Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pertemuan empat matanya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pertemuan tersebut bukan membahas politik, melainkan koordinasi soal rencana revisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI. Pertemuan berlangsung pada Kamis (19/11), sehari sebelum Dasco menjelaskan duduk perkara kepada awak media pada Jumat (20/11).
Koordinasi Awal di Tengah Penyusunan Prolegnas
Dasco menjelaskan, kedatangan Sjafrie ke Senayan berlangsung bersamaan dengan proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. Prolegnas merupakan daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas pada periode tertentu, sehingga masukan dari kementerian dan lembaga menjadi penting agar daftar tersebut mencerminkan kebutuhan aktual pemerintahan dan negara.
Menurut Dasco, Sjafrie datang untuk mengomunikasikan rencana Kementerian Pertahanan merevisi dua undang-undang sekaligus, yakni UU Pertahanan dan UU TNI. Dalam pertemuan itu, Sjafrie berkoordinasi dengan Dasco selaku pimpinan DPR yang membawahi Badan Legislasi. Selain itu, Menhan juga menjalin komunikasi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, mengingat Komisi I merupakan alat kelengkapan dewan yang menangani bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi.
“Jadi gini, pertemuan dengan Pak Sjafrie, Menteri Pertahanan kemarin itu, karena begini, kebetulan DPR ini kan akan membahas Prolegnas,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jumat (20/11). Ia menambahkan bahwa komunikasi semacam itu adalah hal biasa dan memang seharusnya dilakukan antara pemerintah dan parlemen sebagai mitra kerja. Dasco juga mengaku sudah mengenal Sjafrie dengan baik, sehingga pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan.
Bantah Bahas Politik, Tegaskan Hanya soal Undang-Undang
Dasco membenarkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung empat mata atau hanya dihadiri oleh dirinya dan Sjafrie. Namun, ia menegaskan tidak ada obrolan soal politik dalam pertemuan itu. Menurutnya, seluruh pembicaraan terfokus pada rencana revisi dua undang-undang tersebut serta arah Prolegnas ke depan. “Nggak ada. Kami bahas itu saja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan demikian,” ungkap Dasco. “Ya, saya ketemu, ya memang berdua saja, tapi kita ya bicara itu saja,” tambahnya.
Penegasan itu tampaknya penting untuk meredam spekulasi publik, mengingat pertemuan tertutup antara elite partai dan pembantu presiden di kawasan parlemen kerap dikaitkan dengan manuver politik. Dengan menyebutnya sebagai koordinasi antarmitra, Dasco berupaya menempatkan pertemuan tersebut sebagai bagian dari proses ketatanegaraan yang wajar dan bukan negosiasi politik praktis.
Usulan Belum Resmi Masuk DPR
Satu hal yang ditekankan Dasco adalah status usulan revisi undang-undang tersebut. Ia menyebut usulan itu belum masuk secara resmi ke DPR dan pertemuan dengan Sjafrie baru sebatas koordinasi awal. Apabila usulan resmi masuk, DPR akan membahasnya sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari rapat pimpinan hingga rapat Badan Musyawarah yang menentukan jadwal dan prioritas pembahasan.
Menurut Dasco, pembahasan juga mesti melibatkan komisi terkait dan diputuskan secara kolektif kolegial, tidak bisa hanya oleh pimpinan DPR. “Kalau soal setuju, nggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Tetapi, kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri,” kata Dasco. Ia menambahkan, materi RUU Pertahanan belum sampai ke parlemen karena sifatnya masih sebatas koordinasi. “Ya, kan itu kan belum resmi, baru koordinasi, nanti kalau usulan resminya masuk, baru kan kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR,” imbuhnya. Dari keterangan itu, diketahui bahwa Sjafrie sebelumnya juga menemui Dasco dan menyebut pembicaraannya membahas revisi UU Pertahanan.
Bola di Kementerian Pertahanan
Dengan posisi tersebut, kini bola berada di Kementerian Pertahanan untuk mengirim usulan resmi ke DPR. Setelah surat usulan masuk, barulah DPR dapat menjadwalkan pembahasannya melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum akhirnya masuk ke Prolegnas. Proses ini menentukan seberapa cepat revisi dua undang-undang tersebut bergerak ke tahap pembahasan substantif.
Dampaknya bagi publik terasa langsung. Revisi UU Pertahanan dan UU TNI akan mengatur hal-hal yang menyangkut anggaran pertahanan hingga penempatan prajurit. Regulasi itu juga bersinggungan dengan tata kelola sumber daya pertahanan, hubungan sipil-militer, serta hak dan kewajiban prajurit dalam berbagai operasi. Jika DPR lambat membahasnya, aturan yang berlaku tetap merujuk pada undang-undang lama, meski kebutuhan organisasi dan tantangan ancaman terus berkembang.
Oleh karena itu, publik akan menunggu dua hal. Pertama, seberapa cepat Kementerian Pertahanan menyampaikan usulan resmi beserta naskah akademik dan daftar inventarisasi masalahnya. Kedua, seberapa terbuka DPR merancang pembahasan agar melibatkan partisipasi masyarakat, mengingat undang-undang di sektor pertahanan menyangkut kepentingan nasional yang luas dan berdampak jangka panjang bagi tata kelola negara.
