Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka akhirnya dijadwalkan pada 9 Desember setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundur sidang paripurna dari semula 2 Desember. Perubahan jadwal ini memberi ruang bagi Presiden untuk membicarakan sosok calon dengan partai-partai koalisi dan sejumlah tokoh nasional sebelum nama resmi diajukan ke lembaga legislatif.
Presiden Butuh Waktu Bicara dengan Koalisi dan Tokoh
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa usulan penundaan disampaikan Prabowo melalui surat resmi kepada pimpinan MPR. Menurutnya, Presiden memerlukan waktu tambahan untuk berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi serta tokoh-tokoh berpengaruh, sehingga sidang paripurna yang semula direncanakan pada awal Desember harus digeser sepekan.
“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (16/11).
Sidang pada 9 Desember tersebut nantinya akan memilih, menetapkan, sekaligus melantik wakil presiden baru dari dua nama yang diajukan oleh Presiden. Meski mengalami penundaan, jadwal baru itu masih tercatat 33 hari lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni 11 Januari 2027.
Penundaan ini menjadi sorotan karena menandai babak baru dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Publik menantikan bagaimana komunikasi politik antara Istana dan partai-partai koalisi berjalan, mengingat posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional.
Dua Nama Calon dan Batas Waktu Pengajuan
Perubahan jadwal membuat tahapan pengajuan calon menjadi hal yang perlu dicermati. Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat dua pekan sebelum sidang paripurna digelar. Dengan jadwal sidang pada 9 Desember, maka MPR harus menerima dua nama tersebut paling lambat Rabu, 25 November.
Setelah nama calon masuk ke meja pimpinan MPR, anggota majelis akan memilih satu orang untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Namun, cara pemilihan itu sendiri belum diputuskan. MPR masih menyiapkan apakah pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme voting atau melalui musyawarah mufakat.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” ujar Muzani dalam jumpa pers setelah rapat gabungan MPR, Senin (16/11).
Ia menambahkan bahwa panitia ad hoc tersebut akan menjelaskan rincian teknis pelaksanaan sidang. Keputusan mengenai mekanisme ini menjadi penting karena akan menentukan bagaimana anggota MPR menetapkan satu nama dari dua calon yang diajukan Presiden. Pemilihan melalui voting menuntut dukungan suara mayoritas, sementara musyawarah mufakat mengedepankan kesepakatan bersama di antara seluruh fraksi.
Aturan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3 menetapkan tenggat 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027. Karena itu, jadwal 9 Desember menempatkan sidang paripurna sebelum batas waktu tersebut, meski tanggalnya mundur sepekan dari rencana awal. Bagi publik, perubahan ini setidaknya memperjelas tahapan dan batas waktu menuju pengisian jabatan wakil presiden. Perhatian berikutnya tertuju pada dua nama yang akan dikirim Presiden, lalu pada mekanisme yang disiapkan panitia ad hoc.
Latar Belakang Pengunduran Diri Gibran
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11). Ia memutuskan berhenti dari jabatan wakil presiden di tengah polemik surat penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Polemik tersebut memantik perdebatan publik yang luas dan menyeret nama Gibran dalam pusaran kritik.
Di Dewan Perwakilan Rakyat, polemik itu direspons dengan proses politik berupa hak menyatakan pendapat (HMP). Sekitar 120 dari kurang lebih 580 anggota DPR yang semula berasal dari fraksi menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak tersebut. Langkah ini menunjukkan besarnya tekanan politik yang menyertai keputusan Gibran.
Namun, Gibran menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. “Ini bukan keputusan yang mudah tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.
Terlepas dari penegasan tersebut, pengunduran diri Gibran tetap meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi para pemangku kepentingan. Tahap berikutnya kini berada di tangan Presiden: dua nama calon pengganti harus diterima MPR paling lambat Rabu, 25 November. Publik akan mencermati siapa sosok yang dipilih, bagaimana proses politik berjalan, serta apakah pengisian jabatan wakil presiden dapat berlangsung sesuai jadwal tanpa menimbulkan gejolak politik baru di tengah agenda pemerintahan yang padat.
