JAMBI — Nama Sufmi Dasco Ahmad kembali mencuat sebagai figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kursi tersebut kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya. Pandangan itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, di Jambi pada Sabtu.
Menurut Sutan, pengalaman Dasco mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjadi modal penting untuk mendukung koordinasi pemerintahan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pengusulan calon tetap berada di tangan Presiden, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nantinya memilih satu nama dari dua calon yang diajukan. Perubahan ini berdampak langsung pada proses pengisian jabatan wakil presiden. MPR telah menyurati Prabowo untuk mengirimkan dua nama calon, dan Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat itu disampaikan.
Sufmi Dasco dan kesinambungan pemerintahan
Sutan, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, menekankan pentingnya rekam jejak serta kedekatan kerja Dasco dengan Prabowo sebagai bahan pertimbangan. Menurutnya, pengalaman bersama dapat membantu menjaga kesinambungan dan efektivitas koordinasi pemerintahan. Ia menilai bahwa sosok wakil presiden tidak sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis yang harus mampu memahami arah dan prioritas kebijakan kepala negara.
“Pak Dasco merupakan salah satu kader Gerindra yang memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam perjalanan perjuangan partai. Beliau telah lama membersamai Pak Prabowo. Tentu kedekatan dalam memahami visi, karakter kepemimpinan, dan agenda besar Presiden menjadi nilai penting dalam keberlangsungan pemerintahan,” kata Sutan.
Ia juga menilai bahwa hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden perlu ditopang oleh keselarasan komunikasi, rasa saling percaya, serta kenyamanan dalam bekerja. Menurut Sutan, aspek-aspek tersebut sangat penting untuk menjalankan agenda negara, di samping hubungan formal yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan. Keselarasan semacam ini dinilai dapat meminimalkan potensi gesekan di dalam kabinet dan mempercepat pengambilan keputusan strategis. Dari sudut pandang politik praktis, usulan dari Jambi ini masih berupa pandangan politik yang belum tentu menjadi keputusan final, mengingat mekanisme konstitusional menempatkan Presiden sebagai pemegang kewenangan utama dalam mengusulkan calon.
Mekanisme pengisian kursi Wapres
Sutan merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengisian jabatan apabila posisi wakil presiden kosong. Ketentuan itu mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, lalu MPR memilih satu di antaranya dalam sidang. Mekanisme ini menjadi rujukan penting agar proses pergantian jabatan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di ruang publik.
“Saya memandang Pak Dasco sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan. Tentu kewenangan konstitusional tetap berada pada Presiden untuk mengusulkan calon, sementara MPR menjalankan kewenangannya memilih sesuai ketentuan UUD 1945,” ujar Sutan.
Ia menambahkan, wakil presiden diharapkan mampu menjadi mitra strategis Presiden, memahami dinamika politik nasional, dan menjaga koordinasi antarlembaga negara. Sutan sendiri diketahui juga menjabat sebagai Ketua Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jambi, sehingga pandangannya turut mencerminkan kepentingan dunia usaha terhadap stabilitas pemerintahan.
Usulan dari Jambi muncul saat sejumlah pengurus Gerindra daerah lain juga menyuarakan nama Dasco. Dukungan serupa diberitakan datang dari Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau, serta DPC Gerindra Kabupaten Langkat. Gelombang dukungan dari berbagai daerah ini menunjukkan bahwa nama Dasco memiliki basis dukungan yang cukup luas di internal partai, meski keputusan akhir tetap berada pada mekanisme konstitusional dan pertimbangan politik Presiden.
Meski dukungan daerah terus bertambah, tahapan konstitusional tetap menjadi penentu utama. Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Publik kini menantikan siapa saja nama yang akhirnya diajukan, sekaligus mencermati bagaimana dinamika koalisi dan kalkulasi politik di parlemen akan memengaruhi pilihan MPR. Terlepas dari hasilnya, proses ini menjadi ujian penting bagi konsolidasi pemerintahan dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan nasional.
