Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pejabat negara, mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden sekalipun, bisa menjadi sasaran upaya pembelian. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026), di tengah sorotannya terhadap kekayaan alam Indonesia yang menurutnya terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintahannya melalui demonstrasi maupun kerusuhan. Ucapan itu menempatkan dua persoalan utama sebagai fokus pidatonya, yakni dugaan pembelian pejabat dan pengelolaan hasil sumber daya alam yang tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
Prabowo soroti dugaan pejabat dibeli
Prabowo menggambarkan adanya pertentangan antara kelompok yang memilih jalan benar dan pihak yang mengejar keserakahan. Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan ajaran tentang Shiratal Mustaqim, istilah untuk jalan yang lurus. Menurutnya, dalam kehidupan masyarakat manusia terdapat golongan-golongan yang serakah, dan ada pula golongan yang ia nilai termasuk golongan jahat.
“Tadi disinggung oleh ketua umum saudara, ya, ada masalah dalam kehidupan masyarakat manusia. Masalahnya adalah ada golongan-golongan yang serakah, dan ada golongan-golongan yang menurut saya itu termasuk golongan yang jahat,” kata Prabowo. Ia pun mengakui bukan seorang ahli agama, tetapi mengingat pelajaran dari guru-gurunya mengenai jalan yang lurus.
Prabowo kemudian menghubungkan pembicaraan tersebut dengan kekayaan alam Indonesia yang menarik perhatian bangsa lain sejak ratusan tahun lalu. Menurutnya, Indonesia memiliki komoditas dan mineral yang dibutuhkan dunia. Namun, ia menilai sebagian pihak memperoleh izin usaha di dalam negeri, tetapi justru membawa keuntungan yang didapat ke luar Indonesia.
Ia menyebut Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai contoh izin yang diminta melalui pemerintah daerah maupun kementerian. Prabowo menilai keuntungan dari kegiatan tersebut semestinya tidak meninggalkan Indonesia, mengingat kekayaan alam merupakan aset bangsa yang harus memberi manfaat bagi rakyat.
Kekayaan alam dan izin usaha yang mengalir ke luar negeri
“Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu, HGU, ya, minta HTI, ya, ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku. ‘Saya warga negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia, dan ditaruh di luar,” ungkap Prabowo.
Pernyataan tersebut memberi dampak langsung pada perdebatan tentang siapa yang benar-benar menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam. Bagi masyarakat, sorotan Prabowo menyangkut manfaat kekayaan Indonesia: apakah keuntungan dari izin usaha dan komoditas ikut kembali ke dalam negeri atau justru tersimpan di luar.
Dalam konteks yang lebih luas, isu ini menyentuh persoalan tata kelola sumber daya alam yang selama ini menjadi perhatian publik, termasuk transparansi pemberian izin, kepatuhan terhadap aturan, serta dampak ekonomi yang dirasakan daerah. Pengelolaan yang tidak berpihak pada kepentingan nasional berpotensi memperlebar kesenjangan antara pemilik modal dan masyarakat di sekitar wilayah konsesi.
Prabowo kemudian menyoroti pejabat yang menurutnya berisiko disogok atau dibeli. “Di usia saya pensiun, saya harus melihat rakyat saya masih miskin, saya harus melihat kekayaan kita diambil terus, saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli,” katanya. Pernyataan itu menegaskan keprihatinannya terhadap praktik yang dapat melemahkan integritas penyelenggara negara.
Ia pun menegaskan bahwa pihak-pihak yang ingin menggoyahkan pemerintahannya tidak akan membuatnya mundur. Prabowo menyebut demonstrasi dan kerusuhan sebagai cara yang mungkin ditempuh kelompok tersebut, tetapi menegaskan dirinya tidak gentar. “Mereka akan bikin demonstrasi, akan bikin kerusuhan. Orang-orang ini, saya katakan terus terang saja,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut dukungan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis). “Rakyat sudah tahu sikap saya, Saudara-saudara. Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar, Saudara-saudara sekalian!” kata Presiden. Pada acara yang sama, ia turut menyapa sejumlah pejabat dan berkelakar mengenai jabatan Menteri Desa yang sempat ia siapkan untuk Bahlil Lahadalia sebelum akhirnya diberikan kepada Yandri Susanto.
Meski diselingi kelakar, sorotan utama pidato Prabowo tetap tertuju pada dua isu besar: dugaan pembelian pejabat dan penegasan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi upaya menggoyahkan pemerintahan. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan integritas pejabat dan pemanfaatan kekayaan alam akan tetap menjadi agenda yang ia tekankan ke depan.
Penulis
