Usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Usulan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi, jauh melampaui syarat minimal 25 anggota yang diatur dalam mekanisme parlemen.
Delapan fraksi tercatat sebagai pengusul
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa angka 120 tersebut merujuk pada anggota yang benar-benar telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan, bukan sekadar pernyataan dukungan secara lisan. Rekapitulasi resmi DPR mencatat para pengusul berasal dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Dengan demikian, usulan ini mendapat dukungan dari hampir seluruh kekuatan politik yang memiliki kursi di Senayan.
Rincian per fraksi menunjukkan bahwa PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota. Apabila dijumlahkan, totalnya tepat 120 orang. “Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, syarat pengajuan hak menyatakan pendapat adalah dukungan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi. Dengan 120 tanda tangan yang tersebar di delapan fraksi, usulan itu telah melewati ambang batas tersebut dan akan diteruskan melalui tahapan kelembagaan di parlemen. “Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” ujar Saan.
Beda antara dukungan politik dan tanda tangan resmi
Perbedaan mencolok muncul pada Fraksi NasDem. Saan mengungkapkan bahwa seluruh 69 anggota fraksi tersebut sebelumnya sepakat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat, tetapi dokumen yang masuk ke rekapitulasi baru memuat 19 tanda tangan. Anggota lain disebut masih dapat menyusul. Hal serupa juga terlihat pada pemberitaan mengenai Fraksi PAN, yang dalam rekapitulasi Saan tercatat hanya satu anggota telah menandatangani dokumen, sementara Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyatakan 10 anggota fraksinya ikut dalam usulan tersebut.
Kedua angka itu mengacu pada keterangan yang berbeda: satu berdasarkan tanda tangan dalam rekapitulasi resmi, satu lagi pada keikutsertaan yang disampaikan oleh ketua fraksi. Perincian ini menjadi penting karena proses usulan di parlemen dihitung dari dokumen yang telah ditandatangani, bukan dari dukungan politik yang disampaikan secara lisan. Dukungan verbal tidak otomatis menambah jumlah pengusul dalam rekapitulasi resmi DPR, sehingga angka 120 tetap menjadi dasar utama dalam menentukan jadwal tindak lanjut.
Tahapan pembahasan di pimpinan DPR
Usulan tersebut dijadwalkan dibawa terlebih dahulu ke rapat pimpinan DPR. Setelah itu, pembahasan dapat diteruskan ke Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum akhirnya masuk ke agenda paripurna. Paripurna sendiri dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dengan proses penyaringan melalui pimpinan DPR dan mekanisme pembahasan yang berlaku di parlemen.
Hak menyatakan pendapat merupakan mekanisme yang digunakan anggota DPR untuk menyampaikan sikap resmi melalui proses parlemen. Dalam perkara ini, usulan menyangkut polemik ijazah Gibran. Pembawaannya ke paripurna menandai tahapan pembahasan politik di DPR, bukan dengan sendirinya keputusan akhir mengenai polemik tersebut. Artinya, proses ini masih akan melewati sejumlah tahapan politik yang memungkinkan dinamika berubah seiring berjalannya pembahasan di internal masing-masing fraksi.
Terbentuknya dukungan dari delapan fraksi menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian lintas kekuatan politik, termasuk partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Besarnya jumlah penandatangan memberi legitimasi politik yang kuat bagi usulan tersebut untuk masuk ke agenda paripurna, sekaligus menandakan bahwa parlemen akan menjadi arena utama pembahasan polemik ini dalam waktu dekat. Saan memastikan usulan tersebut akan diproses dan dibawa ke paripurna sesuai agenda Kamis (12/11/2026), dengan angka 120 tanda tangan sebagai dasar resmi yang telah direkap.
Penulis
