JAKARTA — Usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum masuk ke dalam agenda pembahasan resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menjelang pembukaan masa sidang pada 10 November 2026. Pimpinan DPR menyatakan masih menunggu keputusan lengkap Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah politik berikutnya.
Pimpinan DPR Belum Gelar Rapat Pimpinan maupun Bamus
Dalam keterangannya, Dasco mengungkapkan bahwa DPR sebenarnya telah menerima aspirasi masyarakat yang mendorong adanya usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Namun, aspirasi tersebut belum dibawa ke forum pengambilan keputusan internal, baik rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi di parlemen. Menurutnya, tanpa kedua forum itu, DPR belum memiliki dasar formal untuk menetapkan sikap kelembagaan.
“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa desakan publik yang mengemuka belum berujung pada pembahasan formal di DPR. Pimpinan lembaga legislatif memilih bersikap menunggu dan belum menetapkan agenda apa pun terkait usulan tersebut. Kondisi ini membuat dinamika isu pemakzulan berada pada tahap penjajakan politik, bukan tahap pengambilan keputusan. Sejumlah pihak menilai sikap hati-hati pimpinan DPR merupakan upaya menjaga agar proses politik berjalan sesuai koridor konstitusi dan tidak terburu-buru merespons tekanan publik.
Menanti Keputusan Lengkap Mahkamah Agung
Salah satu faktor yang disebut menjadi penentu adalah keputusan lengkap Mahkamah Agung yang hingga kini dinanti pimpinan DPR. Menurut Dasco, lembaganya belum dapat menyampaikan langkah yang akan diambil sebelum aspirasi masyarakat dan keputusan lengkap MA tersebut sama-sama jelas. Posisi ini menunjukkan bahwa DPR menempatkan pertimbangan yuridis sebagai landasan utama sebelum melangkah ke tahap berikutnya, termasuk kemungkinan memasukkan perkara tersebut ke dalam agenda resmi.
DPR sendiri dijadwalkan menunggu pembukaan masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Setelah masa sidang dibuka, perkembangan sikap anggota dewan terhadap usulan pemakzulan akan menjadi perhatian publik. Meski demikian, pembukaan masa sidang tidak secara otomatis berarti usulan tersebut langsung dibahas. Pimpinan DPR menegaskan belum menggelar rapat yang diperlukan dan masih menanti keputusan lengkap MA, sehingga agenda dan langkah kelembagaan belum ditetapkan sama sekali.
Dalam pemberitaan mengenai isu yang sama, disebutkan adanya permintaan dari organisasi kemasyarakatan dan sejumlah fraksi untuk membahas persoalan Gibran. Namun, keterangan Dasco memperjelas bahwa pimpinan DPR belum menggelar rapat resmi untuk membicarakan usulan tersebut. Permintaan untuk membahas dan keputusan memasukkan perkara ke dalam agenda formal merupakan dua tahap yang berbeda. Perbedaan ini penting untuk memahami bahwa besarnya desakan publik belum tentu berbanding lurus dengan kecepatan proses kelembagaan di parlemen.
Dampak bagi Proses Politik dan Sikap Publik
Bagi masyarakat yang menyampaikan desakan, belum adanya rapat berarti usulan tersebut masih berada pada tahap menunggu dan belum menjadi keputusan atau tindakan DPR. Perkembangan berikutnya bergantung pada tiga hal utama, yakni pembukaan masa sidang, sikap anggota dewan dari masing-masing fraksi, serta keputusan lengkap Mahkamah Agung yang ditunggu pimpinan. Ketiga faktor itu akan menentukan apakah isu ini bergerak menuju pembahasan formal atau justru mereda dalam dinamika politik parlemen.
Perbedaan antara aspirasi yang diterima dan agenda formal menjadi kunci untuk membaca posisi perkara saat ini. DPR mengakui adanya desakan, tetapi belum menyatakan akan memproses atau mengambil langkah tertentu. Dasco menegaskan, “kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI.” Dengan demikian, posisi resmi DPR saat ini masih bersifat menunggu, dan arah akhir dari usulan pemakzulan terhadap Gibran akan sangat bergantung pada perkembangan politik serta pertimbangan hukum dalam beberapa pekan ke depan.
Penulis
