Petisi 24 Ribu Warga Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka

JAKARTA — Sebanyak 24.088 orang telah menandatangani petisi yang menuntut agar ijazah anggota DPR dibuka dan diverifikasi secara terbuka. Petisi tersebut masih menerima tanda tangan hingga malam 17 November 2026, dan ribuan warga terus mengetuk pintu Senayan melalui jalur daring. Tuntutan ini bukan sekadar soal selembar dokumen akademik, melainkan cermin keresahan publik terhadap kualitas orang-orang yang duduk di kursi legislatif.

Transparansi Data Pendidikan dan Wajah Keterwakilan

Dari dalam parlemen, jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sudah tersedia. Data pendidikan anggota dewan tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari dokumen pencalonan yang diserahkan setiap kandidat. Berdasarkan komposisi per Desember 2025, tercatat 191 anggota DPR berpendidikan terakhir SMA. Selain itu, terdapat seorang anggota berlatar D3, 146 lulusan S1, 168 lulusan S2, dan 74 lulusan S3. Dengan total 580 anggota, sekitar 32,9 persen kursi di Senayan diisi orang yang tidak menempuh bangku kuliah.

Angka tersebut bisa dibaca sebagai wajah keterwakilan. Parlemen memang bukan perhimpunan pemegang gelar, dan tidak seharusnya menjadi demikian. Seorang petani berhak diwakili oleh orang yang mengenali tanah dan musim. Seorang buruh berhak mengirim wakil yang memahami tubuh letih selepas giliran malam. Kehadiran wakil dengan latar pendidikan menengah di ruang sidang justru dapat memperluas cakrawala perdebatan, menghadirkan pengalaman hidup yang jarang terdengar di ruang berpanel kayu.

Namun keterwakilan bukan salinan statistik penduduk. Parlemen tidak harus mengulang persis komposisi pendidikan masyarakat agar sah menyuarakan kepentingannya. Yang dituntut dari seorang legislator adalah kemampuan memahami persoalan, menimbang kepentingan yang saling bertabrakan, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di titik inilah pertanyaan soal ijazah berubah menjadi pertanyaan soal kompetensi. Jawaban bahwa data sudah tersedia di KPU memang benar secara administratif, tetapi belum menyentuh inti kegelisahan publik tentang bagaimana kualitas putusan-putusan legislasi dihasilkan.

Ambang Pencalonan Bukan Ukuran Kecakapan

Undang-Undang Pemilu menetapkan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat bagi calon anggota DPR. Aturan itu tertulis dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 240 ayat 1 huruf e. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai ambang untuk memasuki pencalonan, bukan sebagai ukuran kecakapan setelah seseorang duduk di kursinya. Syarat masuk tidak pernah identik dengan kecukupan untuk menjalankan seluruh pekerjaan.

Menyusun undang-undang menuntut kemampuan menimbang hubungan yang rumit dan berlapis. Perubahan satu ketentuan perpajakan dapat memengaruhi penerimaan negara sekaligus penghidupan usaha kecil di pelosok. Aturan pertambangan mempertemukan investasi dengan keselamatan lingkungan dan hak masyarakat adat. Regulasi kecerdasan artifisial membawa persoalan lapangan kerja, privasi, dan tanggung jawab hukum ke meja yang sama. Satu pasal bisa tampak pendek di atas kertas, tetapi akibatnya dapat membentang sepanjang umur seseorang.

Karena itu, kemampuan membaca dokumen teknis, menguji argumen, memahami metode, dan mengakui batas pengetahuan menjadi bekal yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan tinggi semestinya melatih empat kebiasaan tersebut. Empat kebiasaan itu bukan monopoli sarjana, tetapi lebih sering dilatih di ruang kuliah ketimbang di jalan kampanye. Ketika publik meminta ijazah dibuka, yang sesungguhnya dipertanyakan adalah apakah proses seleksi calon legislator cukup ketat untuk pekerjaan seberat itu.

Beban Mandat dan Taruhan di Balik Setiap Pasal

Yang dititipkan rakyat kepada wakilnya adalah kemampuan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, termasuk ketika persoalannya melampaui pengalaman pribadi si wakil. Di sinilah mandat berubah menjadi beban. Seorang legislator dituntut mengambil keputusan atas perkara yang tidak pernah ia jalani sendiri, dari tata kelola data pribadi hingga standar keselamatan kerja di kawasan industri.

Bagi pembaca, taruhannya bukan soal selera terhadap gelar akademik. Setiap undang-undang yang lahir dari ruang sidang menyentuh harga barang, besaran upah, kemudahan izin usaha, dan masa depan anak-anak. Kualitas pertimbangan di baliknya menentukan siapa yang menanggung biaya dan siapa yang menikmati manfaat. Verifikasi dokumen ijazah hanyalah pintu masuk; pemeriksaan rekam jejak dan kemampuan bernalar calon belum tentu ikut terbuka bersama transkrip nilai.

Tekanan Publik yang Belum Surut

Hingga 24.088 nama terkumpul, tekanan publik belum menunjukkan tanda surut. Petisi tersebut kini menjadi ukuran keresahan warga terhadap kualitas wakilnya, bukan sekadar persoalan legalitas dokumen. Parlemen dapat menutup perdebatan dengan merujuk pada data KPU, sebagaimana disampaikan melalui pemberitaan CNN Indonesia pada 18 November 2026. Namun selama kecakapan anggota tidak dapat diuji publik secara terbuka, pertanyaan soal ijazah akan terus kembali ke meja yang sama.

Ke depan, diskusi mengenai transparansi pendidikan legislator berpotensi melebar ke isu yang lebih mendasar, seperti standar seleksi internal partai, pendidikan politik bagi kader, dan mekanisme pertanggungjawaban wakil kepada konstituen. Publik tampaknya tidak hanya menuntut dokumen, tetapi juga kepastian bahwa orang yang dipercaya membuat undang-undang benar-benar memiliki bekal untuk menimbang akibatnya. Selama kepastian itu belum hadir, gelombang tanda tangan diperkirakan akan terus bertambah dan menjadi penanda bahwa jarak antara Senayan dan warganya masih perlu dijembatani.

Penulis