Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengganti Wakil Presiden akan dicari setelah ia menyelesaikan lawatan luar negeri ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu. Kursi wakil presiden disebut kosong setelah Gibran Rakabuming berhenti dari jabatan tersebut.
Pengganti Wapres Menunggu Kepulangan Prabowo
Dalam sambutannya, Prabowo menguraikan rencana perjalanan ke Manila, Filipina, yang akan dilanjutkan ke Shenzhen, China. Menurutnya, pencarian sosok pengganti wakil presiden baru akan dilakukan setelah ia kembali dari rangkaian kunjungan tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada bagian akhir sambutan, ketika ia menjelaskan padatnya agenda beberapa hari ke depan.
Prabowo menegaskan bahwa perjalanan ke Manila berkaitan dengan agenda ASEAN, bukan untuk berlibur. Penegasan itu tampaknya dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa lawatan tersebut bersifat santai di tengah sejumlah persoalan dalam negeri yang masih menuntut perhatian, termasuk kekosongan jabatan wakil presiden. Hingga kini, Presiden belum menyebut nama maupun kriteria calon yang sedang dipertimbangkan. Ia juga tidak menguraikan proses yang akan ditempuh untuk menentukan calon pengganti, sehingga publik belum memiliki gambaran mengenai arah pilihannya.
Dalam sambutan yang sama, Prabowo mengaitkan penentuan calon wakil presiden dengan kebutuhan memperoleh petunjuk dari Tuhan. Pernyataan bernuansa spiritual itu ia sampaikan tanpa menjelaskan lebih jauh bagaimana petunjuk tersebut akan diterjemahkan ke dalam pertimbangan politik. Bagi publik, kekosongan jabatan ini berarti proses pengisian wakil presiden masih harus berjalan melalui mekanisme yang diatur konstitusi. Pilihan calon berada di tangan Presiden, sementara keputusan akhirnya dilakukan melalui sidang MPR.
Konstitusi Mengatur Pemilihan di MPR
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam sidang itu, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan tersebut memberi batas waktu bagi proses pengisian jabatan sekaligus menetapkan peran masing-masing lembaga: Presiden mengajukan dua nama, lalu MPR memilih satu di antaranya.
Mekanisme ini menempatkan Presiden sebagai penentu awal daftar kandidat, sementara MPR berperan sebagai pemutus akhir. Karena itu, pernyataan Prabowo mengenai pencarian pengganti setelah lawatan ke luar negeri menjadi penanda penting bagi tahapan berikutnya. Semakin cepat nama diajukan, semakin leluasa waktu yang tersedia bagi MPR untuk melakukan pembahasan, termasuk konsultasi antar fraksi. Sebaliknya, penundaan dapat mempersempit ruang pembahasan menjelang batas waktu yang ditetapkan konstitusi.
Sebagai lembaga yang beranggotakan perwakilan partai politik dan unsur daerah, MPR memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik. Publik pun akan mencermati apakah dua nama yang diajukan Presiden mencerminkan kebutuhan pemerintah untuk menjaga stabilitas, memperkuat kerja kabinet, atau merangkul kekuatan politik lain. Namun, karena Presiden belum membuka kriteria, spekulasi mengenai sosok yang akan diajukan masih tetap terbuka lebar.
Agenda Kerja Padat Tanpa Hari Libur
Dalam sambutan yang sama, Prabowo juga menggambarkan jadwal kerjanya yang padat. Ia mengatakan dirinya dan jajaran kabinet tetap bekerja tanpa hari libur. Prabowo menyebut masih bekerja sampai pukul 24.00 pada malam sebelum berangkat ke Palu, lalu bertolak ke kota itu pada pagi hari untuk menghadiri acara Muhammadiyah. “Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tuturnya.
Ucapan tersebut disampaikan saat ia menjelaskan rangkaian agenda, termasuk perjalanan ke luar negeri dan urusan memilih pengganti wakil presiden. Narasi mengenai kerja tanpa henti itu menjadi bagian dari cara Presiden menegaskan komitmen pemerintah di tengah tumpukan agenda domestik dan diplomatik. Tahap yang disebut berikutnya adalah kepulangan Prabowo dari Manila dan Shenzhen, sebelum ia mencari calon untuk mengisi jabatan yang kosong.
Dengan demikian, beberapa hari ke depan akan menjadi fase penentu. Setelah kembali dari lawatan, Presiden dihadapkan pada keharusan menyusun dua nama yang akan diajukan ke MPR, sementara MPR menunggu untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Masyarakat akan menilai tidak hanya siapa yang akhirnya dipilih, tetapi juga seberapa cepat dan transparan proses tersebut dijalankan. Kekosongan jabatan wakil presiden pada akhirnya bukan sekadar persoalan kursi kekuasaan, melainkan ujian bagi berjalannya mekanisme ketatanegaraan secara tertib dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Penulis
