Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Niat tersebut muncul di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen ijazah Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keterangan mengenai isi pertemuan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Niat Mundur Muncul di Tengah Polemik Ijazah
Menurut Prasetyo Hadi, pertemuan antara Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan yang cukup panjang itu, keduanya membahas dinamika yang berkembang seputar putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen ijazah Wakil Presiden. Pada momen itulah Gibran menyatakan niatnya untuk memundurkan diri dari posisi yang ia emban sejak pelantikan bersama Prabowo.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo seperti dikutip dari keterangannya kepada wartawan.
Pernyataan niat mundur itu disampaikan langsung oleh Gibran kepada Prabowo, bukan melalui perantara atau jalur resmi kenegaraan lainnya. Meski demikian, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatannya. Yang disampaikan oleh Istana adalah adanya niat, saran-saran dari Presiden, serta permohonan Gibran agar diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum. Bagi publik, perkembangan ini penting karena menyangkut kelanjutan posisi Wakil Presiden sekaligus arah penyelesaian persoalan yang menyertainya.
Istana Bantah Prabowo Menolak Permintaan Gibran
Isu bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran juga dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo menegaskan bahwa pembicaraan dalam pertemuan tersebut berisi saran dari Presiden, bukan penolakan terhadap keinginan Wakil Presiden. Ia menyebut Presiden memberikan banyak masukan kepada Gibran selama diskusi berlangsung.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Prasetyo.
Selain itu, Gibran disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Ia mengajukan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai jalur untuk membuktikan dokumen tersebut. Permintaan itu menempatkan proses pembuktian dokumen sebagai langkah berikutnya di tengah polemik yang memicu niat mundur tersebut. Prasetyo tidak menyebut adanya tenggat waktu dari Prabowo bagi Gibran untuk menuntaskan pembuktian dokumennya, sehingga keterangan Istana berfokus pada isi pertemuan dan permohonan agar Gibran memperoleh kesempatan menempuh proses hukum.
Jalur Hukum yang Dipilih dan Implikasinya
Pilihan menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi bagian penting dari perkembangan ini. Secara umum, peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dalam konteks polemik dokumen, langkah tersebut dipandang sebagai upaya menempatkan persoalan pada ranah hukum yang terukur, bukan sekadar perdebatan di ruang publik. Pembuktian melalui pengadilan juga memberi kerangka prosedural yang jelas bagi semua pihak, termasuk bagi pemerintah yang perlu menjaga kelangsungan penyelenggaraan negara.
Dari sisi politik, pernyataan niat mundur seorang Wakil Presiden dalam masa jabatan berjalan merupakan peristiwa yang jarang terjadi dan berpotensi memicu spekulasi luas. Publik akan menantikan kejelasan mengenai status Gibran, termasuk bagaimana mekanisme ketatanegaraan dijalankan apabila pengunduran diri benar-benar terjadi. Namun, keterangan Istana menegaskan bahwa yang ada saat ini masih berupa niat, disertai penjelasan bahwa Presiden tidak menolaknya dan justru memberikan sejumlah saran.
Dengan demikian, tahapan yang disebut oleh Menteri Sekretaris Negara sebagai langkah berikutnya adalah proses pembuktian dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana proses hukum tersebut berjalan serta bagaimana komunikasi antara Istana dan publik dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh agar polemik yang menyangkut jabatan publik setinggi Wakil Presiden tidak berkembang menjadi spekulasi yang mengaburkan fakta. Kejelasan waktu, mekanisme, dan dasar hukum menjadi kunci agar dinamika ini tetap berada dalam koridor konstitusi.
Penulis
