Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya angkat bicara mengenai dukungan sejumlah kalangan agar dirinya mengisi kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Dalam pernyataannya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2026), politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa siapa pun yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden sepenuhnya menjadi hak Presiden Prabowo Subianto.
Dasco Serahkan Keputusan Sepenuhnya kepada Presiden
Dasco menyampaikan bahwa pengusulan calon wakil presiden merupakan kewenangan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hak tersebut melekat penuh pada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia pun meminta agar semua pihak menghormati mekanisme yang telah digariskan oleh konstitusi dan menyerahkan keputusan akhir kepada presiden.
“Yang pertama saya sampaikan bahwa sekali lagi hak dalam pengusulan calon wakil presiden itu yang diatur dengan undang-undang adalah hak penuh daripada bapak presiden,” kata Dasco kepada wartawan usai menghadiri agenda di parlemen. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah kalangan menyuarakan dukungan agar ia menduduki jabatan wakil presiden. Dasco menyebut dukungan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar terjadi.
Meski menerima dorongan, Dasco memilih untuk tidak mengklaim dukungan tersebut. Ia justru menekankan pentingnya menahan diri dan bersama-sama menghormati keputusan yang nantinya diambil oleh presiden. “Tapi marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh bapak presiden kita, sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan Konsisten yang Diulang Dua Hari Berturut-turut
Sikap tersebut bukan kali pertama disampaikan Dasco. Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), ia sudah menyampaikan hal serupa di tempat yang sama. Saat itu Dasco menegaskan bahwa calon wakil presiden yang nantinya diusulkan presiden akan diserahkan kepada MPR sesuai amanat undang-undang. Ia kembali mengajak semua pihak menghormati hak konstitusional Presiden Prabowo.
“Terkait dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui UUD bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan kepada MPR,” kata Dasco. Dengan kata lain, selama dua hari berturut-turut ia memilih tidak mengklaim dukungan yang mengarah pada namanya. Ia berulang kali menarik garis tegas bahwa kewenangan pengusulan berada di tangan presiden.
Sikap ini dinilai sebagai sinyal bahwa Partai Gerindra tidak akan mendorong nama secara terbuka dalam proses pengisian kursi wakil presiden. Dasco dan Gerindra tampaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo sebagai pemegang hak konstitusional. Pendekatan tersebut juga membantu meredam spekulasi liar mengenai siapa yang bakal duduk mendampingi presiden.
Tenggat Sidang Paripurna MPR 9 Desember 2026
Kekosongan jabatan wakil presiden sendiri telah masuk dalam pembahasan di tingkat pimpinan lembaga negara. Rapat Gabungan MPR memutuskan memundurkan Sidang Paripurna MPR yang semula dijadwalkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Keputusan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan pers di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Rapat gabungan tersebut dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi di MPR, serta kelompok DPD.
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani. Dengan demikian, panggung penentuan siapa pendamping Prabowo sudah memiliki tanggal pasti. Sidang paripurna itu sekaligus menjadi momen pelantikan dan pengesahan wakil presiden baru.
Kursi wakil presiden yang kosong bukan sekadar urusan internal partai politik. Jabatan tersebut ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan Prabowo, termasuk program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, pernyataan Dasco dibaca sebagai penegasan bahwa mekanisme konstitusional akan diutamakan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Dari sisi mekanisme, DPR dan MPR hanya berperan dalam proses setelah nama calon masuk, sementara pengusulan tetap menjadi ranah presiden.
Bagi publik, yang perlu dicatat adalah tenggatnya. Pada 9 Desember 2026, MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus melantik dan mengesahkan wakil presiden terpilih. Sampai tanggal itu tiba, nama calon berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dasco sendiri telah menyatakan tidak akan mengomentari lebih jauh dan memilih menunggu keputusan presiden. Semua mata kini mengarah ke Istana, menanti nama yang akan diajukan ke MPR.
