Puan Minta Publik Bersabar, 25 November Dua Nama Cawapres

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik berhenti berspekulasi mengenai siapa calon wakil presiden yang akan mengisi kursi kosong pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru akan mengusulkan dua nama pada tanggal 25. Pernyataan tersebut disampaikan Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), saat sejumlah nama mulai mencuat di bursa cawapres.

Hak Prerogatif Presiden yang Harus Dihormati

Dalam keterangannya kepada wartawan, Puan menekankan bahwa penentuan calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara. Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak membangun asumsi liar sebelum Presiden resmi menyerahkan nama ke publik. “Jangan berandai-andai terkait dengan wapres. Itu hak prerogatif Presiden. Insyaallah tanggal 25, dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden. Tunggu dulu, kita tunggu dengan sabar,” kata Puan.

Pernyataan itu keluar ketika sejumlah nama mulai diperbincangkan, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Puan sendiri tidak membantah maupun membenarkan ihwal nama tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa DPR akan mendukung siapa pun yang diajukan oleh Presiden. “Nama yang diusulkan oleh Presiden tentu saja kita dukung karena itu merupakan hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif memilih menempatkan diri sebagai pihak yang menunggu dan mengawal proses, bukan sebagai pihak yang ikut menentukan arah pilihan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memang diatur melalui mekanisme konstitusional yang menempatkan Presiden sebagai pemegang inisiatif dalam mengajukan calon, sementara parlemen menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pernyataan Puan dapat dibaca sebagai penegasan bahwa DPR akan mengikuti prosedur tersebut secara tertib.

PDIP Tidak Mengusulkan Nama

Menariknya, Puan memastikan bahwa PDIP tidak mengirimkan kandidat untuk posisi wakil presiden. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden. “Nggak ada, semuanya, semua yang terbaik hak prerogatif Presiden,” kata Puan. Artinya, partai pemenang Pemilu 2024 itu memilih menunggu tanpa ikut memasukkan nama ke meja Presiden.

Bagi publik, pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa panggung seleksi cawapres sepenuhnya berada di tangan Prabowo. PDIP menempatkan diri sebagai pendukung keputusan Presiden, bukan sebagai pengusul nama. Sikap itu sekaligus menepis anggapan bahwa partainya ikut bermain dalam bursa cawapres yang saat ini ramai diperbincangkan di ruang publik dan pemberitaan.

Dengan tidak mengajukan nama, PDIP seolah menjaga jarak dari potensi tarik-menarik politik yang bisa melemahkan posisi Presiden. Langkah ini juga memberi ruang bagi kepala negara untuk menimbang kandidat berdasarkan pertimbangan pemerintahan, bukan sekadar kepentingan koalisi. Namun, sikap tersebut tetap menuai perhatian karena PDIP merupakan partai besar yang memiliki basis massa signifikan dan keputusan politiknya selalu dinantikan publik.

Mundurnya Gibran dan Dampak bagi Pemerintahan

Puan juga menyinggung pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ia menyatakan menghormati keputusan tersebut. “Kami hormati, kami hargai keputusan yang sudah diambil, ya sudah,” tuturnya. Ditanya apakah mundurnya Gibran akan menjadi bahan evaluasi, Puan berharap keputusan itu membawa hasil terbaik. “Yang terbaik untuk bangsa dan negara,” pungkasnya.

Bagi masyarakat, tenggat 25 November menjadi penanda penting. Kursi wakil presiden yang kosong menyangkut roda pemerintahan sehari-hari, mulai dari proses pengambilan kebijakan, koordinasi antar kementerian dan lembaga, sampai pelaksanaan program yang langsung menyentuh warga. Kekosongan jabatan dalam waktu lama berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika pemerintah tengah menjalankan agenda pembangunan dan menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis.

Selama nama belum diajukan, publik hanya memiliki satu kepastian: jumlah kandidat yang akan disodorkan Presiden, yakni dua nama sebagaimana disampaikan Puan. Sampai Kamis (19/11), belum ada nama resmi yang diserahkan ke publik. Semua pihak masih menunggu tanggal 25 untuk mengetahui siapa saja yang akan masuk dalam daftar usulan tersebut.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana proses pengajuan dua nama itu berjalan, apakah sesuai dengan kerangka konstitusional dan diterima secara politik oleh parlemen. Yang terpenting, hasil akhir dari proses ini diharapkan mampu memastikan roda pemerintahan berjalan stabil dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Seperti pesan Puan, semua pihak sebaiknya menahan diri dan menunggu dengan sabar hingga keputusan resmi Presiden diumumkan.

Penulis