Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe pada Senin setelah koalisi pemerintah gagal menyepakati rancangan anggaran untuk tahun 2027. Kebuntuan tersebut terutama menyangkut upaya menutup defisit negara yang nilainya mencapai 10 miliar euro, atau sekitar Rp 203 triliun. Pengajuan mundur ini menjadi sinyal serius bahwa pemerintahan yang baru terbentuk belum mampu menjembatani perbedaan tajam di antara partai-partai koalisi.
Mengapa Anggaran Belgia Menemui Jalan Buntu
Negosiasi di dalam koalisi lima partai telah tersendat selama berminggu-minggu tanpa titik terang. Perselisihan utama melibatkan Vooruit, partai sosialis berbahasa Flemish, dan Gerakan Reformis atau MR, partai kanan-tengah berbahasa Prancis. Kedua kubu memiliki pandangan yang berseberangan mengenai cara menutup defisit, khususnya terkait seberapa besar pemotongan belanja harus dilakukan dan sektor mana yang seharusnya menanggung beban penghematan paling besar. Bagi partai sosialis, penghematan yang terlalu agresif dikhawatirkan memukul layanan publik dan kelompok masyarakat rentan. Sebaliknya, kubu kanan-tengah menekankan pentingnya disiplin fiskal dan pengurangan beban belanja negara.
De Wever bertemu Raja Philippe di Istana Kerajaan di Brussel selama lebih dari 90 menit untuk melaporkan situasi politik yang sedang memanas. Pertemuan tersebut berlangsung ketika pemerintah berupaya mencari jalan keluar untuk menangani defisit anggaran yang nilainya mencapai 10 miliar euro. Besarnya defisit membuat pembahasan anggaran bukan sekadar urusan pembagian belanja antarkementerian. Pemerintah perlu menyepakati langkah penghematan yang konkret, sementara partai-partai koalisi belum sejalan mengenai rancangan yang harus ditempuh. Selama kesepakatan belum tercapai, ketidakpastian politik berpotensi menghambat penetapan kerangka belanja negara untuk periode berikutnya.
De Wever sebelumnya secara tegas menolak Belgia memasuki tahun baru dengan anggaran sementara. Skema anggaran sementara memang memungkinkan pemerintah tetap beroperasi dengan menggunakan kerangka pengeluaran tahun sebelumnya, tetapi itu bukan penyelesaian permanen atas perbedaan politik yang mengakar di dalam koalisi. Pemerintah yang berjalan dengan anggaran sementara biasanya memiliki ruang gerak terbatas untuk mengambil keputusan belanja baru, sehingga berbagai program prioritas bisa tertunda.
Apa Pilihan Raja Philippe atas Pengunduran Diri?
Raja Philippe memiliki sejumlah pilihan yang menentukan arah krisis politik kali ini. Ia dapat menunda atau bahkan menolak pengunduran diri perdana menteri untuk memberi mitra koalisi waktu tambahan dalam mencapai kesepakatan. Melalui pilihan tersebut, partai-partai yang terlibat masih memperoleh ruang untuk mencari titik temu atas rancangan anggaran yang tengah diperdebatkan. Pilihan lain, raja menerima pengunduran diri secara penuh, sehingga pemerintah beralih ke status sementara dengan kekuasaan terbatas hingga tercapai pengaturan politik baru.
Istana Kerajaan mengonfirmasi bahwa keputusan atas pengajuan tersebut belum diambil. “Raja menangguhkan keputusannya dan akan memulai konsultasi dengan presiden dari partai-partai mayoritas besok,” kata Istana Kerajaan dalam pernyataan resmi di platform X. Konsultasi itu membuka kesempatan bagi para pemimpin partai mayoritas untuk melanjutkan pembicaraan sebelum raja menentukan langkah berikutnya. Dampaknya terasa langsung pada kepastian pemerintahan dan anggaran: tanpa kompromi, kabinet menghadapi kemungkinan menjalankan tugas dengan ruang kewenangan yang lebih sempit.
Krisis kali ini mengingatkan pada kebuntuan anggaran serupa yang terjadi pada akhir 2025. Ketika itu, pemerintah federal Belgia juga berupaya mencari penghematan sekitar 10 miliar euro, atau setara Rp 203 triliun. Dalam krisis sebelumnya, De Wever memilih meminta tambahan waktu 50 hari dari raja, alih-alih langsung mengajukan pengunduran diri. Berkat tambahan waktu tersebut, koalisi kemudian berhasil mencapai kesepakatan pada 24 November dengan penghematan sebesar 9,2 miliar euro, atau sekitar Rp 186,76 triliun.
Angka tersebut menjadi pembanding penting dalam negosiasi yang berlangsung sekarang. Kesepakatan sebelumnya menghasilkan penghematan sebesar 9,2 miliar euro, sementara defisit yang menjadi pokok pembahasan saat ini tercatat 10 miliar euro. Selisih itu menunjukkan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah Belgia kian membesar, sementara ruang politik untuk menyepakati langkah penghematan justru menyempit. Bagi warga Belgia, ketidakpastian ini berdampak pada arah kebijakan belanja publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program kesejahteraan yang bergantung pada kepastian anggaran negara. Keputusan Raja Philippe dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah Belgia mampu menghindari masa pemerintahan sementara yang berkepanjangan, atau justru terjerumus ke dalam krisis politik yang lebih dalam.
Penulis
