Aliansi Maluku Usulkan Dasco Jadi Wapres, Surat ke Istana

Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta resmi mengusulkan nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu disampaikan dalam sebuah deklarasi di Condet, Jakarta Timur, pada Senin (16/11), dan surat pernyataan dukungan dijadwalkan diserahkan langsung ke Istana Presiden pada sore hari yang sama.

Pengalaman politik dan komunikasi lintas partai jadi alasan utama

Koordinator Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta, Mochtar Marasabessy, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin usulan tersebut berhenti sebagai wacana di tingkat publik. Menurutnya, surat pernyataan dukungan akan dibawa langsung ke Istana Presiden agar diterima oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan. “Surat pernyataan dari kami, sore ini juga kami sampaikan ke Istana Presiden,” ujar Mochtar dalam deklarasi tersebut.

Mochtar menjelaskan bahwa integritas dan rekam jejak Dasco selama bertugas di parlemen menjadi pertimbangan paling utama. Ia menilai kepemimpinan Dasco telah teruji, bersih, serta memiliki komitmen kuat untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah dinamika politik nasional yang kerap menghadirkan perbedaan pandangan. Bagi aliansi, sosok yang mampu merawat kebersamaan menjadi kebutuhan mendesak dalam pemerintahan saat ini.

Selain soal integritas, kemampuan Dasco membangun komunikasi dengan berbagai partai politik juga menjadi sorotan. Aliansi menilai keterampilan bernegosiasi dan menjembatani kepentingan politik yang berbeda merupakan modal penting bagi seorang wakil presiden. Dalam sistem presidensial yang melibatkan banyak partai dalam koalisi, kemampuan mendialogkan kepentingan antarpartai dinilai dapat memperlancar jalannya pemerintahan dan mengurangi potensi gesekan politik yang tidak perlu.

Dukungan yang disampaikan aliansi tersebut juga membawa agenda daerah kepulauan. Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta berharap Dasco berkomitmen mendorong perekonomian wilayah kepulauan serta menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Bagi masyarakat Maluku, isu ekonomi kepulauan dan perlindungan wilayah laut bukan sekadar wacana, melainkan persoalan sehari-hari yang menyangkut mata pencaharian nelayan, konektivitas antarpulau, hingga pengawasan perbatasan laut.

Dukungan mengalir dari Gerindra Maluku hingga NasDem

Usulan kepada Presiden tidak hanya datang dari kelompok masyarakat sipil. Gubernur Maluku sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Izaac Lewerissa, menyampaikan dukungan kepada Dasco pada Minggu (15/11/2026). Hendrik menekankan pengalaman komunikasi politik Dasco sebagai pertimbangan utama, sekaligus mengingatkan bahwa pemilihan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu menempatkan usulan tersebut secara jelas sebagai masukan politik, bukan keputusan yang sudah final.

Dukungan serupa datang dari Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Ia menyatakan partainya mendukung Dasco karena menilai figur tersebut memiliki integritas dan rekam jejak yang dapat membantu meringankan tugas Presiden. Dukungan dari partai di luar Gerindra menunjukkan bahwa nama Dasco memiliki daya tarik lintas partisan, sebuah modal yang relevan apabila kursi wakil presiden nantinya diisi melalui pertimbangan koalisi.

Rangkaian dukungan itu memberi gambaran bahwa nama Dasco memperoleh dorongan dari sejumlah kelompok dengan alasan yang saling beririsan: pengalaman politik, kemampuan komunikasi, dan integritas. Meski demikian, seluruh dukungan tersebut masih berstatus usulan. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden berada di tangan Presiden sendiri, dengan tetap memperhatikan tahapan konstitusional yang berlaku, termasuk proses di Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila kursi wakil presiden kosong.

Usulan masih menunggu keputusan Presiden

Di tengah arus dukungan yang terus disampaikan, proses pengisian kursi wakil presiden tetap bergantung pada langkah Presiden dan tahapan ketatanegaraan di MPR. Surat dari Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta kini diarahkan ke Istana melalui Mochtar, menjadikan aspirasi kelompok masyarakat tersebut bagian dari deretan masukan yang diterima istana. Publik akan menantikan bagaimana pemerintah merespons aspirasi itu, apakah akan ditindaklanjuti secara formal atau tetap menjadi wacana politik yang berkembang di ruang publik.

Terlepas dari hasil akhirnya, deklarasi tersebut menunjukkan bahwa isu pengisian kursi wakil presiden telah menarik perhatian tidak hanya kalangan elite partai, tetapi juga kelompok masyarakat daerah. Bagi aliansi, ada dua kepentingan yang ingin diangkat melalui usulan ini: rekam jejak politik Dasco di parlemen dan harapan agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pembangunan wilayah kepulauan serta perlindungan laut Indonesia. Kedua isu itu akan menjadi tolok ukur bagi kelompok masyarakat dalam menilai arah pemerintahan ke depan.

Surat dukungan itu dijadwalkan disampaikan ke Istana Presiden pada sore Senin (16/11). Setelahnya, bola berada di tangan Presiden untuk mempertimbangkan aspirasi yang datang dari daerah, partai politik, maupun masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan politik yang bersifat strategis bagi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.

Penulis