Indonesia resmi membawa agenda ketahanan, perdagangan inklusif, dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2026 di China. Pemerintah menegaskan bahwa forum ekonomi kawasan Asia-Pasifik itu harus menjadi ruang kerja sama, bukan panggung untuk mempertontonkan rivalitas antarnegara adidaya. Prioritas tersebut disampaikan Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, dalam konferensi pers pada Rabu (11/11/2026) di Jakarta.
Ketahanan dan perdagangan inklusif jadi prioritas utama
Dalam pemaparannya, Santo menyatakan bahwa Indonesia akan mengangkat isu ketahanan nasional dan kawasan sebagai salah satu pilar utama. Ketahanan yang dimaksud mencakup tiga dimensi yang saling terkait, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan kemanusiaan. Pemerintah memandang ketiga isu tersebut bukan semata persoalan domestik masing-masing negara, melainkan bagian dari agenda kolektif yang perlu diperkuat melalui kerja sama regional yang konkret dan berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pusatnya. Pemerintah menginginkan adanya reformasi WTO yang lebih inklusif, terutama yang memberi perhatian serius pada kebutuhan dan kepentingan negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, sistem perdagangan global yang terbuka namun adil menjadi prasyarat penting agar manfaat liberalisasi perdagangan tidak hanya dinikmati oleh ekonomi besar, tetapi juga oleh negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih terbatas.
Agenda lain yang dibawa Indonesia mencakup penguatan konektivitas kawasan. Pemerintah ingin mempererat hubungan antarnegara anggota APEC melalui pembangunan infrastruktur, integrasi rantai pasok, serta konektivitas antarmasyarakat atau people-to-people connectivity. Ketiga dimensi konektivitas itu dinilai saling melengkapi: infrastruktur memperlancar arus barang, rantai pasok yang terintegrasi menurunkan biaya perdagangan, dan hubungan antarmasyarakat membangun kepercayaan yang menjadi fondasi kerja sama jangka panjang.
Dalam konteks inilah keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama. Indonesia mendorong agar UMKM dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi lintas negara, tidak hanya sebagai penonton di pinggir arus perdagangan dan investasi global. Bagi pelaku usaha kecil, agenda ini menyangkut peluang nyata untuk terhubung dengan pasar, mitra, dan sumber pembiayaan yang lebih luas. Meski demikian, pernyataan pemerintah sejauh ini masih berfokus pada sasaran peningkatan partisipasi, dan belum merinci bentuk dukungan teknis maupun mekanisme yang akan digunakan untuk mewujudkannya.
Transformasi digital dan AI yang aman serta bertanggung jawab
Selain isu ketahanan dan perdagangan, Indonesia ingin memastikan bahwa transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Santo menegaskan bahwa inovasi perlu berpusat pada manusia, sehingga pengembangan teknologi tidak boleh mengorbankan ketahanan maupun keamanan nasional. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa AI memiliki dua sisi: di satu sisi membuka peluang efisiensi dan inovasi besar, namun di sisi lain menghadirkan risiko baru bila penggunaannya tidak diatur dengan baik.
Indonesia, menurut Santo, berkepentingan agar tidak tertinggal dalam inovasi dan kemampuan mandiri di bidang AI. Ketersediaan perangkat keras yang memadai disebut sebagai salah satu prasyarat untuk menopang transformasi digital secara berkelanjutan. Tanpa infrastruktur komputasi yang memadai, upaya membangun kapasitas digital nasional akan selalu bergantung pada pihak lain dan sulit berkembang menjadi ekosistem yang mandiri.
Yang ditekankan pemerintah bukan sekadar menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan pihak lain. Indonesia menginginkan dukungan agar dapat membangun ekosistem yang memungkinkannya ikut menciptakan AI, mulai dari pengembangan talenta, riset, hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Bagi dunia industri dan masyarakat luas, arah kebijakan ini berarti pembahasan AI dalam forum APEC tidak berhenti pada aspek penggunaan teknologi, tetapi juga menyentuh kapasitas untuk mengembangkannya secara mandiri. Prioritas tersebut menempatkan akses terhadap perangkat keras dan penguatan ekosistem sebagai bagian dari agenda Indonesia, meskipun Santo belum merinci perangkat atau program tertentu dalam pernyataannya.
APEC harus menjadi jembatan, bukan arena rivalitas
Indonesia secara tegas meminta APEC tetap menjadi forum kolaborasi ekonomi, bukan tempat mempertontonkan persaingan antarnegara besar. Santo menegaskan, “Kita harus bisa melihat bagaimana APEC itu bisa menjadi forum untuk kerja sama dan bukannya forum untuk menunjukkan rivalitas.” Ia juga menyampaikan harapan agar APEC menjadi jembatan diplomasi ekonomi di antara negara anggotanya dan tidak berubah menjadi arena rivalitas geopolitik negara adidaya.
Pesan tersebut berjalan beriringan dengan agenda praktis yang dibawa Indonesia: ketahanan, konektivitas, keterlibatan UMKM, serta pengembangan AI. Dengan mendorong APEC sebagai ruang dialog yang inklusif, Indonesia berupaya memastikan bahwa ketegangan geopolitik tidak menghambat kerja sama ekonomi yang dibutuhkan kawasan. Asia-Pasifik merupakan salah satu mesin pertumbuhan utama dunia, dan stabilitas kerja sama di kawasan ini memiliki dampak langsung terhadap arus perdagangan, investasi, serta stabilitas rantai pasok global yang juga menopang perekonomian Indonesia.
Dalam rangkaian KTT APEC 2026 di China, pemerintah akan membawa seluruh prioritas tersebut ke meja pembahasan forum. Perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana agenda kerja sama itu diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi UMKM Indonesia dan penguatan ekosistem AI nasional. Keberhasilan diplomasi ekonomi ini pada akhirnya akan diukur bukan dari pernyataan bersama yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana pelaku usaha kecil dan pengembang teknologi di dalam negeri merasakan manfaatnya secara langsung.
Penulis
