Rocky Gerung meminta semua pihak mengikuti putusan hukum yang berkaitan dengan polemik Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden yang dikabarkan berniat mundur dari jabatannya. Sikap tersebut disampaikan Rocky saat berbicara di Bandung pada Rabu (11/11/2026), dan menegaskan bahwa penyelesaian polemik itu harus tetap berada dalam jalur hukum, bukan melalui langkah yang melampaui aturan yang berlaku.
Rocky Gerung minta putusan hukum diikuti
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menyampaikan sikap tersebut ketika ditanya mengenai kabar Gibran yang berniat melepas jabatan wakil presiden. Ia menegaskan bahwa lembaganya memahami situasi yang tengah berkembang, tetapi tidak akan memberikan tanggapan khusus terhadap polemik yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Menurut Rocky, jalur penyelesaian yang tersedia telah menghasilkan keputusan, sehingga seluruh pihak yang terlibat diminta mengikuti proses dan hasil yang sudah ada.
“Tidak ada tanggapan Wantim. Wantim mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu, ikuti saja. Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan,” kata Rocky di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Rocky menilai bahwa sejumlah jalur penyelesaian telah dilalui dan semuanya telah menyimpulkan hasil tertentu. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan proses hukum yang sudah berjalan. “Mengikuti saja kan. Ya, apa yang mau dilakukan itu. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan,” tuturnya. Pernyataan ini menegaskan posisi Wantimpres yang memilih untuk tidak mengambil sikap politik khusus, melainkan menyerahkan penyelesaiannya kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Rocky juga ditanya mengenai saran bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika politik yang dinilai menemui jalan buntuk. Ia menegaskan bahwa saran apa pun tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum. Secara khusus, ia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari aturan yang harus menjadi pegangan seluruh pihak, termasuk Presiden. Dengan begitu, langkah politik untuk merespons polemik Gibran tetap perlu mempertimbangkan proses hukum yang telah berjalan.
Batas saran untuk Presiden Prabowo
Pernyataan Rocky itu menunjukkan bahwa batas antara langkah politik dan proses hukum menjadi perhatian utama dalam polemik mengenai posisi Gibran. Ia mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto dan pihak lain berpegang pada ketentuan yang berlaku, termasuk putusan MK dan MA. Bagi Rocky, kepatuhan terhadap putusan lembaga peradilan merupakan prinsip dasar yang tidak bisa ditawar, terlebih dalam situasi politik yang kompleks seperti sekarang.
Dampaknya, perdebatan mengenai posisi Gibran bukan hanya menyangkut kabar pengunduran diri semata. Sikap pejabat dan keputusan politik yang muncul berikutnya juga akan dibaca dalam kaitannya dengan putusan lembaga peradilan. Bagi masyarakat, hal yang konkret untuk dicermati adalah apakah para pihak benar-benar mengikuti jalur hukum yang disebut Rocky. Hal ini menjadi penting karena kepercayaan publik terhadap proses hukum bergantung pada konsistensi para pemangku kepentingan dalam menjalankannya.
Pemberitaan mengenai perkara ini juga memuat konteks proses di DPR serta langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Rocky tidak menguraikan langkah lanjutan tertentu untuk Wantimpres ataupun memberikan rekomendasi khusus kepada Presiden selain mengingatkan agar aturan dipatuhi. Ia memilih untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah teknis, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang telah tersedia.
Polemik mengenai posisi Gibran Rakabuming Raka sendiri menjadi salah satu isu yang menyedot perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai Wakil Presiden, posisinya memiliki implikasi besar terhadap stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan nasional. Karena itu, setiap langkah yang diambil, baik oleh Gibran sendiri maupun oleh pihak-pihak di sekitarnya, akan menjadi sorotan luas. Pernyataan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres menjadi semacam penanda bahwa penyelesaian isu ini sebaiknya tidak keluar dari koridor hukum yang telah ditetapkan.
Perhatian berikutnya tertuju pada langkah para pihak setelah pernyataan Rocky. Ia meminta keputusan yang sudah ditetapkan melalui jalur hukum diikuti, sementara polemik tentang posisi Gibran masih menjadi pokok dinamika politik yang terus berkembang. Bagi publik, yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan menjunjung tinggi aturan dan putusan lembaga peradilan, sehingga proses politik tetap berjalan dalam kerangka konstitusional yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis
