Badan Legislasi DPR RI menyetujui hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU Perubahan atas UU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai usulan inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Dengan keputusan itu, kedua RUU kini masuk ke dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR.
Penyesuaian terbatas, bukan perubahan menyeluruh
Ketua Baleg DPR Bob Hasan meminta persetujuan rapat setelah mendengarkan pandangan mini fraksi dari masing-masing partai. Ia menyebut kedua RUU tersebut dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan itu menegaskan bahwa arah perubahan yang dipilih bukanlah revisi menyeluruh terhadap dua undang-undang yang menjadi dasar pembentukan kedua provinsi, melainkan penyesuaian terbatas yang menyentuh potensi daerah.
Ketua Panitia Kerja RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan, mengatakan perubahan kedua undang-undang tersebut dilakukan secara terbatas. Menurutnya, arah perubahan adalah memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata. “Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang provinsi NTT, dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sturman dalam rapat.
Draf perubahan memuat ketentuan mengenai karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Untuk NTB, karakteristik wilayah yang diatur mencakup kawasan pesisir dan pantai, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, taman nasional, hingga kawasan pelawangan yang menjadi bagian dari potensi strategis pariwisata. Sementara NTT mendapat cakupan berbeda, yaitu kawasan pesisir, pantai, pegunungan, perbukitan, taman nasional, kepulauan, sampai kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.
Obligasi daerah hingga pungutan wisatawan asing
Pasal 5 draf perubahan membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendanaan lain di luar dukungan pemerintah pusat. Sumbernya beragam, mulai dari penerbitan obligasi daerah hingga dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Khusus NTB, pemerintah daerah dapat memungut biaya dari wisatawan asing untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam. Daerah juga dapat menerima bantuan dari pihak nonpemerintah serta dana tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
“Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menerbitkan obligasi daerah, melakukan pungutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam, menerima bantuan dari pihak non-pemerintah, menerima dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Sturman saat membacakan laporan Panja. Ketentuan serupa masuk dalam draf perubahan UU Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT dapat menerima kontribusi dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta menerbitkan instrumen pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Aturan yang lebih rinci soal sumber pendanaan itu akan dituangkan melalui peraturan daerah masing-masing provinsi.
Dalam kerangka otonomi daerah, ruang fiskal memang menjadi persoalan klasik bagi banyak provinsi. Ketergantungan pada dana transfer pusat sering membuat daerah sulit membiayai program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan lokal. Karena itu, pembukaan akses terhadap instrumen seperti obligasi daerah dan skema pendanaan alternatif dinilai sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Namun, instrumen semacam ini juga menuntut kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai, mulai dari perencanaan, transparansi, hingga akuntabilitas penggunaannya.
Batas dua tahun untuk aturan turunan
Panja juga menyepakati penambahan ketentuan mengenai batas waktu pembentukan peraturan sebagai tindak lanjut perubahan kedua undang-undang tersebut. “Panja menambahkan ketentuan mengenai limitasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan,” ujar Sturman. Sebelumnya, Panja menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT. Pembahasan materi kedua RUU kemudian dilanjutkan secara intensif dalam rapat Panja.
Bagi warga NTB dan NTT, perubahan ini berpotensi mengubah cara daerah mengumpulkan uang. Pungutan terhadap wisatawan asing dan obligasi daerah memberi ruang fiskal lebih luas, tetapi penerapannya bergantung pada peraturan daerah yang belum disusun. Pelaku usaha pariwisata di dua provinsi juga perlu mencermati klausul dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut masuk dalam skema pendanaan yang diatur. Sementara itu, tenggat dua tahun membuat pemerintah daerah memiliki patokan yang jelas untuk menerbitkan aturan turunan. Tanpa perda, ketentuan soal pungutan dan obligasi daerah tidak dapat dijalankan.
Kedua RUU selanjutnya diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR. Sturman menyebut perubahan terbatas ini menyasar peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rakyat di dua provinsi. Sejumlah pengamat menilai hasil akhirnya akan sangat bergantung pada kualitas aturan turunan yang disusun pemerintah daerah, sebab tanpa perda yang jelas dan transparan, potensi baru dalam draf perubahan tersebut hanya akan menjadi kewenangan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
