Illicit Enrichment Batal Masuk RUU Perampasan Aset

JAKARTA — Ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar dipastikan tidak akan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap dua alasan utama di balik keputusan tersebut dalam konferensi pers usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Keputusan ini sekaligus menutup salah satu pintu yang selama ini didorong kelompok masyarakat sipil untuk menjerat pejabat yang kekayaannya melonjak tanpa penjelasan.

Beragam Aspirasi hingga Perbandingan Lintas Negara

Habiburokhman menjelaskan bahwa alasan pertama adalah beragamnya aspirasi yang masuk ke DPR. Menurut dia, parlemen telah menampung masukan dari publik hingga para ahli, dan hasilnya terbelah antara pihak yang mendukung dan menolak ketentuan tersebut. “Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers seusai rapat paripurna.

Alasan kedua, Komisi III DPR menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari kajian tersebut, sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau bahkan membatalkan ketentuan serupa. Habiburokhman memaparkan bahwa Amerika Serikat tidak mengenal dan tidak menerapkan ketentuan itu karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Inggris juga dilaporkan tidak menerapkannya. Sementara di Jerman, aturan serupa bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” ujarnya.

Dari perbandingan itu, DPR menilai ketentuan illicit enrichment menyimpan persoalan serius soal perlindungan hak asasi manusia. Persoalan inilah yang membuat mayoritas fraksi memilih tidak memasukkannya ke dalam RUU. Dua alasan tersebut menjelaskan mengapa dorongan masyarakat sipil tidak berbuah. Masukan publik memang ditampung, tetapi hasilnya tidak bulat mendukung, sementara kajian lintas negara justru memperkuat kubu yang menolak.

Apa Artinya bagi Pemberantasan Korupsi

Bagi publik, tidak masuknya illicit enrichment berarti jalur pembuktian terhadap pejabat yang kaya di luar batas kemampuannya tetap bergantung pada alat bukti lain. Korupsi tetap harus dibuktikan lewat perbuatan yang jelas, bukan semata dari selisih harta. Inilah yang membuat sejumlah kalangan kecewa. Mereka menilai illicit enrichment adalah jawaban atas kasus-kasus di mana penyidik kesulitan membuktikan asal-usul kekayaan karena transaksi dilakukan secara rapi dan berlapis.

Di sisi lain, DPR berpegangan pada prinsip bahwa seseorang tidak bisa dihukum hanya karena hartanya bertambah. Prinsip itu dianggap sejalan dengan praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan putusan Mahkamah Konstitusi Jerman. RUU Perampasan Aset sendiri tetap dibahas sebagai payung hukum untuk merampas harta hasil tindak pidana. Hanya saja, pintu masuk lewat kekayaan yang tidak wajar tidak disediakan di dalamnya. Artinya, aparat penegak hukum akan tetap bekerja dengan alat bukti konvensional, sementara tuntutan untuk memasukkan illicit enrichment bisa kembali muncul di kemudian hari.

Pernyataan Habiburokhman disampaikan usai rapat paripurna DPR, yang menandakan pembahasan RUU Perampasan Aset sudah melewati tahap pengambilan keputusan di parlemen, setidaknya untuk perkara illicit enrichment. Yang tersisa kini adalah bagaimana aturan itu diterapkan saat sah menjadi undang-undang. Habiburokhman tidak menutup kemungkinan masukan publik terus mengalir. Namun untuk saat ini, keputusan sudah diambil: illicit enrichment tidak menjadi bagian dari RUU Perampasan Aset, dengan alasan beragamnya aspirasi dan jejak penolakan di sejumlah negara.

Penulis