Mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah dalam detikcom Awards 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada OSO di Java Ballroom, The Westin, Jakarta, pada Kamis (19/11) malam, di hadapan sejumlah tokoh yang hadir dalam acara bergengsi itu.
Konsistensi Memperjuangkan Penguatan Otonomi Daerah
OSO dinilai konsisten memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional. Penghargaan yang diterimanya menjadi pengakuan atas perjalanan panjang karier politiknya yang selama ini lekat dengan isu-isu pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan.
Mantan Ketua MPR RI itu dikenal aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya jelas, agar anggaran negara lebih berpihak kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang biasa disebut wilayah 3T. Perjuangan tersebut menyasar percepatan pembangunan infrastruktur hingga masuknya investasi di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Bagi OSO, arah kebijakan itu bukan sekadar soal pembagian uang dari pusat ke daerah. Lebih dari itu, ia memandang pemerataan anggaran sebagai fondasi penting untuk memastikan setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal, mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan dasar dan menikmati hasil pembangunan.
Tidak Menyangka Menerima Penghargaan
Usai acara, OSO mengaku tidak menyangka menerima penghargaan tersebut. Dengan rendah hati, ia menyebut pencapaiannya mungkin belum sebesar yang diharapkan banyak pihak. Sikap merendah ini justru menunjukkan karakter seorang politikus senior yang tetap membumi meski telah lama berkecimpung di panggung politik nasional.
“Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya,” kata OSO usai menerima penghargaan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa perjuangan otonomi daerah tidak boleh berhenti. Menurut dia, Indonesia baru bisa disebut makmur apabila seluruh daerahnya juga ikut makmur. Karena itu, pembangunan yang merata dan penguatan otonomi daerah menjadi syarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya. OSO pun menolak gagasan bahwa memperjuangkan daerah berarti mengedepankan daerahisme atau sikap yang mengutamakan kepentingan daerah secara berlebihan.
Daerah Makmur, Indonesia Makmur
Politikus senior itu memiliki kalimat kunci soal arah pembangunan nasional. “Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti,” katanya menegaskan.
OSO lahir di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Latar belakang itu membuat isu pemerataan pembangunan dan wilayah 3T selalu dekat dengan agenda politiknya, termasuk saat ia menjabat sebagai Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI. Pengalaman tumbuh di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan memberinya pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah terpencil.
OSO juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah. “Keberpihakan kepada daerah bukan berarti daerahisme. Semoga semua pihak terus mendukung dan mendorong kemajuan daerah,” imbuhnya. Ketua Umum DPP Partai Hanura itu menilai keberpihakan pada daerah adalah cara memperkuat negara, bukan memecah belah. Daerah yang tumbuh mandiri, kata dia, akan menopang perekonomian nasional secara keseluruhan.
Arti Penting bagi Keuangan Daerah
Bagi publik di daerah, isu DAU dan DAK memiliki dampak yang sangat langsung. Kedua pos anggaran itu menjadi sumber pembiayaan pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, hingga fasilitas air bersih di kabupaten dan kota. Tanpa alokasi yang memadai, layanan dasar di berbagai wilayah akan terus tertinggal.
Daerah 3T biasanya paling bergantung pada dana pusat karena kapasitas fiskal lokalnya kecil. Karena itu, dorongan memperbesar alokasi DAU dan DAK sangat menentukan seberapa cepat layanan dasar tersedia di wilayah tersebut. Perjuangan memperkuat kewenangan lembaga perwakilan daerah juga berpengaruh pada penyusunan program. DPRD yang memiliki ruang lebih besar dapat mengawal anggaran agar sesuai kebutuhan warga, bukan sekadar kepentingan pusat.
Namun, OSO tetap menolak anggapan bahwa memperjuangkan daerah berarti mengedepankan daerahisme. Ia juga menyoroti pemangkasan anggaran untuk daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai persoalan yang perlu diwaspadai bersama. Menurutnya, kebijakan fiskal yang terlalu memusatkan sumber daya di pusat justru berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Penghargaan yang diterima OSO menjadi penanda bahwa isu otonomi daerah masih memiliki tempat penting dalam peta politik nasional. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah pusat agar kebijakan fiskal tetap memperhatikan daerah yang belum mandiri secara ekonomi. “Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur,” ujar OSO menegaskan arah perjuangannya.
