Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengusulkan agar dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto diberi waktu khusus untuk memaparkan gagasan mereka di Sidang Paripurna MPR. Usulan tersebut disampaikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), di tengah berlangsungnya proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden.
Pemaparan Gagasan Diminta Disiarkan Langsung
Menurut Hinca, pemaparan gagasan itu sebaiknya disiarkan secara langsung supaya masyarakat dapat ikut menyaksikan dan mendengarkan siapa sesungguhnya kandidat yang akan mendampingi Prabowo, serta apa isi pikiran mereka. Ia menilai keterbukaan menjadi kunci agar proses politik di parlemen tetap dapat diikuti publik secara wajar, meski mekanisme pemilihannya tidak melalui jalur pemilihan umum langsung.
Hinca menjelaskan bahwa alokasi waktu bagi kedua pasangan calon dapat diberikan setelah seluruh proses kelengkapan administrasi selesai. Dengan begitu, pemaparan gagasan tidak mengganggu tahapan verifikasi yang sedang berjalan dan justru menjadi bagian dari pendalaman bagi anggota MPR sebelum menentukan pilihan.
“Bahkan dalam pikiran saya, jika kemudian sudah lengkap ini semua, akan dialokasikan waktu bagi kedua pasangan, eh, kedua calon ini untuk mempresentasikan atau menyampaikan gagasan dan pikirannya di hadapan sidang paripurna MPR itu,” kata Hinca.
Sejauh ini belum ada keputusan resmi mengenai durasi, format, maupun kepastian apakah pemaparan tersebut benar-benar disiarkan langsung. Hinca juga belum merinci kapan usulan alokasi waktu itu akan dibahas secara formal di internal MPR. Namun, wacana ini setidaknya membuka ruang diskusi mengenai seberapa terbuka proses pemilihan wakil presiden kali ini.
Latar Belakang Usulan: Pemilihan Lewat MPR Tak Langsung
Dasar usulan itu sederhana. Pemilihan wakil presiden melalui MPR berjalan secara tidak langsung, berbeda dengan pemilihan presiden di lapangan yang mempertemukan kandidat langsung dengan masyarakat. Karena itu, tidak ada panggung kampanye terbuka, debat kandidat, maupun ruang dialog publik yang biasa menjadi sarana masyarakat menilai calon pemimpinnya.
Hinca menyebut kondisi tersebut sebagai keunikan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut dia, justru karena tidak ada mekanisme kampanye terbuka, parlemen perlu menyediakan ruang agar publik tetap mengetahui isi pemikiran para kandidat. Dengan pemaparan terbuka, masyarakat dinilai tetap mendapatkan haknya untuk mengenal gagasan para calon, sementara anggota MPR yang nantinya menyaksikan dan mendengarkan juga memperoleh gambaran utuh mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo.
“Termasuk anggota MPR nanti yang menyaksikan dan mendengarkannya, perlulah mendengarkan siapakah dia dan apa pikirannya ketika ia menjadi wakil presidennya Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Usulan itu muncul berbarengan dengan rapat Tim Verifikasi MPR yang digelar pada Jumat siang untuk membahas mekanisme pengecekan syarat bagi cawapres usulan Prabowo. Artinya, pembahasan soal ruang pemaparan gagasan berjalan seiring dengan proses teknis verifikasi, bukan sebagai agenda yang berdiri sendiri.
Dampaknya bagi Publik dan Jalannya Proses Politik
Bagi masyarakat, usulan ini menyangkut hak untuk mengenal calon pemimpin sebelum resmi menjabat. Jika ruang pemaparan benar-benar dibuka dan disiarkan, publik memiliki kesempatan menilai rekam gagasan kandidat, bukan sekadar membaca nama di pemberitaan. Anggota MPR pun mendapat bahan pertimbangan yang lebih kaya sebelum menentukan pilihan dalam voting.
Sebaliknya, tanpa pemaparan terbuka, penilaian atas kandidat sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal parlemen dan informasi yang beredar di ruang publik. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa proses pemilihan berlangsung tertutup, terutama karena tidak ada tahapan yang mempertemukan calon dengan masyarakat secara langsung.
Beberapa isu lain turut menyelimuti proses ini. Di antaranya usulan agar calon wakil presiden tidak boleh mundur setelah diusulkan Prabowo, serta skenario MPR menyiapkan langkah bila voting dua kali berakhir imbang. Sejumlah persoalan teknis tersebut menunjukkan bahwa tahapan pemilihan wakil presiden masih menyisakan banyak hal yang perlu disepakati bersama oleh para anggota dewan.
Ke depan, keputusan soal format pemaparan bakal menentukan seberapa terbuka proses pemilihan wakil presiden kali ini. Jika MPR memilih membuka ruang presentasi dan menyiarkannya secara luas, publik memperoleh saluran untuk menilai kandidat meski tanpa bilik suara. Namun bila usulan itu tidak dijalankan, transparansi proses akan sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal parlemen dan seberapa aktif publik menuntut keterbukaan.
