Pengamat politik pemerintahan Bawono Kumoro menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Penilaian itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, dengan alasan utama bahwa Dasco dianggap mampu menuntaskan berbagai persoalan warga, termasuk urusan tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut Bawono, sosok pendamping presiden bukan sekadar jabatan politik yang diisi berdasarkan popularitas. Bagi kelompok honorer dan PPPK paruh waktu yang masih menunggu kepastian status kepegawaian, nama siapa yang duduk di kursi wakil presiden menjadi persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, bukan hanya urusan politik Jakarta. Keputusan politik di tingkat pusat dinilai bakal menentukan arah kebijakan kepegawaian dalam tiga tahun ke depan.
Dasco Dinilai Mampu Jadi Jembatan Aspirasi Honorer dan PPPK
Bawono menilai Dasco dapat berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Kelompok honorer dan PPPK paruh waktu yang menuntut kejelasan status, menurut dia, termasuk di antara kelompok yang mendapat perhatian dari politikus Partai Gerindra tersebut. Rekam jejak Dasco dalam menangani berbagai persoalan warga menjadi dasar penilaian itu.
Dasco dinilai telah menyelesaikan beragam persoalan, mulai dari isu buruh, ojek daring, hingga tenaga honorer dan PPPK. Deretan persoalan tersebut yang membuat Bawono menempatkan Dasco sebagai figur ideal untuk mendampingi Prabowo. Menurutnya, kemampuan menjembatani kepentingan kelompok pekerja dengan kebijakan pemerintah menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden.
Bawono juga menegaskan bahwa seluruh partai dalam koalisi pemerintahan memiliki peluang yang sama untuk mengusulkan kader terbaiknya sebagai calon pengganti Gibran. Nama-nama yang diajukan bakal melewati mekanisme internal partai masing-masing sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden. Proses itu dinilai penting agar calon yang muncul memiliki legitimasi politik yang kuat.
Presiden Prabowo, kata dia, kemungkinan besar akan meminta pandangan serta persetujuan dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju sebelum mengirim dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Mekanisme itu menjadi bagian dari proses konstitusional yang harus dilalui dalam pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan.
“Partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju pasti akan diminta pandangan serta persetujuan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum mengirimkan dua nama calon itu kepada MPR RI,” kata Bawono kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Soliditas Kabinet dan Pengawasan Program Unggulan Jadi Pertimbangan Utama
Bawono menekankan bahwa Presiden tidak hanya melihat popularitas calon semata. Kapasitas calon untuk membantu jalannya pemerintahan selama tiga tahun ke depan menjadi pertimbangan utama yang akan dipakai kepala negara dalam menentukan pilihannya. Hal itu dinilai wajar mengingat sisa masa jabatan masih cukup panjang dan program-program prioritas harus tetap berjalan.
Dua hal yang disebut bakal menjadi penilaian utama adalah kemampuan memperkuat soliditas kabinet dan mengawasi pelaksanaan program unggulan pemerintah. Program yang dimaksud antara lain makan bergizi gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih. Keduanya merupakan program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas dan menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
“Presiden akan menimbang apakah nama calon yang diajukan itu memiliki kapasitas mumpuni dalam membantu Presiden di tiga tahun masa pemerintahan ini ke depan, terutama dalam hal memperkuat soliditas kabinet dan monitoring pelaksanaan program-program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Bawono.
Dari situ, perdebatan soal siapa pendamping Prabowo sebenarnya bukan sekadar soal siapa yang paling populer di partai. Yang diuji adalah kemampuan menjalankan roda pemerintahan dan menjaga program-program yang menyentuh langsung kehidupan warga. Kandidat yang muncul nantinya diharapkan mampu memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan gejolak di internal kabinet.
Bagi honorer dan PPPK paruh waktu, kepastian status kepegawaian tetap menjadi taruhan sehari-hari. Mereka bekerja dengan masa kerja dan hak yang belum sepenuhnya jelas, sementara keputusan politik di Jakarta bisa menentukan arah kebijakan tiga tahun ke depan. Ketidakpastian status ini kerap menjadi sumber kekhawatiran, terutama terkait masa depan karier, tunjangan, dan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor pelayanan publik.
Nama-nama calon wakil presiden memang belum final. Namun arah pembicaraan sudah terlihat jelas: pengalaman menangani persoalan kelompok pekerja dan honorer menjadi salah satu ukuran yang dipakai pengamat untuk menilai kelayakan calon. Publik, khususnya kalangan honorer dan PPPK, kini menantikan sosok yang tidak hanya memiliki kapasitas politik, tetapi juga kepekaan terhadap persoalan warga yang masih menantikan kepastian status kepegawaian mereka.
