Puan: RUU Perampasan Aset Sah Setelah 18 Tahun

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bukan merupakan hasil desakan pihak mana pun. RUU yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen itu resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis. Pengesahan tersebut dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan RUU dinyatakan rampung.

Pengesahan Ditegaskan Bukan karena Tekanan

Dalam sambutannya sebelum mengambil persetujuan dalam rapat paripurna, Puan Maharani secara khusus menepis anggapan bahwa DPR RI bergerak hanya karena tekanan publik yang selama ini gencar mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, seluruh proses pembahasan berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan hasil kerja panjang lembaga legislatif bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, bukan respons sesaat terhadap desakan dari luar.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan Maharani di hadapan peserta rapat paripurna. Pernyataan itu sekaligus menjawab narasi yang berkembang di ruang publik bahwa DPR RI baru mengakselerasi pembahasan RUU ini setelah mendapat sorotan dan tekanan yang kuat dari masyarakat, akademisi, serta organisasi antikorupsi.

Puan juga memaparkan sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan bahwa penyusunan RUU ini mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Sedikitnya terdapat 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang digelar selama proses pembahasan. Selain itu, Komisi III DPR RI melakukan 15 kunjungan kerja yang tersebar di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap masukan langsung dari masyarakat. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa substansi undang-undang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.

Ia menambahkan, telah dilakukan pula penelitian, penelaahan, serta evaluasi terhadap rancangan aturan tersebut. Tujuannya agar undang-undang baru ini tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah menyampaikan hal itu, Puan meminta persetujuan dari setiap fraksi, lalu mengetuk palu tanda RUU tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.

Jalan Panjang 18 Tahun Pembahasan

Pengesahan RUU Perampasan Aset menandai berakhirnya perjalanan panjang yang telah berlangsung selama 18 tahun. Angka tersebut menunjukkan betapa lama wacana perampasan aset tertahan di ruang legislasi, meskipun kebutuhan akan payung hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi telah lama dirasakan berbagai kalangan. Selama bertahun-tahun, RUU ini sempat beberapa kali masuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional, namun selalu belum sampai pada tahap pengesahan.

Bagi banyak pihak, pengesahan pada hari Kamis tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Puan menegaskan bahwa proses yang ditempuh tidak berjalan secara terburu-buru. Rangkaian rapat dengar pendapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, akademisi, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil, disebutnya sebagai bukti bahwa pembahasan dilakukan secara mendalam dan terbuka. Begitu pula dengan kunjungan kerja ke berbagai daerah yang ditujukan untuk menyerap aspirasi warga di tingkat lokal.

DPR RI juga memastikan bahwa undang-undang ini tidak berbenturan dengan KUHAP dan KUHP. Penelitian dan evaluasi yang dilakukan diarahkan agar aturan baru nantinya tidak menimbulkan konflik norma dengan hukum acara pidana yang sudah ada. Harmonisasi antarpengaturan dinilai penting mengingat perampasan aset menyentuh langsung mekanisme penyidikan, penuntutan, serta eksekusi putusan pengadilan yang selama ini diatur dalam KUHAP.

Dampak bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan membawa angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Selama ini, para pelaku tindak pidana korupsi kerap lolos dari penyitaan harta kekayaan karena belum tersedianya payung hukum yang memadai untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Dengan kehadiran undang-undang ini, negara memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil kejahatan, termasuk aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Bagi masyarakat, kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu menutup celah bagi para koruptor untuk menikmati hasil perbuatan curangnya. Aset yang berhasil disita dapat dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, maupun program kesejahteraan sosial. Mekanisme perampasan aset juga dinilai memberi efek jera yang lebih nyata dibandingkan pidana penjara semata, karena menyasar motif ekonomi yang menjadi akar dari banyak kasus korupsi.

Meski demikian, implementasi aturan ini tetap memerlukan pengawasan yang ketat dari publik. Harapan terbesar masyarakat adalah agar undang-undang ini tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Konsistensi penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, serta transparansi dalam pengelolaan aset sitaan akan menjadi kunci keberhasilannya di lapangan. Tanpa dukungan tersebut, undang-undang ini berisiko kehilangan daya gugahnya.

Langkah Berikutnya Setelah Pengesahan

Setelah resmi disahkan, undang-undang perampasan aset akan menjadi landasan hukum baru dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menyesuaikan prosedur dan mekanisme kerja mereka dengan ketentuan baru tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting agar aturan ini dapat dipahami secara luas, termasuk hak-hak pihak yang berpotensi terdampak.

DPR RI melalui Komisi III telah melakukan kajian agar undang-undang ini tidak tumpang tindih dengan KUHAP maupun KUHP, sehingga proses transisi diharapkan berjalan lebih mulus. Puan Maharani menyampaikan harapannya agar undang-undang ini membawa manfaat nyata bagi bangsa Indonesia. “Semoga bermanfaat bagi bangsa Indonesia,” ucapnya dalam rapat paripurna.

Dengan pengesahan tersebut, angka 18 tahun kini menjadi penanda betapa panjang perjalanan sebuah rancangan undang-undang yang sangat dinanti. Bola kini berada di tangan para penegak hukum untuk menjalankannya secara konsisten dan profesional. Keberhasilan undang-undang ini pada akhirnya tidak akan diukur dari momen pengesahannya di ruang paripurna, melainkan dari seberapa banyak aset hasil kejahatan yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Penulis