Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan aturan baru yang menyentuh langsung jalannya pemilihan wakil presiden di parlemen. Ia meminta agar calon wakil presiden yang sudah diajukan Presiden Prabowo Subianto tidak diperbolehkan mengundurkan diri sampai seluruh proses pemilihan di MPR selesai. Usulan itu disampaikan Hinca saat menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan salah satu kandidat mundur di tengah jalan.
Alasan Hinca: Dua Nama Sudah Menyatakan Kesediaan
Hinca menjelaskan bahwa pengusulan dua nama oleh presiden pada dasarnya menunjukkan kedua kandidat sudah menyatakan kesediaan mereka untuk maju. Menurutnya, karena kesediaan itu sudah diberikan, tidak ada alasan bagi salah satu calon untuk mundur sebelum proses pemilihan tuntas. “Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur,” kata Hinca saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menyoroti konsekuensi teknis yang bisa muncul bila salah satu kandidat mengundurkan diri. Menurut Hinca, mundurnya satu kandidat akan membuat syarat keberadaan dua calon untuk melaksanakan pemilihan tidak terpenuhi. Padahal, skenario pemilihan wakil presiden melalui MPR bergantung pada tersedianya dua nama yang bisa dipilih oleh anggota. “Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai,” tegasnya.
Posisi Hinca dalam struktur kerja MPR membuat usulannya bukan sekadar komentar dari luar. Ia duduk di Tim Verifikasi MPR, badan yang bertugas memeriksa persyaratan calon wakil presiden usulan Prabowo. Dengan posisi tersebut, usulan soal larangan mundur menjadi bagian dari pembahasan mekanisme yang sedang berjalan di parlemen, bukan sekadar wacana lepas yang tidak memiliki dasar prosedural.
Kenapa Aturan Ini Menjadi Penting
Pemilihan wakil presiden melalui MPR sepenuhnya bergantung pada tersedianya dua calon. Tanpa dua nama yang memenuhi syarat, pemilihan tidak bisa digelar sesuai skenario yang telah disiapkan. Dalam konteks inilah aturan soal larangan mundur menjadi penjaga agar proses tidak berhenti di tengah jalan. Bila seorang kandidat diperbolehkan mundur begitu saja, seluruh tahapan yang sudah disusun bisa runtuh dan memaksa parlemen mencari jalan keluar baru yang belum tentu tersedia.
Bagi publik, kepastian mekanisme ini memiliki arti penting karena menentukan siapa yang akhirnya akan mendampingi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakpastian di tahap pencalonan berpotensi menyeret proses politik menjadi lebih panjang, memicu spekulasi liar soal siapa kandidat yang benar-benar kuat, dan mengalihkan perhatian dari substansi pemerintahan yang seharusnya menjadi fokus utama. Stabilitas proses pencalonan, dengan demikian, bukan hanya persoalan teknis di ruang rapat, melainkan bagian dari kepastian politik yang dibutuhkan publik.
Tim Verifikasi MPR sendiri dijadwalkan menggelar rapat pada Jumat siang untuk membahas mekanisme pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden usulan Prabowo. Pembahasan itu berjalan beriringan dengan usulan Hinca soal larangan mundur, sehingga kedua agenda tersebut saling melengkapi dalam menyusun kerangka aturan yang utuh. Verifikasi persyaratan dan aturan soal kesediaan kandidat menjadi dua sisi dari satu mekanisme yang sama, yaitu memastikan pemilihan berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Berbagai Skenario yang Sudah Disiapkan
MPR juga telah menyiapkan sejumlah skenario lain bila pemilihan berjalan alot. Salah satunya adalah kemungkinan Prabowo memilih langsung wakil presiden apabila pemungutan suara dua kali berakhir imbang. Skenario ini menunjukkan bahwa proses pemilihan di parlemen telah dipetakan dengan beberapa jalur keluar, sehingga potensi kebuntuan bisa diantisipasi sejak awal. Keberadaan skenario cadangan ini sekaligus memberi gambaran bahwa pembahasan mekanisme dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada tahap awal pencalonan.
Meski demikian, usulan Hinca belum menjadi keputusan resmi. Ia menyampaikannya sebagai pendapat yang diajukan kepada tim, dan masih perlu dibahas bersama mekanisme lain yang tengah disusun. Artinya, larangan mundur bagi kandidat masih berstatus usulan yang menunggu pembahasan lebih lanjut dalam forum yang berwenang. Proses pembahasan ini akan menentukan apakah usulan tersebut diadopsi menjadi bagian dari aturan main atau tidak.
Yang jelas, dua nama calon sudah berada di tangan MPR dan proses verifikasi tengah berjalan. Pernyataan Hinca menambah satu syarat politik ke dalam proses tersebut, yaitu bahwa siapa pun yang sudah diajukan presiden diminta bertahan sampai penghitungan suara selesai. Bila usulan ini diterima, maka komitmen kandidat sejak awal pencalonan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme pemilihan. Ke depan, publik akan mencermati bagaimana MPR merumuskan aturan tersebut dan sejauh mana kesepakatan antar fraksi terbentuk, karena keputusan akhirnya akan memengaruhi jalannya pemilihan wakil presiden dan stabilitas politik pemerintahan yang sedang berjalan.
