JAKARTA — Komisi III DPR RI mulai mengambil keputusan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri 32 dari 46 anggota Komisi III. Keputusan ini menandai tahap penting bagi RUU yang sudah lama dinanti untuk memiskinkan koruptor.
Kuorum Terpenuhi, Rapat Dibuka untuk Umum
Dasco membuka rapat dengan menyatakan bahwa kuorum telah terpenuhi. Menurutnya, sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan sekretariat, rapat kerja pada hari itu telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI serta delapan fraksi. Dengan demikian, rapat dinyatakan sah dan terbuka untuk umum. “Sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan sekretariat, rapat kerja pada hari ini telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI dan delapan fraksi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Dasco.
Hadir mendampingi Dasco, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Kehadiran sejumlah pimpinan DPR tersebut menunjukkan besarnya perhatian parlemen terhadap RUU yang menjadi salah satu agenda legislasi prioritas ini. Meski tidak seluruh anggota Komisi III hadir, Dasco memastikan bahwa rapat tetap sah karena ambang kuorum telah terpenuhi dan dihadiri perwakilan dari delapan fraksi. Rapat yang berlangsung terbuka untuk umum ini juga menjadi sinyal transparansi dalam proses pembentukan aturan yang berdampak luas bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pengambilan keputusan tingkat I ini merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang cukup panjang. Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menuntaskan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yaitu daftar poin yang dibahas pasal per pasal. Setelah itu, Panitia Kerja (Panja) menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), yang kemudian melaporkan hasil kerjanya pada pagi hari yang sama sebelum rapat pleno digelar.
Pembahasan DIM Sejak 5 November
Dasco menjelaskan bahwa pembahasan DIM berlangsung intensif sejak 5 November 2026. Proses tersebut melibatkan pembahasan mendalam antara DPR dan pemerintah untuk memastikan setiap pasal dalam RUU dirumuskan secara matang. Setelah DIM selesai, Panja menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Timus dan Timsin. Keduanya melaporkan hasil kerja ke Panja pada pagi hari ini, 18 November 2026.
“Atas dasar keputusan pembahasan tingkat Panja dan Timus dan Timsin itu, maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Dasco. Ia juga mengapresiasi Komisi III dan pemerintah yang telah membahas RUU ini secara mendalam. Apresiasi tersebut mencerminkan harapan agar aturan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum, khususnya dalam menindak pelaku kejahatan ekonomi yang selama ini sering luput dari jeratan hukum.
Dampak bagi Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset mengatur cara negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tanpa harus menunggu putusan pidana tetap. Aturan ini penting karena selama ini penindakan korupsi sering berhenti pada hukuman badan, sementara harta hasil kejahatan sulit disentuh. Dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat, negara memiliki kewenangan untuk merampas harta hasil kejahatan, termasuk yang berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga pelaku tidak lagi dapat menikmati hasil curangannya.
Bagi masyarakat, keberadaan undang-undang ini diharapkan menutup celah bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk menikmati hasil kejahatan mereka. Aparat penegak hukum akan memiliki payung hukum yang lebih jelas untuk melacak dan menyita aset, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana tetap juga menjadi salah satu instrumen yang selama ini dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara.
Pemerintah sendiri sudah lama mendorong RUU ini masuk dalam prioritas legislasi. DPR periode sebelumnya sempat membahasnya, tetapi belum tuntas. Kini, dengan keputusan tingkat I yang telah diambil, RUU akan dibawa ke pembahasan tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Tahap berikutnya adalah laporan ke rapat paripurna DPR. Jika disetujui di paripurna, RUU Perampasan Aset akan disahkan dan tinggal menunggu tanda tangan presiden untuk resmi berlaku.
Dengan demikian, keputusan tingkat I ini menjadi tonggak yang menentukan bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Publik kini menantikan kelanjutan pembahasan di tingkat paripurna agar aturan yang telah lama dinanti ini dapat segera berlaku dan memberikan dampak nyata dalam upaya memiskinkan koruptor serta memulihkan aset negara yang hilang.
