Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan Andre dalam keterangan di Jakarta pada Minggu (15/11), dan turut mengangkat isu pelayanan serta persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu kontribusi yang dinilai menonjol dari sosok Dasco.
Alasan Dukungan Andre untuk Sufmi Dasco
Andre menilai Dasco memiliki kapasitas yang mumpuni serta berperan aktif membantu pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan. Menurutnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo. “Kami Gerindra Sumbar mendukung Bapak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI,” kata Andre dalam keterangan tersebut. Pernyataan itu menjadi penegasan sikap politik dari salah satu struktur partai di daerah, yang menilai Dasco layak mendampingi Prabowo di kursi nomor dua.
Andre menyebut Dasco aktif berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah, termasuk persoalan PPPK. Ia juga menilai Dasco dapat diterima oleh berbagai partai politik, sehingga dianggap mampu menjadi perekat dalam pemerintahan. Pernyataan itu menjadi alasan yang disampaikan Andre untuk mendukung Dasco sebagai wapres. Namun, Andre tidak merinci masalah PPPK yang dimaksud dalam keterangannya, sehingga penyebutan isu tersebut lebih bersifat penegasan atas peran Dasco ketimbang rincian kebijakan.
PPPK sendiri adalah pegawai pemerintah yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja, dan menjadi salah satu isu yang bersentuhan langsung dengan aparatur serta layanan pemerintahan. Penyebutan persoalan PPPK dalam dukungan politik tersebut memberi perhatian pada isu yang dekat dengan keseharian banyak pegawai di berbagai instansi. Meski begitu, publik masih menantikan tindak lanjut konkret menyangkut persoalan tersebut, mengingat pernyataan Andre tidak memuat rincian langkah atau kebijakan baru.
Konteks Politik dan Peran Dasco di Gerindra
Andre turut mengaitkan dukungannya dengan peran Dasco di Partai Gerindra dan kontribusinya dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Pengalaman itu dinilai memperkuat alasan Dasco dianggap mampu berkontribusi di pemerintahan. Dalam pandangan Andre, kapasitas dan kedekatan Dasco dengan Presiden menjadi modal penting untuk menjalankan tugas kenegaraan bila dipercaya mendampingi kepala pemerintahan.
Selain Andre, nama Dasco juga muncul dalam pernyataan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami, yang dikenal sebagai Komeng. Komeng menilai Dasco dapat meredam berbagai persoalan dan berkomitmen menjalankan tugas. Ia mencontohkan keterlibatan Dasco dalam menangani penyampaian aspirasi masyarakat serta kehadirannya bersama Kapolri di Jogja saat terjadi kerusuhan. Sudut pandang Komeng itu memperluas alasan dukungan terhadap Dasco, yakni bukan hanya karena kedekatan politik dengan Prabowo, tetapi juga karena perannya dalam merespons masalah di lapangan.
Meski demikian, pernyataan Andre dan Komeng tetap berupa penilaian serta dukungan dari masing-masing tokoh, bukan pengumuman resmi mengenai perubahan jabatan wakil presiden. Dalam sistem pemerintahan, posisi wapres merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang ditentukan melalui mekanisme politik dan konstitusi, sehingga dukungan dari sejumlah tokoh tidak secara otomatis mengubah komposisi jabatan. Karena itu, pernyataan tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik dan bentuk penilaian atas kapasitas seorang kader.
Dampak bagi Publik dan Sorotan pada Isu PPPK
Bagi masyarakat, penyebutan PPPK membuat dukungan politik ini terkait pula dengan persoalan pegawai pemerintah, bukan semata persoalan pergantian posisi di tingkat nasional. Isu kepegawaian kerap menjadi perhatian karena berkaitan dengan kualitas layanan publik, kesejahteraan aparatur, serta kepastian status kerja bagi banyak pegawai. Ketika isu tersebut diangkat dalam konteks dukungan politik, perhatian publik pun kembali tertuju pada bagaimana pemerintah menangani persoalan kepegawaian secara menyeluruh.
Namun, kedua pernyataan yang disampaikan tidak memuat rincian kebijakan atau langkah baru untuk menyelesaikan masalah PPPK. Perhatian publik pada isu itu masih bergantung pada tindak lanjut konkret dari pemerintah, termasuk kejelasan kebijakan dan komunikasi yang transparan kepada para pegawai. Tanpa rincian tersebut, penyebutan PPPK dalam dukungan politik berpotensi menjadi wacana yang menunggu pembuktian di tingkat implementasi.
Andre menegaskan penilaiannya terhadap Dasco dengan menyebut kapasitas dan kontribusinya dalam membantu pemerintah. “Dasco tegak lurus ke Presiden, punya kapasitas, berkontribusi untuk pemerintah dalam menyelesaikan banyak persoalan,” ujarnya. Pernyataan itu menutup rangkaian alasan yang disampaikan, sekaligus menegaskan bahwa dukungan tersebut berpijak pada penilaian atas kinerja dan kedekatan politik, bukan pada perubahan jabatan yang telah diputuskan.
Ke depan, dinamika dukungan terhadap sosok yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo akan terus menjadi sorotan, terutama karena menyangkut arah pemerintahan dan isu-isu strategis seperti kepegawaian. Publik akan mencermati apakah wacana ini berlanjut menjadi langkah politik yang lebih konkret atau tetap berada pada ranah penilaian dan aspirasi dari sejumlah tokoh. Yang terpenting, isu PPPK diharapkan memperoleh perhatian serius melalui kebijakan yang jelas dan berpihak pada kepentingan aparatur serta kualitas layanan publik.
