Polemik ijazah yang melilit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir ke ranah politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Gibran diberi kesempatan menjelaskan persoalan tersebut secara langsung sebelum desakan pemakzulan yang disuarakan sejumlah pihak ditindaklanjuti. Permintaan itu disampaikan Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, pada Selasa (10/11), bertepatan dengan dibukanya kembali masa sidang DPR setelah reses.
PSI Nilai Desakan Pemakzulan Terlalu Terburu-buru
Bestari Barus mengaku bingung melihat sikap pihak-pihak yang menuntut Gibran mundur dari jabatannya dengan terkesan terburu-buru. Menurutnya, sebelum sampai pada kesimpulan sebesar itu, ruang klarifikasi bagi wakil presiden seharusnya dibuka lebih dulu. Ia menegaskan bahwa persoalan ijazah bukan perkara yang bisa diselesaikan hanya dengan seruan mundur tanpa memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan duduk perkaranya secara utuh.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini ruang untuk klarifikasi tersebut belum tersedia. “Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.
Pernyataan itu sekaligus merespons ultimatum Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, yang menyatakan bahwa Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ijazah. Meski demikian, PSI menegaskan tidak mempermasalahkan wacana pemakzulan di DPR selama prosesnya berjalan sesuai konstitusi. Bestari mengingatkan bahwa pemakzulan bukan sekadar tuntutan yang disampaikan di ruang publik, melainkan rangkaian tahapan yang harus dijelaskan kepada masyarakat.
“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari. Ia menilai partai-partai yang mendorong wacana tersebut perlu membeberkan langkah-langkah menuju pemakzulan agar publik memahami dasar dan mekanismenya, bukan hanya menerima kesimpulan akhir tanpa penjelasan.
DPR Menunggu Masa Sidang Dibuka
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima banyak usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Pengusulnya datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Karena DPR masih menjalani masa reses, pembicaraan sejauh ini berlangsung secara informal dan belum masuk ke mekanisme resmi parlemen.
Dasco menyatakan proses resmi baru akan dimulai setelah masa sidang dibuka pada Selasa (10/11). “Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11). Ia menyebut DPR akan memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, dan langkah berikutnya kini berada di parlemen yang tengah menjajaki wacana pemakzulan.
Dampaknya langsung terasa pada proses politik di DPR. Usulan dari masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi akan menjadi bagian dari pembahasan resmi setelah masa reses berakhir. Perdebatan mengenai langkah terhadap Gibran pun bergantung pada tindak lanjut parlemen, sementara permintaan PSI agar wakil presiden menjelaskan langsung menjadi bagian dari dinamika tersebut.
Putusan MA dan MK yang Menjadi Dasar Polemik
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Agung pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itulah yang menjadi dasar polemik yang kini diminta ditindaklanjuti DPR.
Sebelumnya, dalam sidang Selasa (6/10), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan pendidikan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
Dengan dua putusan yang memiliki penekanan berbeda itu, situasi politik kini berada di tangan parlemen. PSI berharap klarifikasi langsung dari Gibran dapat menjadi jalan tengah sebelum DPR mengambil langkah lebih jauh. Sementara itu, publik menanti bagaimana DPR menyikapi usulan tersebut setelah masa sidang dibuka, apakah akan membentuk mekanisme pembahasan resmi atau memilih menempuh jalur lain sesuai konstitusi. Terlepas dari arah yang diambil, tekanan politik terhadap Gibran diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.
Penulis
