Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan poster berisi desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya saat Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Aksi itu berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Poster tersebut memuat kalimat “Mas Gibran Mundur Atau Dimundurkan”.
Aksi di Kompleks Parlemen Tanpa Sesi Interupsi
Menurut keterangan yang dihimpun, Yanuar membentangkan poster itu setelah tiba di lantai dua Gedung Nusantara II, sebelum ia berjalan menuju eskalator untuk naik ke lantai tiga. Ia tidak melepaskan poster tersebut ketika rapat paripurna berlangsung, dan kembali memperlihatkannya kepada awak media yang berada di lokasi setelah sidang selesai. Poster itu diarahkan langsung ke kamera dan jurnalis yang menunggu di area gedung.
Yanuar menjelaskan bahwa tindakannya itu merupakan cara menyampaikan aspirasi karena forum paripurna tidak menyediakan ruang bagi anggota untuk menyampaikan interupsi. “Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” ujar Yanuar usai sidang. Ia menempatkan aksi tersebut sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional seorang anggota legislatif untuk menyalurkan pandangan politiknya di ruang publik.
Peristiwa ini memperlihatkan pilihan seorang anggota DPR untuk menyuarakan sikap di luar mekanisme resmi yang tersedia dalam rapat paripurna. Poster menjadi sarana penyampaian pesan politik yang praktis dan mudah ditangkap kamera, sehingga pesannya bisa langsung sampai ke publik tanpa perlu menunggu jadwal berbicara. Dalam praktik parlemen, aksi semacam ini bukan hal baru, tetapi tetap menarik perhatian karena menyangkut jabatan Wakil Presiden dan membawa polemik yang sebelumnya banyak beredar di ruang digital ke forum resmi lembaga legislatif.
Polemik Ijazah dan Hak Menyatakan Pendapat
Pesan yang dibawa Yanuar berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang menurutnya menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihannya. Polemik tersebut memang telah lama bergulir di ruang publik, terutama di media sosial dan diskusi antarwarga, jauh sebelum dibawa ke kompleks parlemen. Dengan membentangkan poster di Gedung Nusantara II, Yanuar berupaya memindahkan perdebatan itu dari percakapan sehari-hari menjadi bagian dari agenda politik formal di Senayan.
Selain membentangkan poster, Yanuar menyatakan dirinya telah menandatangani mekanisme Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah tersebut. Ia menyebut ada 12 orang dari PKS yang turut menandatangani mekanisme itu, dan menyatakan dirinya berada di urutan terakhir. Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR untuk menyampaikan sikap terhadap suatu persoalan yang dianggap penting bagi bangsa dan negara. Namun, aksi membentangkan poster dan penyebutan tanda tangan itu tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan Wakil Presiden. Keduanya merupakan bentuk penyampaian sikap politik yang terkait dengan polemik yang sedang berkembang.
Yanuar belum merinci nama anggota PKS lain yang menandatangani mekanisme Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Langkah berikutnya yang ia sebutkan adalah penyerahan tanda tangan kepada pimpinan DPR. Proses itu akan menentukan apakah aspirasi tersebut bergulir menjadi pembahasan resmi di tingkat parlemen atau berhenti sebagai catatan politik belaka.
Bagi masyarakat, aksi tersebut membuat perdebatan mengenai ijazah Gibran kembali terdengar di forum publik dan memperlihatkan adanya upaya membawa aspirasi ke parlemen melalui jalur yang tersedia. Yanuar menyebut aspirasi itu sebagai representasi pandangan yang dikenal publik, sementara poster yang ia tunjukkan menyampaikan tuntutan secara langsung dan terang-terangan. Ke depan, perhatian akan tertuju pada respons pimpinan DPR terhadap tanda tangan yang disebut telah dikumpulkan, serta pada bagaimana aspirasi tersebut diperlakukan dalam mekanisme kelembagaan.
Penulis
