Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyebut sekitar 20.000 nomor HP telah teridentifikasi dalam dugaan penyadapan yang dilakukan oleh tim LSP. Informasi tersebut ia sampaikan melalui akun media sosial X pribadinya pada Senin, 9 November 2026, dan langsung menarik perhatian publik karena menyangkut skala yang sangat besar. Dalam unggahannya, Said tidak hanya menyebut angka, tetapi juga membagi nomor-nomor tersebut ke dalam empat kelompok sasaran penyadapan.
Empat Kelompok Sasaran Penyadapan
Menurut Said Didu, kelompok sasaran pertama adalah pihak-pihak yang bersikap anti terhadap kelompok yang ia sebut sebagai “geng SOP”. Kelompok kedua terdiri atas para loyalis serta pihak yang ia gambarkan sebagai “benteng 08”. Sementara dua kelompok lainnya, kata Said, mencakup anggota geng SOP yang memiliki kuasa agar tidak berbelok, serta petugas bayaran SOP. Ia tidak merinci identitas orang-orang yang masuk dalam masing-masing kelompok tersebut, sehingga pembagian itu masih bersifat umum dan belum dapat diverifikasi secara terbuka.
“Info terakhir, saat ini sudah teridentifikasi sekitar 20.000 nomor HP yang disadap oleh tim LSP,” kata Said Didu dalam unggahannya. Pernyataan itu menjadi inti dari unggahan tersebut, namun perlu dicatat bahwa angka 20.000 masih berupa keterangan Said tentang dugaan penyadapan, bukan penetapan resmi mengenai jumlah korban. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak berwenang maupun lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik penyadapan. Karena itu, klaim tersebut perlu dibedakan secara jelas dari temuan atau kesimpulan yang dihasilkan melalui proses hukum.
Penyebutan angka puluhan ribu nomor ponsel tentu memiliki bobot yang besar bagi pembaca. Angka tersebut menyiratkan bahwa praktik penyadapan, bila benar terjadi, tidak bersifat terbatas pada segelintar orang, melainkan meluas ke berbagai kalangan. Namun, dalam pemberitaan mengenai isu semacam ini, penting untuk menjaga jarak antara klaim yang beredar di ruang publik dan bukti yang telah terverifikasi. Tanpa verifikasi, sebuah angka besar mudah berkembang menjadi asumsi yang melampaui fakta.
Istilah SOP dan Munculnya Nama Listyo Sigit
Dalam unggahan sebelumnya, Said Didu menjelaskan bahwa SOP merupakan singkatan dari Geng Solo, Oligarki, Parcok. Ia mengidentifikasi kelompok tersebut sebagai pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, pernyataan itu merupakan penjelasan sekaligus tudingan Said. Bahan pernyataannya tidak menyertakan bukti yang mengonfirmasi bahwa kelompok yang ia sebut melakukan penyadapan, atau bahwa tim LSP benar-benar menyadap nomor-nomor yang disebutkan.
Kasus dugaan penyadapan ini juga menyeret nama mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Nama tersebut muncul dalam konteks dugaan kasus tersebut, sementara atribusi penyadapan kepada “tim LSP” berasal dari pernyataan Said Didu. Pemisahan antara klaim, pihak yang disebut, dan bukti yang terverifikasi menjadi penting agar informasi mengenai kasus ini tidak dianggap sebagai kepastian. Dalam praktik jurnalisme, penyebutan nama seseorang dalam sebuah dugaan menuntut kehati-hatian, terutama bila yang beredar baru sebatas pernyataan di media sosial.
Isu ini menyangkut dua hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, yakni privasi dan keamanan komunikasi. Klaim yang disampaikan mencakup puluhan ribu nomor ponsel, dan setiap nomor merepresentasikan seseorang dengan hak atas kerahasiaan komunikasinya. Bagi publik, angka besar tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana ruang privat mereka terjaga. Akan tetapi, dugaan belum sama dengan bukti bahwa nomor pribadi tertentu telah disadap. Kekhawatiran yang wajar tetap perlu disandingkan dengan sikap kritis terhadap sumber informasi.
Menimbang Dampak dan Kebutuhan Verifikasi
Dari sudut pandang publik, pernyataan Said Didu menambah daftar panjang persoalan yang menuntut penjelasan dari pihak berwenang. Apabila dugaan penyadapan terhadap puluhan ribu nomor benar adanya, maka diperlukan mekanisme pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, termasuk keterangan resmi mengenai dasar hukum, pihak yang melakukan, serta cakupan penyadapan. Sebaliknya, apabila klaim tersebut tidak dapat dibuktikan, publik berhak memperoleh penjelasan agar ruang informasi tidak dipenuhi tuduhan yang tidak berdasar.
Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana pihak-pihak terkait merespons. Said Didu sebagai sumber klaim memiliki tanggung jawab untuk menjabarkan dasar informasinya, sementara pihak yang namanya disebut berhak memberikan klarifikasi. Di sisi lain, masyarakat perlu membiasakan diri untuk mengonsumsi informasi semacam ini secara berlapis: mencatat klaimnya, memeriksa siapa yang menyampaikan, dan menunggu hasil verifikasi sebelum menarik kesimpulan. Dengan begitu, isu penyadapan yang menyangkut privasi banyak orang tidak berubah menjadi spekulasi yang justru mengaburkan pencarian kebenaran.
Penulis
