Pimpinan DPD Dinilai Sah Isi Kursi Wapres Gantikan Gibran

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai sah secara konstitusi untuk mengisi kursi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Penilaian tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arga Imawan, yang menegaskan bahwa jabatan wakil presiden yang diisi oleh pimpinan DPD tidak melanggar aturan dasar negara.

Dasar Konstitusional dan Posisi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan

Menurut Arga, tidak ada persoalan hukum yang menghalangi seorang pimpinan DPD untuk menempati kursi wakil presiden. DPD dianggap sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam struktur pemerintahan, sehingga sosok dari lembaga ini dinilai membawa perspektif kewilayahan ke level nasional. “Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari Pimpinan DPD RI yang merepresentasi daerah,” jelas Arga dalam keterangannya.

Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa jabatan wakil presiden merupakan posisi yang tidak memiliki syarat harus berasal dari partai politik tertentu. Konstitusi Indonesia mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui proses pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam tenggat waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Dalam kerangka itu, peluang bagi figur di luar lingkar partai pengusung tetap terbuka selama memenuhi syarat dan memperoleh dukungan politik yang cukup di parlemen.

Meski secara hukum terbuka lebar, jalan menuju kursi wapres tidak serta-merta mulus. Arga menilai faktor kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi penentu utama siapa yang akhirnya dipilih. Keputusan akhir sangat bergantung pada hitungan politik di antara partai-partai anggota koalisi, bukan semata-mata pertimbangan konstitusional.

Empat Nama Pimpinan DPD yang Ramai Dibicarakan

Sejumlah nama dari jajaran pimpinan DPD RI disebut-sebut memiliki peluang untuk menduduki kursi wakil presiden. Empat nama yang ramai diperbincangkan adalah Ketua DPD RI Baktiar Najamudin, serta tiga wakil ketua, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Mereka dinilai memiliki kompetensi untuk mendampingi Presiden Prabowo selama tiga tahun sisa masa pemerintahan.

Artinya, sosok yang dipilih nantinya tidak hanya perlu lolos uji konstitusi, tetapi juga harus cocok dengan agenda kerja kabinet. Arga menjelaskan bahwa saat ini presiden sedang fokus pada sejumlah program prioritas, dua di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Beban kerja tersebut membuat Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu langsung membantu menjalankan program, bukan sekadar figur pelengkap.

Arga juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap presiden yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi arah pencarian sosok wakil presiden. Dalam situasi seperti itu, Prabowo akan mencari wakil yang benar-benar dapat membantu mewujudkan program prioritas nasionalnya. Kata “confirm” yang dipakai Arga menegaskan syarat itu, yakni figur yang dipastikan sejalan dan bisa diajak bekerja cepat.

Bagi publik, posisi wapres bukan sekadar kursi politik. Sosok yang duduk di sana akan ikut menentukan laju program yang menyentuh urusan sehari-hari, mulai dari makan siang anak sekolah hingga koperasi di tingkat desa. Karena itu, pembahasan mengenai siapa pendamping Prabowo langsung menarik perhatian. Setiap nama yang muncul akan ditimbang bukan hanya dari rekam jejak, tetapi juga dari seberapa besar peluang program pemerintah berjalan tepat waktu.

DPD sendiri memiliki posisi unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menampung aspirasi daerah, sehingga pimpinan yang berasal dari sana dianggap membawa perspektif wilayah ke level nasional. Namun Arga tidak menjanjikan bahwa peluang itu bakal terwujud. Keputusan akhir tetap bergantung pada hitungan politik di koalisi. Sejauh ini, empat nama pimpinan DPD baru sebatas ramai diperbincangkan, belum ada langkah resmi menuju kursi wapres.

Wacana ini muncul di tengah dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus menjadi sorotan. Selain soal konfigurasi koalisi, publik juga menantikan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintahan ke depan. Apabila kursi wapres benar-benar diisi oleh figur dari DPD, hal itu akan menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menunjukkan keterbukaan jabatan eksekutif bagi representasi daerah, sekaligus menguji seberapa jauh konstitusi dapat diterjemahkan dalam praktik politik nyata.

Penulis