ruang. Dalam kasus ini, pembaca menerima banyak reaksi terhadap Rocky, tetapi informasi mengenai aturan MBG yang disebut terbit bersamaan tidak disertai penjelasan yang lebih lengkap. Padahal, program MBG menyangkut hajat hidup banyak orang dan berpotensi memengaruhi kelompok masyarakat luas, mulai dari penerima manfaat hingga pelaku usaha di sektor pangan.
Perbandingan antara kedua isu pun sulit dilakukan karena bahan sumber tidak menjelaskan isi aturan MBG maupun rincian pergantian Kapolri. Akibatnya, publik tidak memperoleh gambaran utuh mengenai dampak kebijakan tersebut dari sisi implementasi maupun anggaran.
Dampak dan Prospek ke Depan
Setelah sorotan terhadap penunjukan itu, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana Rocky menjalankan peran di Wantimpres dan apakah sikap kritis yang ia janjikan akan tampak dalam kerja lembaga tersebut. Publik akan menilai apakah posisi barunya mengubah cara ia bersuara, atau justru membuka ruang baru bagi kritik yang lebih terstruktur di dalam sistem pemerintahan.
Di sisi lain, tertutupnya isu MBG menjadi pengingat bahwa kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh seberapa ramai suatu perdebatan, tetapi juga oleh kemampuan publik dan media dalam menjaga fokus pada kebijakan yang berdampak luas. Tanpa perhatian yang seimbang, kebijakan penting berisiko lolos dari pengawasan yang semestinya.
Ke depan, kombinasi antara dinamika figur seperti Rocky dan isu kebijakan seperti MBG akan terus menguji kedewasaan diskursus publik Indonesia. Yang dibutuhkan bukan hanya kegaduhan di media sosial, melainkan juga perhatian yang konsisten terhadap substansi kebijakan dan implikasinya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Penulis
