Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya tidak lagi mengurusi persoalan kepolisian sejak berhenti menjabat sebagai Kepala Polri pada 2019. Penegasan tersebut disampaikan Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai kedekatannya dengan seorang tersangka penyadapan berinisial LSP. Ia menekankan bahwa seluruh perhatiannya kini tercurah pada tugas-tugas kementerian yang dipimpinnya, termasuk peran tambahan sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera.
Tito Tegaskan Sudah Pensiun dari Polri Sejak 2019
Tito Karnavian memimpin institusi Polri pada periode 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Setelah masa jabatan itu berakhir, ia menyatakan tidak lagi memiliki keterlibatan apa pun dalam urusan kepolisian, baik dalam kapasitas struktural maupun sebagai rujukan informal. Pernyataan ini ia sampaikan secara tegas untuk merespons kabar yang mengaitkan namanya dengan salah satu tersangka penyadapan.
“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari keterangannya kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa kesibukannya sebagai Menteri Dalam Negeri menyita sebagian besar waktunya, sehingga tidak ada ruang untuk terlibat dalam persoalan di luar lingkup tugasnya. Menurut Tito, ia menjalankan amanah tersebut setelah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto, sekaligus melanjutkan jabatan yang sebelumnya ia emban pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap institusi kepolisian kini sepenuhnya berada pada mekanisme yang berlaku. “Jadi, kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri,” ujarnya. Pernyataan tersebut secara tidak langsung membantah anggapan bahwa mantan Kapolri masih memiliki pengaruh atau keterlibatan dalam dinamika internal korps Bhayangkara. Sebagai pejabat negara yang kini berada di ranah pemerintahan sipil, ia menempatkan diri pada posisi yang jelas terpisah dari institusi tempatnya berkarier sebelumnya.
Fokus pada Tugas Mendagri dan Satgas Pascabencana
Di luar tugas kementerian, Tito kini menjalankan peran sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera. Bersama sejumlah menteri lain, ia menghadap Presiden Prabowo di Istana pada Senin untuk melaporkan perkembangan pekerjaan satgas serta berbagai kendala yang ditemui di lapangan. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi penting, mengingat penanganan bencana di Sumatera melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan lingkup tugas yang saling berkaitan.
Salah satu hambatan yang dilaporkan adalah terjadinya bencana susulan di sejumlah daerah terdampak. Kondisi itu membuat percepatan pemulihan tidak bisa berjalan sendirian, tetapi harus disertai langkah mitigasi, yakni upaya mengurangi risiko bencana dan menjaga warga tetap aman. Dalam konteks ini, pendekatan penanganan bencana tidak lagi berhenti pada pemulihan pascakejadian, melainkan juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman berikutnya. Pemerintah menilai bahwa wilayah Sumatera memiliki karakteristik geografis dan cuaca yang membuat risiko bencana susulan perlu diantisipasi secara serius.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat rehabilitasi sekaligus mengantisipasi potensi musim hujan. Arahan itu berdampak langsung pada warga di wilayah terdampak, karena penanganan bukan hanya menyangkut pemulihan setelah bencana, tetapi juga perlindungan dari ancaman hujan ekstrem berikutnya. “Arahan Bapak Presiden agar kita betul-betul mempercepat mitigasi penanganan bencana Sumatera dan kemudian mengantisipasi potensi musim hujan supaya masyarakat bisa aman,” kata Tito menjelaskan isi arahan kepala negara.
Normalisasi Sungai dan Modifikasi Cuaca Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga mengarahkan satgas untuk mempercepat normalisasi sungai dan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Langkah itu ditujukan agar hujan ekstrem tidak kembali jatuh di daerah-daerah yang tengah menjalani proses pemulihan. Normalisasi sungai dipandang krusial karena kapasitas aliran air yang memadai menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi risiko banjir dan genangan di kawasan yang baru saja terdampak bencana.
Tito mengatakan satgas akan mengupayakan pelaksanaan arahan tersebut sebaik mungkin. Salah satu target yang disampaikan Presiden adalah mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak, sehingga aliran air dapat kembali berfungsi optimal sebelum puncak musim hujan tiba. Operasi modifikasi cuaca juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk mengendalikan intensitas curah hujan di lokasi tertentu, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan koordinasi antarlembaga.
Bagi masyarakat di wilayah terdampak, percepatan rehabilitasi dan mitigasi ini menentukan kecepatan pemulihan kehidupan sehari-hari, mulai dari akses hunian layak, layanan dasar, hingga aktivitas ekonomi yang sempat terhenti. Karena itu, koordinasi lintas kementerian yang dipimpin satgas menjadi penentu apakah target pemerintah dapat tercapai sesuai jadwal. Penegasan Tito mengenai posisinya yang tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian juga memperlihatkan upaya menjaga fokus kerja pemerintahan, sekaligus menutup ruang spekulasi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kementerian dan satgas yang sedang berjalan.
Penulis
