JAKARTA — Tim Verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan proses ini merupakan praktik baru sejak reformasi sehingga persiapannya perlu dimatangkan. Pemeriksaan dokumen menjadi tahap awal sebelum MPR menggelar sidang pemilihan yang direncanakan pada 9 Desember 2026.
Tahap Awal Sebelum Sidang Pemilihan
Pemeriksaan dokumen menjadi bagian penting dari rangkaian pengisian jabatan wakil presiden melalui Majelis. Presiden dijadwalkan mengirimkan dua nama calon paling lambat 25 November 2026, sementara MPR merencanakan sidang paripurna pemilihan pada 9 Desember 2026. Dengan demikian, Tim Verifikasi MPR memiliki ruang waktu untuk memeriksa berkas sebelum agenda pemilihan berlangsung. Proses ini menempatkan verifikasi sebagai pintu masuk administratif yang harus dilalui kedua calon sebelum Majelis mengambil keputusan.
Tim ini dibentuk untuk memastikan berkas kedua calon memenuhi persyaratan dan benar. Aturannya tercantum dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Pasal 137 aturan tersebut menyebut tim bertugas memeriksa kelengkapan serta kebenaran dokumen persyaratan dua calon wakil presiden. Anggotanya paling banyak 5 persen dari Anggota MPR, dengan susunan yang mencerminkan Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional. Komposisi itu menunjukkan bahwa verifikasi melibatkan representasi politik dan kewilayahan di lingkungan Majelis.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem menjadi koordinator tim, sedangkan Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra ditunjuk sebagai ketua. Susunan tersebut memberi gambaran bahwa kerja tim akan berlangsung dalam kerangka koordinasi antarunsur MPR. Tugas utama tim adalah memeriksa dokumen, bukan menggantikan mekanisme politik pemilihan oleh Majelis. Karena itu, hasil verifikasi akan menjadi dasar administratif sebelum MPR melangkah ke tahap pemilihan.
Praktik Baru dan Jadwal yang Menentukan
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan proses ini membutuhkan persiapan khusus karena pemilihan wakil presiden akan berlangsung melalui Majelis. Menurut dia, praktik tersebut merupakan penyelenggaraan ketatanegaraan baru yang belum pernah terjadi sejak reformasi, karena presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis. Pernyataan itu disampaikan Muzani pada Senin, 16 November 2026. Dalam kerangka itu, MPR perlu melakukan penyesuaian dan persiapan yang lebih matang, termasuk menyiapkan tim verifikasi dan tahapan administrasi yang jelas.
Bagi publik, tahap ini menjadi bagian penting dari pemeriksaan administratif dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Verifikasi memastikan dokumen yang diserahkan untuk kedua calon telah lengkap dan benar sebelum pemilihan. Pemeriksaan tersebut juga memberi kepastian prosedural bagi MPR dalam menjalankan tugas berdasarkan tata tertib. Dengan demikian, kualitas persiapan administratif akan memengaruhi kelancaran agenda pemilihan yang telah dijadwalkan.
Langkah berikutnya bergantung pada pengiriman dua nama oleh Presiden. Setelah nama diterima, Tim Verifikasi MPR akan menjalankan pemeriksaan berkas calon sebelum sidang pemilihan yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Jika tahapan itu berjalan sesuai jadwal, MPR dapat melangkah ke sidang paripurna dengan dokumen yang telah diperiksa. Sebaliknya, keterlambatan atau ketidaklengkapan berkas dapat memengaruhi kesiapan agenda. Karena itu, koordinasi antara Presiden, MPR, fraksi, dan Kelompok DPD menjadi kunci agar proses berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
