Presiden Prabowo Subianto meminta negara-negara anggota ASEAN mempererat koordinasi untuk menghadapi kejahatan lintas negara dalam KTT ASEAN-Australia ke-6 di Manila, Filipina, pada Senin waktu setempat. Seruan itu secara khusus menyoroti empat ancaman yang dinilai mengancam keselamatan publik, yaitu perdagangan narkotika, perdagangan manusia, terorisme, dan penipuan daring. Pidato tersebut disiarkan oleh Sekretariat Presiden dari Jakarta.
Keamanan Warga sebagai Taruhan Kerja Sama Regional
Dalam pidatonya, Prabowo menempatkan keamanan warga sebagai taruhan langsung dari kerja sama regional. Menurut dia, kejahatan yang melintasi batas negara tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu pemerintah saja, seberapa besar pun kapasitas negara tersebut. Prinsip itu menjadi dasar mengapa ASEAN perlu memperlakukan kejahatan lintas negara sebagai persoalan bersama, bukan sekadar persoalan bilateral antara negara yang kebetulan bersinggungan.
“Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi masalah ini sendirian,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan itu sekaligus menggarisbawahi bahwa kemampuan satu negara membongkar jaringan kejahatan sering berhenti di batas yurisdiksinya, sementara pelaku justru bergerak bebas melewati batas tersebut.
Prabowo menyebut empat ancaman yang perlu ditangani bersama, yakni perdagangan narkotika, perdagangan manusia, terorisme, dan penipuan daring. Ia meminta koordinasi yang lebih erat agar upaya negara-negara di kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Perdagangan narkotika, perdagangan manusia, terorisme, dan penipuan daring memerlukan koordinasi yang lebih erat,” ujar Prabowo.
Keempat ancaman itu memiliki pola yang serupa: melibatkan lebih dari satu yurisdiksi atau wilayah kewenangan, menggunakan jaringan perantara yang tersebar di beberapa negara, dan memanfaatkan celah perbedaan aturan antarnegara. Karena itu, penindakan di satu negara saja tidak cukup untuk membongkar jaringan yang bergerak lintas batas. Prabowo mengaitkan kerja sama keamanan dengan perlindungan masyarakat dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.
Dampaknya terasa pada keamanan sehari-hari. Perdagangan manusia dan narkotika mengancam warga secara langsung, mulai dari kelompok rentan yang direkrut dengan janji pekerjaan hingga generasi muda yang menjadi sasaran peredaran gelap. Sementara itu, penipuan daring dapat menyasar korban tanpa dibatasi jarak, waktu, maupun kewarganegaraan. Kerja sama antarnegara menjadi penting agar informasi dan respons dapat bergerak melintasi batas yang sama dengan ancamannya.
Prabowo Dorong Langkah Praktis dan Protokol Krisis
Presiden meminta komitmen menjaga perdamaian dan keamanan diterjemahkan menjadi kemampuan yang benar-benar bisa digunakan saat krisis. Ia mengusulkan penguatan berbagi informasi, penyederhanaan protokol komunikasi krisis, serta langkah membangun kepercayaan di dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN. Usulan itu menyoroti persoalan yang kerap muncul di lapangan: kesepakatan politik sering sudah ada, tetapi prosedur teknis untuk bertindak cepat masih berlapis.
Protokol komunikasi krisis mengatur cara negara anggota bertukar informasi dan berkoordinasi saat menghadapi keadaan darurat. Penyederhanaan prosedur tersebut, bersama pertukaran informasi yang lebih lancar, dapat membantu pemerintah merespons ancaman lintas negara dengan lebih terarah, misalnya ketika sebuah jaringan kejahatan terdeteksi bergerak dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat. Tanpa jalur komunikasi yang jelas, peluang untuk menggagalkan pergerakan jaringan itu menyempit.
Prabowo juga menghubungkan stabilitas keamanan dengan pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, perdamaian dan keamanan kawasan menjadi fondasi agar pembangunan dapat berjalan. Logikanya, investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur tidak akan tumbuh optimal di kawasan yang dibayangi ancaman kejahatan terorganisasi maupun ketidakstabilan.
Perhatian itu meluas ke laut. Prabowo menilai kesejahteraan ekonomi negara-negara kawasan bergantung pada jalur maritim yang aman dan tidak terhambat. Ia meminta ancaman terhadap keamanan regional dihadapi melalui kerja sama yang lebih erat, mengingat kawasan Asia Tenggara memiliki jalur pelayaran yang menjadi denyut utama perdagangan.
Para pemimpin ASEAN dan Australia mengikuti forum di Manila saat Prabowo menyampaikan seruan tersebut. Langkah berikutnya yang ia dorong adalah memperkuat pertukaran informasi dan komunikasi krisis dalam mekanisme ASEAN. Bila dijalankan secara konsisten, dorongan itu berpotensi memperkuat kapasitas kawasan dalam menghadapi jaringan kejahatan yang bergerak lebih cepat daripada prosedur antarnegara. Sebaliknya, tanpa tindak lanjut yang konkret, seruan serupa berisiko berhenti sebagai pernyataan politik belaka, sementara ancaman lintas negara terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan celah yang ada.
