Habiburokhman: ICW Tak Diundang, tapi 90 Pihak di RDPU

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai tanggapan atas aduan yang dilayangkan ICW ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11/2026). Aduan tersebut menyasar Habiburokhman dan Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan pokok persoalan dugaan pelanggaran etik karena naskah RUU Perampasan Aset dinilai tidak disebarluaskan selama proses pembahasan. RUU itu sendiri baru disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada hari yang sama.

Alasan DPR Prioritaskan Pihak yang Mengajukan Diri

Habiburokhman tidak berlama-lama menanggapi kritik tersebut. Menurutnya, seluruh masukan dari ICW sudah diterima, tetapi DPR mengaku bekerja di bawah tekanan batas waktu yang ketat. “Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman kepada awak media pada Jumat (20/11/2026). Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan berjalan secara terbuka, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat timus-timsin, rapat panja, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan dan pengesahan di paripurna.

Persoalan yang menjadi sorotan ICW adalah posisi organisasi antikorupsi tersebut yang tidak duduk sebagai narasumber dalam RDPU. Habiburokhman mengakui hal itu dan menjelaskan bahwa Komisi III memprioritaskan pihak yang lebih dulu mengajukan diri. Menurutnya, setidaknya ada 90 pihak yang mendaftar sebagai narasumber, tetapi hanya 87 yang bisa diakomodasi dalam jadwal RDPU. “Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis, karena memang waktu yang tidak mencukupi,” ujarnya. Dari 90 pihak yang mengajukan, tiga di antaranya tidak sempat masuk jadwal RDPU dan diminta menyerahkan masukan tertulis sebagai gantinya.

Bagi Habiburokhman, mengundang ICW di luar daftar pengaju justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang sudah mendaftar secara resmi namun belum sempat diundang. “Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ucapnya. Ia pun menyerahkan seluruh aduan ICW kepada mekanisme MKD sebagai lembaga yang berwenang menilai dugaan pelanggaran etik.

Alasan ICW Mengadu ke MKD dan Konteks Transparansi Legislasi

Aduan ICW tidak hanya menyangkut kursi narasumber. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyinggung kewajiban hukum dalam perumusan sebuah rancangan undang-undang. Menurut dia, aturan mewajibkan agar rancangan undang-undang disebarluaskan supaya publik bisa membaca dan memberikan masukan. “Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website website milik DPR,” kata Ibrahim. Poin inilah yang membuat ICW menempuh jalur etik ke MKD, bukan sekadar menyampaikan pernyataan publik. Mereka menilai hak publik untuk membaca naskah RUU tidak dipenuhi hingga hari pengesahan.

Dalam konteks yang lebih luas, keterbukaan dokumen legislasi merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi publik yang bermakna hanya dapat terwujud apabila masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, memiliki akses terhadap substansi rancangan yang sedang dibahas. Ketiadaan naskah yang mudah diakses membuat proses pemberian masukan menjadi terbatas, sehingga ruang koreksi terhadap pasal-pasal yang berpotensi bermasalah ikut menyempit. Bagi banyak pengamat, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga legislatif.

RUU Perampasan Aset sendiri mengatur bagaimana negara dapat mengambil harta hasil kejahatan, termasuk yang berasal dari tindak pidana korupsi. Karena itu, keterbukaan naskah bukanlah urusan teknis semata. Publik membutuhkan akses untuk membaca pasal-pasalnya agar dapat menilai apakah instrumen hukum baru ini cukup kuat memberikan efek jera atau justru menyisakan celah yang bisa dimanfaatkan. Pengesahan pada 19 November 2026 membuka tahap baru dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Perhatian kini bergeser ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menggunakan undang-undang ini di lapangan, serta ke MKD yang harus menimbang aduan ICW secara saksama. Kedua hal itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah janji pemberantasan korupsi berjalan sesuai harapan masyarakat. Sampai Jumat siang, Habiburokhman memilih tidak memperpanjang polemik, dengan menegaskan bahwa proses telah dijalankan sebaik mungkin dan kritik tetap diterima sebagai bagian dari kerja wakil rakyat.

Penulis