Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh. Rano Alfath menyatakan bahwa Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden pengganti. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), dengan penegasan bahwa keputusan mengusulkan calon tetap berada sepenuhnya di tangan Presiden. Sikap ini menempatkan PKB sebagai partai yang mendukung figur tertentu tanpa mengambil alih kewenangan konstitusional kepala negara.
PKB Dukung Dasco, tetapi Tidak Mencalonkan Kader Internal
Rano menegaskan bahwa dukungan PKB kepada Dasco tidak berarti partainya akan mengajukan kader sendiri untuk posisi Wakil Presiden. Menurutnya, PKB menyerahkan penentuan nama sepenuhnya kepada pertimbangan Presiden, sehingga nama Dasco baru menjadi bagian dari usulan pandangan politik PKB yang layak dipertimbangkan. Dalam keterangannya, Rano menyebut partainya mengutamakan keberlanjutan pemerintahan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan sesaat partai.
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano.
Meski menyerahkan keputusan kepada Presiden, PKB tetap menyampaikan nama yang dinilai pantas. Rano menyebut Dasco sebagai figur yang dapat dipertimbangkan apabila Presiden membuka ruang bagi partai untuk menyampaikan pandangan. Dasco dikenal dalam konteks ini melalui perannya dalam membuka ruang dialog dan mempertemukan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan. Rano tidak merinci contoh tertentu, tetapi menempatkan kemampuan tersebut sebagai bagian dari pertimbangan PKB. Sikap semacam ini mencerminkan pola komunikasi politik yang menempatkan partai sebagai penyumbang pandangan, bukan penentu tunggal dalam pengisian jabatan publik.
Perdebatan soal pengganti Wakil Presiden memiliki dampak langsung pada susunan kepemimpinan nasional dan kelanjutan kerja pemerintahan. Dalam prosesnya, Presiden mengusulkan calon, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi. Karena itu, dukungan dari partai politik maupun kelompok masyarakat berfungsi sebagai pandangan politik yang memperkaya pertimbangan, bukan sebagai keputusan akhir. Posisi PKB dalam hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan batas kewenangan masing-masing lembaga negara.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Rano mendasarkan sikap PKB pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu menyebut bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua calon untuk kemudian dipilih oleh MPR. Dengan demikian, dukungan dari partai maupun kelompok masyarakat menjadi pandangan politik, sedangkan pengajuan nama tetap berada pada Presiden dan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Sejumlah kelompok lain juga menyampaikan dukungan kepada Dasco pada Senin (16/11/2026). Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia menyatakan dukungan melalui Konsensus Masyarakat Sipil Indonesia. Sekretaris Jenderal PB Pelajar Islam Indonesia Atqiya Fadhil Rahman meminta Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Dasco kepada MPR. Ia menyebut dukungan itu berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.
Dukungan juga datang dari relawan ABP. Ketua DPP Relawan ABP Supriyanto menyatakan bahwa Presiden memiliki kepercayaan penuh untuk menentukan calon, sementara kelompoknya menilai Dasco layak mendampingi Presiden. Berbagai dukungan yang mengalir menunjukkan bahwa dinamika politik menjelang pengisian jabatan Wakil Presiden melibatkan beragam elemen masyarakat, mulai dari partai politik, organisasi mahasiswa, hingga kelompok relawan. Namun demikian, semua pandangan tersebut tetap bermuara pada satu mekanisme konstitusional yang menempatkan Presiden sebagai pengusul dan MPR sebagai pemilih.
Meski nama Dasco mendapat dukungan dari beberapa kelompok, proses konstitusional tetap menempatkan keputusan pengusulan pada Presiden. Rano menegaskan posisi PKB dalam proses itu: “Kami tidak akan mencalonkan kader internal.” Pernyataan tersebut sekaligus menutup spekulasi bahwa PKB akan memaksakan kadernya sendiri. Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada langkah Presiden dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR, serta bagaimana partai-partai politik menempatkan diri dalam proses yang sepenuhnya diatur oleh konstitusi tersebut.
