Kisruh tata kelola futsal nasional kembali mencuat setelah 10 klub Pro Futsal League (PFL) mendesak Federasi Futsal Indonesia (FFI) segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Desakan yang disampaikan di Jakarta itu lahir dari penilaian bahwa persoalan dukungan pembinaan, pengelolaan kompetisi, hingga keterlambatan pencairan subsidi harus segera dituntaskan agar liga tidak kehilangan arah. Kritik datang tidak hanya dari klub, tetapi juga dari perwakilan asosiasi provinsi yang merasa selama ini kurang mendapat perhatian.
Kisruh futsal Indonesia dan subsidi klub
Salah satu persoalan paling konkret yang disorot adalah keterlambatan pencairan subsidi. Asisten Pelatih Blacksteel, Afdhal Umar, menyebut klub menerima subsidi sebesar Rp12,5 juta per pekan. Namun, dana tersebut kerap baru cair setelah berbulan-bulan, sehingga klub harus beroperasi dalam ketidakpastian. Bagi klub yang tengah menyiapkan tim, membayar gaji pemain, mengatur transportasi, hingga memenuhi kebutuhan pertandingan, keterlambatan seperti itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan gangguan langsung terhadap stabilitas operasional.
Menurut Afdhal, klub saat ini dituntut menjalankan pengelolaan secara profesional, mulai dari manajemen tim, pembinaan atlet, sampai pemenuhan standar kompetisi. Karena itu, ia menilai federasi juga perlu menunjukkan tanggung jawab yang sepadan, terutama dalam membangun liga yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Antara tuntutan profesionalisme di level klub dan dukungan di level federasi, menurutnya, harus ada keseimbangan agar ekosistem futsal nasional tidak timpang.
Kritik tidak berhenti pada soal pendanaan. Afdhal juga menyoroti penghapusan promosi dan degradasi serta jumlah peserta liga yang terus berkurang. Perubahan format kompetisi itu dinilai memengaruhi daya tarik liga sekaligus memangkas jalur kompetisi bagi klub-klub yang ingin naik ke level lebih tinggi. Ketika promosi dan degradasi dihilangkan, insentif untuk berprestasi dan membangun tim secara berkelanjutan ikut melemah, sementara klub di daerah kehilangan rujukan jelas tentang bagaimana bisa masuk ke kompetisi profesional.
Dampaknya terasa berlapis. Klub harus menjaga operasional tanpa kepastian pencairan subsidi, sementara format liga ikut berubah. Bagi pemain dan daerah yang mengembangkan futsal, pembinaan dan jalur menuju kompetisi profesional sangat bergantung pada dukungan federasi serta liga yang berjalan konsisten. Ketidakpastian di level atas berimbas pada semangat pembinaan di bawah, karena daerah sulit meyakinkan atlet, orang tua, maupun sponsor bahwa ada jenjang karier yang jelas di cabang futsal.
Asosiasi daerah minta pembinaan diperhatikan
Persoalan dukungan juga datang dari daerah. Sekretaris Umum Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Tengah, Bobby D.W Gandrung, menyatakan bahwa pengurus daerah selama ini merasa kurang mendapat perhatian dan bantuan dari FFI, terutama untuk pembinaan pemain. Menurutnya, dukungan federasi sangat penting karena futsal di daerah tumbuh terutama dari kerja keras pengurus lokal, sekolah, klub amatir, dan komunitas yang sumber dayanya terbatas.
Permintaan KLB sendiri muncul dalam konteks yang lebih luas. Dalam pemberitaan mengenai dinamika federasi, 40 pemilik suara FFI disebut telah mengajukan permohonan kongres luar biasa. Jumlah itu terdiri dari 25 asosiasi provinsi, sembilan klub Pro Futsal League, dan enam klub Women Pro Futsal League. Angka tersebut berbeda dari 10 klub PFL yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap KLB. Keduanya menggambarkan dukungan dengan cakupan berbeda: satu merujuk pada klub yang menyatakan sikap secara terbuka, sedangkan angka lainnya merujuk pada total pemilik suara yang mengajukan permohonan resmi.
Perwakilan klub tegaskan aspirasi bersama
Chief Communication Officer KLN, Rendis Ramadhan, menegaskan bahwa dorongan perubahan lahir dari keresahan dan kepedulian terhadap kondisi futsal, bukan karena kepentingan pribadi atau imbalan finansial. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada opini menyesatkan mengenai klub-klub yang menyuarakan perubahan. Menurut Rendis, BTS, Cosmo, dan Black Steel termasuk klub yang ikut menyuarakan aspirasi tersebut, dan langkah mereka dimaksudkan untuk mendorong perbaikan tata kelola, bukan memperjuangkan kepentingan pihak tertentu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI Vivin Cahyani menyatakan PSSI mendukung futsal dan tidak ingin menimbulkan kegaduhan. Ia menyebut permohonan KLB dari para pemilik suara sebagai aspirasi yang perlu diperhatikan. Respons tersebut menempatkan tuntutan klub dalam kerangka pembenahan organisasi yang lebih luas, di mana mekanisme internal federasi diuji untuk merespons keluhan yang datang dari bawah.
Bagi klub, persoalan paling konkret tetap menyangkut kepastian dukungan dan tata kelola kompetisi. Subsidi Rp12,5 juta per pekan yang pencairannya dapat tertunda berbulan-bulan menjadi salah satu tuntutan utama yang kini mereka soroti. Tanpa perbaikan pada aspek pendanaan, format kompetisi, dan pembinaan di daerah, kisruh futsal Indonesia berpotensi berkepanjangan dan menurunkan kepercayaan pelaku industri maupun penggemar. Karena itu, langkah FFI merespons aspirasi pemilik suara, termasuk kemungkinan menggelar KLB, akan menjadi penentu apakah liga futsal nasional bisa kembali tumbuh dengan fondasi yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Penulis
