Cawapres Pengganti Gibran Dipilih 9 Desember

MPR resmi menetapkan pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal itu bergeser dari rencana semula 2 Desember setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penundaan agar memiliki waktu membahas calon bersama partai koalisi dan sejumlah tokoh nasional.

Prabowo Minta Waktu Satu Pekan

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pimpinan MPR menerima permintaan Presiden Prabowo dalam rapat gabungan pada Senin sore, 16 November. Dalam rapat tersebut, pimpinan lembaga legislatif itu menyepakati bahwa sidang paripurna akan dirangkaikan dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.

“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan wapres,” kata Muzani dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Muzani, pimpinan MPR memahami betul padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo. Selain itu, kepala negara masih membutuhkan ruang untuk berbicara dengan partai pengusung, partai-partai anggota koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum memutuskan siapa yang akan diusulkan mendampingi dirinya di sisa masa jabatan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti sejak kursi dinyatakan kosong. Setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR, presiden wajib mengajukan dua nama calon dalam tenggat 14 hari. Dengan jadwal baru ini, seluruh proses politik dan verifikasi nama harus tuntas sebelum sidang paripurna digelar pada 9 Desember.

Sebelumnya, pada rapat gabungan Jumat, 13 November, MPR meminta Prabowo segera mengirimkan dua nama calon wakil presiden untuk diverifikasi. Saat itu pula MPR menetapkan jadwal awal sidang pada 2 Desember. Permintaan penundaan datang setelah Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat malam.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partai-partai koalisi diberi waktu sepekan untuk membahas calon yang akan diusulkan. “Dikasih waktu satu minggu. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” ujar Zulkifli usai pertemuan tersebut.

Nama Calon Masih Menunggu Keputusan Presiden

Hingga kini belum ada nama resmi yang diajukan presiden kepada MPR. Sejumlah nama memang beredar dalam pembicaraan publik, antara lain Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Namun informasi yang tersedia menempatkan keduanya sekadar sebagai kemungkinan atau figur yang disebut pihak lain, bukan calon yang telah ditetapkan Prabowo.

Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai Dasco berpeluang menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2029 apabila mampu menunjukkan kinerja yang solid. Meski begitu, ia menegaskan bahwa jabatan wakil presiden pengganti Gibran tidak otomatis menjadi bekal menuju pemilihan berikutnya, sehingga tetap bergantung pada performa dan dukungan politik yang terbangun.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Parulian Paidi Aritonang menilai pengalaman Yusril di bidang akademik, hukum, dan pemerintahan sebagai pertimbangan yang layak diperhitungkan. Rekam jejak panjang di ranah ketatanegaraan disebut menjadi nilai tambah tersendiri bagi sosok yang berpotensi menduduki kursi wapres.

Proses pengisian jabatan wakil presiden bermula ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November, sekitar pukul 11.20 WIB. Melalui pernyataan video, Gibran menegaskan bahwa keputusannya merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia juga menyebut dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan.

Kendati demikian, kontroversi ijazah tetap menjadi latar politik pengunduran dirinya. Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah dari luar negeri. Lebih dari 120 anggota DPR juga mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu, 11 November, yang membuka jalan bagi proses pemakzulan.

Dampak bagi Peta Politik Nasional

Penetapan 9 Desember sebagai hari sidang paripurna memberi kepastian bagi publik mengenai kapan kursi wakil presiden yang kosong akan kembali terisi. Namun, kepastian tanggal belum menjawab pertanyaan utama: siapa dua nama yang akan diajukan presiden dan bagaimana hasil pembahasan di internal koalisi.

Bagi pemerintahan Prabowo, pengisian kursi wapres menjadi ujian pertama dalam mengelola dinamika koalisi yang gemuk. Presiden dituntut memilih figur yang tidak hanya mampu menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga menjaga kestabilan politik di tengah tekanan publik terkait isu ijazah dan penggunaan hak angket di DPR.

Dari sisi konstitusi, tenggat 60 hari dan kewajiban presiden mengajukan dua nama memberikan kerangka waktu yang tegas. Keterlambatan dalam mengirimkan nama berpotensi memperpanjang kekosongan jabatan dan memicu kritik bahwa proses pengisian kursi wapres berjalan lambat. Karena itu, satu pekan tambahan yang diminta Prabowo dinilai sebagai kesempatan terakhir sebelum seluruh perhatian beralih ke sidang paripurna.

Kini bola berada di tangan Presiden Prabowo. Keputusan mengenai dua nama calon akan menentukan arah pemerintahan dalam beberapa tahun mendatang, sekaligus menjadi sinyal bagaimana koalisi merespons tekanan politik yang terus menguat sejak pengunduran diri Gibran.

Penulis