Mantan Presiden Kolombia Gustavo Petro tengah menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung negara itu membuka penyelidikan atas dugaan pemberian kontrak pemerintah sebagai imbalan hubungan seksual. Ketua Mahkamah Agung Kolombia Mauricio Lenis mengumumkan penyelidikan tersebut pada Sabtu (7/11) waktu setempat, memicu perhatian luas di tengah lanskap politik Kolombia yang sedang memanas.
Dugaan Kontrak Sex Gustavo Petro Diselidiki
Kasus ini berawal dari laporan seorang perempuan kepada pihak kejaksaan. Dalam laporannya, perempuan tersebut mengaku bahwa dirinya bersama sekitar 30 orang lainnya memperoleh kontrak pemerintah setelah melakukan hubungan seksual dengan Petro. Petro, yang memimpin Kolombia sejak 2022 hingga Agustus tahun ini, langsung membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik yang dituduhkan.
Mauricio Lenis menjelaskan bahwa penyelidikan akan berfokus untuk menentukan apakah dugaan pemberian kontrak dalam perkara ini mengandung unsur pidana dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Mahkamah Agung bersama pihak kejaksaan kini menangani perkara ini secara tertutup, mengingat sensitivitas isu yang menyangkut seorang mantan kepala negara. Menurut Lenis, dugaan peristiwa dalam perkara ini terjadi pada lebih dari satu masa jabatan Petro. Sebagian disebut berlangsung ketika Petro masih menjabat sebagai anggota Kongres, sedangkan dugaan lainnya berkaitan dengan masa kepresidenannya.
“Beberapa peristiwa terjadi saat ia masih di Kongres, sementara peristiwa lainnya terjadi saat ia menjabat sebagai presiden,” kata Lenis kepada media setempat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa penyelidikan mencakup dugaan yang terkait dengan dua periode berbeda dalam karier politik Petro. Namun, pihak penyidik masih harus memilah tindakan mana yang memiliki konsekuensi pidana dan mana yang berada di luar ranah hukum pidana. Lenis menegaskan bahwa para penyelidik akan mengungkapkan tindakan mana saja yang memiliki implikasi pidana sekaligus pihak yang mungkin harus bertanggung jawab.
Laporan Menyebut Sekitar 30 Orang Terlibat
Pengaduan seorang perempuan menjadi pemicu utama pemeriksaan ini. Dalam laporannya, ia menyatakan bahwa dirinya dan sekitar 30 orang lain menerima kontrak pemerintah sebagai imbalan atas hubungan seksual dengan Petro. Jumlah tersebut merupakan klaim yang tercantum dalam pengaduan, bukan temuan akhir penyelidikan, sehingga kebenarannya masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang sedang berjalan. Petro telah membantah tuduhan tersebut, sementara proses pemeriksaan berlangsung tertutup di Mahkamah Agung bersama kejaksaan.
Bagi masyarakat Kolombia, perkara ini menyangkut dugaan penggunaan kontrak pemerintah untuk kepentingan pribadi, sebuah isu yang sangat sensitif mengingat kontrak publik seharusnya dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Jika penyidik menemukan unsur pidana, kasus tersebut dapat berujung pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan konsekuensi hukum bagi Petro sendiri. Namun, penentuan itu masih menjadi bagian dari proses penyelidikan yang belum mencapai kesimpulan akhir.
Petro berasal dari kubu kiri dan dikenal sebagai figur yang sering menyuarakan agenda perubahan sosial di Kolombia. Masa kepemimpinannya diwarnai berbagai kebijakan progresif, tetapi juga tidak lepas dari kontroversi dan tantangan politik. Dugaan yang kini diperiksa mencakup masa ketika ia menjadi anggota Kongres maupun saat menjabat sebagai presiden, sehingga penyelidikan ini berpotensi menyorot kembali rekam jejak politiknya selama bertahun-tahun.
Lenis menegaskan bahwa pemeriksaan akan berfokus pada tindakan yang berimplikasi pidana dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penyelidikan Mahkamah Agung dan kejaksaan masih berjalan tertutup, dan hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan hasilnya akan diumumkan. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau publik Kolombia, mengingat dampaknya tidak hanya terhadap reputasi Petro, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi sistem hukum Kolombia dalam menangani tuduhan yang melibatkan figur publik tingkat tinggi. Transparansi dan independensi penyelidikan akan menjadi sorotan utama, terutama karena perkara berjalan secara tertutup. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan objektif dan adil, sehingga kebenaran dapat terungkap tanpa tekanan politik dari pihak mana pun.
Penulis
