Iliana Yotova memenangkan pemilihan presiden Bulgaria dengan perolehan 57,6 persen suara setelah penghitungan putaran kedua rampung pada Senin (2/11/2026). Kemenangan itu menjadikannya perempuan pertama yang terpilih sebagai presiden dalam sejarah negara Balkan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Pusat Bulgaria mencatat kandidat oposisi liberal pro-Barat, Andrey Gyurov, hanya memperoleh 39,5 persen suara, sehingga Yotova kini memegang mandat langsung dari rakyat untuk memimpin negara tersebut.
Janji Membangun Konsensus dan Dialog Nasional
Yotova menyatakan akan berupaya menjembatani perpecahan politik yang selama ini mewarnai lanskap perpolitikan Bulgaria melalui dialog terbuka. Seusai memberikan suara, ia menggambarkan arah kepemimpinannya sebagai upaya membangun lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat serta mempertahankan kebijakan luar negeri Bulgaria yang berdiri sendiri. “Saya memilih konsensus nasional melalui dialog, lembaga-lembaga yang bekerja untuk kepentingan rakyat, serta negara yang kuat dengan kebijakan luar negerinya sendiri di tengah Eropa yang kuat,” kata Iliana dalam pernyataannya kepada wartawan.
Kemenangan ini sekaligus menjaga jabatan presiden tetap berada di tangan kelompok politik yang berkuasa. Yotova, yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat presiden, kini memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat karena dipilih langsung oleh pemilih, bukan melalui penunjukan atau pergantian internal. Dampaknya melampaui sekadar pergantian kepala negara: sejumlah pengamat memperingatkan bahwa pemusatan kekuasaan dapat melemahkan fungsi saling mengawasi antarlembaga pada saat keputusan-keputusan penting negara diambil.
Sementara itu, Gyurov menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Ia menyebut kemenangan lawannya sebagai pilihan warga Bulgaria dan menegaskan bahwa hasil pemungutan suara harus diterima oleh semua pihak. Sikap kenegarawanan itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik pascapemilu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut menyampaikan ucapan selamat kepada Yotova. Ia berharap kerja sama antara Bulgaria dan Uni Eropa terus berlanjut, khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan, daya saing, serta kemandirian energi. “Demi Bulgaria yang kuat di tengah Eropa yang kuat,” tulis von der Leyen melalui unggahannya di platform X.
Ujian Bagi Partai Berkuasa dan Arah Kebijakan Luar Negeri
Kemenangan Yotova menjadi ujian besar pertama bagi Partai Bulgaria Progresif pimpinan Perdana Menteri Rumen Radev, yang mendukung pencalonannya. Partai tersebut memenangkan 131 dari 240 kursi dalam pemilihan parlemen pada April dan berhasil mengamankan mayoritas mutlak. Para pengamat menilai hasil pilpres membuat kelompok mayoritas tetap menguasai jabatan presiden, sehingga ruang pengawasan antarlembaga berpotensi menyempit. Meski demikian, presiden Bulgaria tidak memegang kekuasaan eksekutif, dan kebijakan utama tetap memerlukan persetujuan parlemen.
Kendati demikian, jabatan presiden tetap memiliki pengaruh politik yang signifikan. Presiden memimpin angkatan bersenjata, berhak memveto rancangan undang-undang, menandatangani perjanjian internasional, serta menunjuk duta besar. Mandat yang diperoleh langsung dari rakyat juga memberikan legitimasi politik yang lebih kuat bagi kepala negara dalam mengambil sikap di tengah dinamika politik domestik maupun internasional. Bagi masyarakat dan mitra luar negeri Bulgaria, arah kebijakan Yotova menjadi penting karena negara itu berada di antara orientasi pro-Eropa dan sentimen pro-Rusia yang masih kuat di sebagian kalangan. Perbedaan sikap tersebut berakar pada hubungan sejarah dan budaya dengan Rusia, lalu semakin terasa setelah Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.
Yotova dan Radev sama-sama menyerukan penyelesaian perang di Ukraina melalui jalur diplomasi. Namun, keduanya belum memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan keterlibatan Rusia dalam serangan drone di kawasan Laut Hitam. Yotova menolak tambahan bantuan militer Bulgaria untuk Ukraina dan berulang kali menyatakan bahwa konflik tersebut tidak dapat diakhiri lewat jalur militer. Ia mendorong pembentukan “koalisi perdamaian” yang berfokus pada upaya diplomatik. Ia diperkirakan akan melanjutkan pendekatan Radev, yaitu menjaga orientasi pro-Eropa Bulgaria sembari mendorong perbaikan hubungan dengan Rusia dan pencabutan sanksi terhadap negara itu. Sikap tersebut akan diuji dalam praktik kebijakan luar negeri, terutama karena parlemen secara umum mendukung orientasi pro-Barat.
Yotova, 62 tahun, mengambil alih jabatan presiden pada Januari setelah Radev mundur untuk maju dalam pemilihan parlemen. Kali ini, ia berusaha memperoleh dukungan langsung pemilih dan memenangkan pilpres bersama calon wakil presiden Kiril Valchev, seorang pengacara sekaligus jurnalis berusia 53 tahun yang memimpin kantor berita resmi Bulgaria sejak 2021. Karier Yotova bermula sebagai jurnalis televisi pada 1990-an. Ia kemudian menjadi anggota parlemen Bulgaria dan anggota Parlemen Eropa melalui Partai Sosialis, sebelum terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Radev pada 2016 dan 2021.
Bulgaria bergabung dengan NATO pada 2004 dan Uni Eropa pada 2007. Kini, hasil pemilihan memberi Yotova mandat presiden dengan dukungan 57,6 persen suara. Bagi Bulgaria, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa konsentrasi kekuasaan yang terjadi tidak menggerus mekanisme checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi. Arah kebijakan luar negeri Yotova, terutama dalam menyikapi konflik Ukraina dan hubungan dengan Rusia, akan menjadi indikator penting apakah Bulgaria tetap konsisten pada jalur pro-Eropa atau mulai menempuh keseimbangan baru yang lebih akomodatif terhadap Moskow. Dunia akan mencermati langkah pertama kepemimpinan perempuan pertama Bulgaria ini.
Penulis
