Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat setelah Polri membentuk tim khusus untuk mengusut perkara yang disebut menyasar 6.000 objek. Komisi III DPR dijadwalkan membahas penanganan perkara tersebut bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Bagi publik, perkara ini bukan sekadar soal pelanggaran terhadap kepala negara, tetapi juga menyangkut pengungkapan siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa motif di baliknya.
DPR Minta Motif dan Aktor Diungkap
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan komisinya mendukung penuh langkah Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas perkara tersebut. Menurutnya, penyidik tidak boleh berhenti pada penetapan pihak yang terlibat, tetapi harus membongkar alasan sebenarnya di balik operasi penyadapan ilegal itu. Ia menilai perkara ini sebagai kejahatan serius berskala besar karena jumlah objek penyadapan mencapai 6.000, termasuk Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan Komisi III DPR.
Habiburokhman menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Ia menyebut penyelidikan perlu mencakup pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, hingga pihak yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal tersebut. Komisi III, kata dia, akan mengawal perkara sampai tuntas agar tidak berhenti di tengah jalan dan tidak menimbulkan kesan bahwa ada pihak yang dilindungi.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo meminta polisi menelusuri aktor intelektual di balik penyadapan. Ia menegaskan setiap orang yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa pandang bulu. Menurutnya, penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan pelanggaran konstitusi yang berpotensi mengganggu keamanan negara serta pelaksanaan tugas konstitusional Presiden. Karena itu, aparat diminta menangani perkara dengan serius dan transparan.
Tim Khusus Polri Mulai Bekerja
Pembentukan tim khusus disampaikan Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 5 November. Ia menyatakan Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu serta perkembangan informasi yang menjadi perhatian publik. Pembentukan tim tersebut disebut sebagai respons proaktif dan bentuk keseriusan pimpinan Polri dalam menangani perkara yang menyita perhatian masyarakat luas.
Tim khusus itu dipimpin langsung oleh Komjen Asep Safrudin dan bertugas mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh lain. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tim tersebut dapat menemukan dalang penyadapan. Ia juga menekankan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sementara korban dalam perkara ini termasuk Presiden sebagai kepala negara.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus tersebut sekaligus mendalami motif dan pihak yang berada di baliknya. Habiburokhman menyebut rapat baru dapat digelar setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November. Rapat itu menjadi agenda berikutnya bagi DPR untuk meminta penjelasan langsung dari Polri mengenai perkembangan penyelidikan.
Relevansi bagi Publik dan Arah Penyelidikan
Perkara ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap komunikasi pejabat negara, terutama kepala negara, dari tindakan penyadapan yang tidak sesuai hukum. Penyadapan ilegal tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas keamanan nasional apabila menyasar komunikasi strategis pemerintahan. Skala objek yang disebut mencapai ribuan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana jaringan operasi tersebut bekerja dan siapa yang memiliki kepentingan di baliknya.
Publik menantikan hasil penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Pengungkapan motif dan dalang menjadi kunci agar perkara ini tidak berhenti pada pelaku kecil di lapangan. Dengan pengawasan DPR melalui Komisi III, proses hukum diharapkan berjalan independen dan profesional, sekaligus menjadi preseden bahwa penyadapan ilegal terhadap pejabat negara tidak dapat ditoleransi dalam kerangka negara hukum.
Penulis
