Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai mekanisme paling tepat dalam proses konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). PKS menyatakan pengunduran diri Gibran akan menjadi jalan yang lebih baik, namun bila langkah itu tidak ditempuh, proses konstitusional di parlemen dinilai akan tetap berjalan.
PKS Pilih Hak Menyatakan Pendapat
Kholid menjelaskan bahwa DPR memiliki sejumlah hak untuk menindaklanjuti persoalan ini, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dari ketiga pilihan tersebut, PKS menilai HMP merupakan instrumen yang paling relevan untuk digunakan pada situasi saat ini. Menurutnya, keputusan tersebut lahir dari proses kajian di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang mempertimbangkan aspek konstitusional dan politik secara menyeluruh.
“Pilihannya dua, kalau beliau mundur, akan lebih baik, kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” kata Kholid di kompleks parlemen, Selasa. Ia menyebut partainya telah berkomunikasi dengan sejumlah partai lain mengenai langkah yang akan ditempuh. Meski demikian, Kholid tidak menyatakan bahwa proses formal di DPR sudah dimulai, sehingga sikap partainya masih berada pada tahap penjajakan politik antar-fraksi.
Dalam konteks kelembagaan, ketiga hak tersebut memiliki karakter dan implikasi yang berbeda. Hak interpelasi umumnya digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah atas kebijakan tertentu, sedangkan hak angket dipakai untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan. Adapun hak menyatakan pendapat merupakan instrumen yang lebih tinggi karena dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyampaikan pendapat resmi, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat negara. Karena itu, pilihan PKS terhadap HMP menunjukkan arah sikap politik yang lebih tegas dibandingkan dua mekanisme lainnya.
Rapat Pimpinan DPR Belum Digelar
Kholid menegaskan bahwa pembahasan masih menunggu rapat pimpinan DPR dan komunikasi antar-fraksi. Selama masa reses, komunikasi antarpartai disebut masih berjalan secara informal, termasuk melalui sambungan telepon. “Jadi, prosesnya nanti ada rapat pimpinan dulu,” ungkapnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa langkah lanjutan belum memasuki tahapan resmi, sehingga keputusan DPR sebagai lembaga masih menunggu kesepakatan politik di antara pimpinan dan fraksi-fraksi.
Perbedaan tahap ini penting bagi publik untuk dipahami secara jernih. Sikap PKS tentang HMP belum sama dengan keputusan resmi DPR untuk menjalankan mekanisme tersebut. Langkah berikutnya bergantung pada pembahasan pimpinan parlemen dan komunikasi antar-fraksi, bukan hanya pada pernyataan satu partai. Dengan kata lain, proses politik di parlemen masih berada pada fase penjajakan, di mana dinamika antar-fraksi akan menentukan apakah wacana ini berlanjut menjadi keputusan kelembagaan atau tidak.
Konteks Hukum dan Putusan Mahkamah Agung
PKS juga mengaitkan sikapnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kholid menilai kedua putusan itu kuat secara konstitusional dan partainya sejak awal menyarankan Gibran mengundurkan diri. “Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” ucap Kholid. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa dorongan politik PKS dilandasi oleh pertimbangan hukum yang dianggap memberikan legitimasi terhadap langkah parlemen.
Dalam pemberitaan lain, konteks hukum yang disampaikan menyebut putusan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai putusan itu dapat menjadi landasan bagi DPR untuk memproses pemberhentian wakil presiden. Perlu ditegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan pandangan pribadi Margarito sebagai ahli, bukan keputusan resmi DPR maupun lembaga negara lainnya. Hal ini menandakan bahwa persoalan hukum dan politik tengah bertemu dalam satu isu yang sensitif, sehingga setiap langkah perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi yang jelas.
Ke depan, arah perkembangan isu ini sangat bergantung pada hasil rapat pimpinan DPR dan sejauh mana komunikasi antar-fraksi menghasilkan kesepakatan. Bagi publik, yang terpenting adalah transparansi tahapan proses serta konsistensi penggunaan mekanisme konstitusional. Di DPR sendiri, pilihan yang disampaikan Kholid tetap mencakup dua kemungkinan, yakni pengunduran diri Gibran atau berjalannya proses konstitusional melalui parlemen. Untuk saat ini, PKS menyebut HMP sebagai mekanisme yang paling tepat, sementara rapat pimpinan DPR masih dinantikan sebagai penentu langkah berikutnya.
Penulis
