Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan bersama Wakil Kepala Fadli Tri Hartono ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu sore, 4 Oktober 2026. Pertemuan tersebut digelar secara khusus untuk membahas penguatan peran lembaga yang baru saja dibentuk dalam mendekatkan pola komunikasi negara kepada masyarakat luas. Pemanggilan ini terbilang cepat karena hanya berselang dua hari setelah keduanya resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Mandat Baru bagi Badan Komunikasi Pemerintah
Duet kepemimpinan baru di Badan Komunikasi Pemerintah ini diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 106/P Tahun 2026. Dalam keputusan tersebut, Syahganda Nainggolan resmi menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ketiga sejak lembaga ini pertama kali dibentuk pada 17 September 2025. Pergantian ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah menata ulang cara berkomunikasi dengan publik, terutama di tengah dinamika informasi yang bergerak semakin cepat dan kompleks.
Dalam pertemuan di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa fungsi komunikasi yang diemban oleh Badan Komunikasi Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi corong publikasi program kerja. Institusi ini memikul tanggung jawab besar untuk menjabarkan ide dasar, latar belakang, serta arah pemikiran dari setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga memahami alasan dan tujuan di balik setiap kebijakan tersebut.
“Komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana,” ujar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet pada Minggu, 4 Oktober 2026. Pesan ini menjadi penekanan utama bahwa bahasa birokrasi yang rumit perlu disederhanakan agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga di perkotaan hingga mereka yang tinggal di pelosok desa.
Bahasa Sederhana dan Penjelasan Arah Kebijakan
Presiden Prabowo Subianto menginginkan setiap pesan dari istana maupun kementerian dapat dicerna dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat birokrasi yang kaku. Pendekatan komunikasi yang membumi ini diharapkan mampu memperkuat persatuan nasional serta menghindari distorsi informasi di ruang publik. Dalam banyak kasus, kebijakan yang sebenarnya berpihak kepada rakyat justru menuai kesalahpahaman karena disampaikan dengan gaya yang terlalu teknis dan jauh dari bahasa sehari-hari.
Oleh karena itu, Badan Komunikasi Pemerintah dituntut mampu menjadi penerjemah kebijakan. Setiap program, mulai dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga kebijakan ekonomi, perlu dikomunikasikan dengan narasi yang jelas, ringkas, dan menyentuh kepentingan langsung warga. Dengan pendekatan semacam ini, publik tidak hanya menjadi penonton, melainkan ikut memahami dan mengawal jalannya pembangunan.
Mendengar Kritik dan Menyalurkan Aspirasi Warga
Langkah taktis yang ditekankan dalam diskusi tersebut adalah penerapan pola komunikasi dua arah. Badan Komunikasi Pemerintah dilarang keras hanya bekerja satu arah sebagai penyebar rilis berita saja, melainkan wajib aktif menjaring umpan balik dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pimpinan lembaga ini untuk menampung, mendengarkan, serta mengelola setiap masukan, keluhan, hingga kritik yang datang dari masyarakat.
Semua aspirasi tersebut nantinya harus didistribusikan secara cepat ke kementerian atau lembaga teknis yang bersangkutan, bahkan dilaporkan langsung ke meja Presiden. Melalui sistem kerja dialogis ini, pemerintah dapat mengukur secara riil bagaimana respons dan dampak dari setiap kebijakan yang baru saja digulirkan di tengah masyarakat. Kritik tidak lagi dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai bahan berharga untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan.
Pola komunikasi dua arah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik. Ketika warga merasa suaranya didengar, kepercayaan terhadap institusi negara cenderung tumbuh. Sebaliknya, komunikasi yang hanya bersifat menggurui tanpa mendengar sering kali memicu jarak dan ketidakpercayaan. Karena itu, kehadiran saluran aspirasi yang terbuka menjadi kunci bagi terciptanya pemerintahan yang responsif.
Penyegaran Struktur dan Latar Belakang Tokoh
Kehadiran Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru menggantikan Muhammad Qodari membawa angin segar di tubuh birokrasi komunikasi istana. Syahganda bersama Fadli Tri Hartono merupakan sesama alumni Institut Teknologi Bandung yang kini diandalkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Latar belakang keduanya dinilai relevan untuk menjawab tantangan komunikasi pemerintahan di era digital.
Syahganda dikenal luas memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis mahasiswa yang kritis sejak era 1980-an di ITB. Pengalaman barunya di dalam struktur pemerintahan ini diharapkan membawa perspektif yang lebih inklusif dan terbuka dalam membangun jembatan informasi antara negara, media massa, dan seluruh rakyat Indonesia. Kombinasi antara semangat kritis dan pemahaman terhadap birokrasi menjadi modal penting untuk menjalankan tugas yang tidak ringan.
Dengan arahan langsung dari Presiden, Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu menjadi wajah komunikasi negara yang lebih ramah, terbuka, dan dekat dengan kehidupan warga sehari-hari. Keberhasilan lembaga ini tidak hanya diukur dari banyaknya siaran pers yang diterbitkan, tetapi juga dari seberapa besar pemahaman dan kepercayaan publik yang terbangun. Ke depan, efektivitas komunikasi pemerintah akan menjadi salah satu penentu utama keberhasilan berbagai kebijakan nasional, khususnya dalam menjaga persatuan dan stabilitas di tengah masyarakat yang semakin kritis dan terinformasi.
Penulis
