Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah hadir dalam pertemuan yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bantahan itu ia sampaikan pada Sabtu, 7 November 2026, di tengah beredarnya kabar yang menyeret namanya. Bahlil meminta kepolisian mengusut kabar tersebut secara terbuka dan membuktikan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut.
Bantahan Bahlil di Hadapan Kader Golkar
Isu yang berkembang menyebut Bahlil bertemu sejumlah pihak, termasuk seorang ketua partai, sekitar tiga jam sebelum sejumlah jenderal Polri ditangkap terkait dugaan penyadapan. Dalam acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak merasa menghadiri pertemuan seperti yang beredar di ruang publik. Ia menilai kabar tersebut perlu dibuka terang-terangan agar tidak terus berkembang menjadi fitnah yang merugikan banyak pihak.
“Ada yang menuduh itu saya, tapi saya tidak merasa hadir. Maka saya minta kepada kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja, agar fitnah ini tidak dibangun terus. Kalau saya dikira ikut, ya buktikan,” kata Bahlil dalam kesempatan tersebut. Pernyataan itu menegaskan sikapnya yang menolak tuduhan sekaligus mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani perkara.
Bahlil juga menanggapi informasi yang menyebut dirinya menjadi target penyadapan. Ia mempertanyakan tuduhan bahwa dirinya mengatur penyadapan, sementara kabar lain justru menyatakan bahwa dirinya turut disadap. Hal itu menurutnya menunjukkan adanya upaya membangun persepsi yang tidak berdasar. “Mereka mau bangun persepsi, seolah-olah kita ada urusan dengan penyadapan, gimana mungkin saya bisa atur penyadapan, kalau saya juga disadap?” ujar Bahlil.
Pernyataan itu menjadi bagian dari bantahan Bahlil terhadap dua kabar sekaligus, yakni kehadiran dalam pertemuan sebelum penangkapan sejumlah jenderal Polri serta dugaan keterlibatannya dalam praktik penyadapan. Ia tidak menerima tuduhan tersebut dan meminta aparat membuktikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui kabar yang beredar tanpa verifikasi.
Dampak Tudingan terhadap Citra Partai Golkar
Bahlil menilai kabar yang menghubungkan dirinya dengan perkara tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap Partai Golkar. Sebagai ketua umum, ia mengatakan dampaknya bisa menjalar ke partai yang dipimpinnya, bukan hanya menyangkut dirinya secara pribadi. Hal ini menjadi penting karena tudingan politik di ruang publik kerap lebih cepat membentuk opini dibandingkan proses pembuktian hukum itu sendiri.
Ia menyebut elektabilitas Golkar berada di kisaran 10,5 persen hingga 13 persen berdasarkan sejumlah survei. Angka itu disampaikan Bahlil saat menyinggung kemungkinan dampak tudingan terhadap partainya. Menurutnya, informasi yang beredar dapat memengaruhi cara publik melihat Golkar sehingga perlu diimbangi dengan kejelasan fakta dan proses hukum yang terbuka.
Belum ada rincian hasil survei tertentu dalam pernyataannya. Namun, penyebutan kisaran elektabilitas memperlihatkan alasan Bahlil mengaitkan polemik ini dengan citra partai. Bagi sebuah partai besar, persepsi publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemilih, terlebih ketika tudingan menyangkut isu sekelas penyadapan terhadap kepala negara dan aparat kepolisian.
Bahlil juga memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi mengenai dugaan keterlibatannya. Ia menilai persoalan itu berbahaya karena dampaknya dapat meluas dan tersusun secara sistemik. Menurutnya, ruang demokrasi semestinya digunakan secara bertanggung jawab, bukan untuk menyebarkan kabar yang berpotensi menyesatkan publik.
“Ini bahaya karena dampaknya bisa sistemik dan terstruktur. Padahal negara kita adalah negara demokrasi, namun pihak-pihak yang menggunakan ruang demokrasi secara kebablasan,” ungkap Bahlil. Ia kembali meminta kepolisian mengusut kabar yang mengaitkan namanya dengan pertemuan tersebut. “Kalau saya dikira ikut, ya buktikan,” tegas Bahlil.
Permintaan Bahlil agar polisi membuka perkara menempatkan pembuktian sebagai persoalan utama, bukan sekadar bantahan politik. Isu ini menyangkut dua hal sekaligus, yakni dugaan penyadapan terhadap presiden serta kabar tentang sejumlah jenderal Polri yang ditangkap. Karena itu, kejelasan hasil penyelidikan menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Ke depan, publik akan menantikan langkah kepolisian dalam mengusut tuntas perkara ini, termasuk memverifikasi kabar yang menyeret nama Bahlil maupun pihak-pihak lain. Transparansi proses hukum dinilai penting agar polemik tidak berlarut-larut menjadi komoditas politik yang merugikan demokrasi. Bagi Bahlil dan Partai Golkar, kejelasan fakta menjadi cara terbaik untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa tudingan tidak berubah menjadi fitnah yang berdampak luas.
Penulis
